NEWSLAN.ID – OPINI | MERANGIN
Oleh: Sukarlan
Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan nasional yang terus disuguhi berbagai polemik politik dan isu elite kekuasaan, ada satu pertanyaan mendasar yang seharusnya tidak boleh hilang dari ruang publik: bagaimana nasib rakyat yang setiap hari harus berjuang menghadapi tekanan ekonomi?
Jangan sampai perhatian masyarakat hanya disibukkan oleh isu personal, perseteruan politik, dan polemik pejabat, sementara persoalan mendasar yang menyangkut kehidupan jutaan rakyat justru tenggelam tanpa penyelesaian.
Kita tidak sedang mengatakan bahwa persoalan di lingkaran kekuasaan tidak penting. Jika menyangkut kepentingan negara, keamanan nasional, dan integritas lembaga, semuanya wajib dibuka secara transparan. Namun, jangan sampai persoalan tersebut menjadi satu-satunya tontonan nasional hingga pemerintah dan para pemangku kepentingan lupa bahwa rakyat masih menunggu jawaban atas persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan mereka.
RUPIAH, IHSG, DAN EKONOMI RAKYAT
Persoalan ekonomi tidak bisa diselesaikan dengan pidato optimistis semata. Ketika nilai rupiah tertekan, pasar saham mengalami gejolak, dan daya beli masyarakat menghadapi tantangan, pemerintah harus hadir dengan kebijakan nyata.
Rakyat tidak hidup dari angka-angka keberhasilan yang dipamerkan dalam konferensi pers. Rakyat hidup dari penghasilan, harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga.
Apa artinya pertumbuhan ekonomi jika masyarakat kecil masih harus menghitung berkali-kali uang belanja sebelum membeli beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok lainnya?
KOPDES MERAH PUTIH: JANGAN HANYA RAMAI DI ATAS KERTAS
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program besar yang membawa harapan bagi ekonomi masyarakat desa.
Namun, program besar harus diikuti transparansi anggaran, kesiapan kelembagaan, pengawasan, serta realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai koperasi yang seharusnya menjadi alat penguatan ekonomi rakyat justru berubah menjadi proyek administratif yang hanya ramai dalam laporan dan seremoni.
Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, bagaimana pengurus bekerja, bagaimana unit usaha berjalan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan.
MBG: KESELAMATAN ANAK TIDAK BOLEH MENJADI ANGKA STATISTIK
Program Makan Bergizi Gratis menyangkut masa depan generasi bangsa. Karena itu, setiap informasi mengenai dugaan keracunan, gangguan kesehatan, maupun korban harus ditangani secara serius.
Jangan menutup-nutupi persoalan. Jangan pula membangun opini sebelum hasil pemeriksaan tersedia.
Pemerintah harus membuka hasil investigasi, memastikan standar keamanan pangan diterapkan, dan memberikan pertanggungjawaban apabila ditemukan kelalaian.
Anak-anak bukan objek percobaan kebijakan. Keselamatan mereka jauh lebih penting daripada menjaga citra sebuah program.
PAJAK TERUS DITARIK, LALU APA YANG RAKYAT DAPATKAN?
Rakyat dituntut memenuhi kewajiban pajak dari berbagai sektor. Namun, pemerintah juga harus memahami bahwa kemampuan masyarakat tidak selalu sama.
Jangan sampai kebijakan fiskal justru menambah beban kelompok ekonomi lemah, sementara kualitas pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Pajak bukan sekadar kewajiban rakyat. Pajak adalah amanah yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan.
JANGAN BIARKAN ISU MENJADI TAMENG KEGAGALAN
Inilah yang perlu menjadi perhatian bersama.
Dalam negara demokrasi, publik memiliki hak untuk mengawasi kekuasaan. Pers tidak boleh hanya menjadi pengeras suara pejabat, tetapi harus menjadi ruang kontrol terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran negara.
Ketika satu isu menjadi sangat dominan, media, masyarakat sipil, dan lembaga pengawasan tetap harus memastikan persoalan lain tidak ditinggalkan.
Jangan sampai energi bangsa habis untuk memperdebatkan siapa berkonflik dengan siapa, sementara persoalan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, korupsi, dan kesejahteraan rakyat berjalan tanpa pengawasan yang memadai.
PRESIDEN HARUS MENJAWAB PERSOALAN RAKYAT
Presiden Prabowo Subianto tidak cukup hanya memastikan program pemerintah berjalan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan manfaat, bukan sekadar menghasilkan laporan keberhasilan.
Menteri, kepala lembaga, dan seluruh pejabat publik harus berani membuka data, menjelaskan capaian, serta menerima kritik.
Kritik bukan musuh pemerintah. Kritik adalah bagian dari demokrasi dan instrumen untuk memperbaiki kekuasaan.
Rakyat tidak membutuhkan drama politik berkepanjangan. Rakyat membutuhkan kepastian harga, pekerjaan yang layak, pelayanan publik yang baik, pendidikan berkualitas, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
PENUTUP: JANGAN SAMPAI RAKYAT HANYA DIINGAT SAAT PEMILU
Kekuasaan boleh berganti, pejabat boleh berselisih, dan isu politik boleh datang silih berganti. Tetapi kehidupan rakyat tidak pernah berhenti menunggu penyelesaian.
Jangan sampai isu harian menjadi tirai yang menutupi persoalan besar bangsa.
Jangan sampai kegaduhan elite lebih berharga daripada jeritan masyarakat kecil.
Dan jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton dalam demokrasi yang seharusnya menempatkan mereka sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.
Karena ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa ramai pemberitaannya, bukan seberapa hebat narasi politiknya, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan rakyat.
Rakyat tidak butuh pengalihan perhatian. Rakyat butuh penyelesaian!
SUKARLAN Catatan Kritis untuk Demokrasi dan Kepentingan Rakyat
