Newslan-id Jakarta. Sebesar 91,2 persen konsumsi BBM nasional di sektor transportasi, sebanyak 93 persen penyaluran BBM subsidi digunakan kendaraan pribadi .

Presiden Prabowo Subianto bakal menggencarkan sejumlah program elektrifikasi untuk mewujudkan swasembada energi. Beberapa di antaranya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan pembangunan pabrik kendaraan listrik. Dengan sejumlah program tersebut, diharapkan Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak dalam dua hingga tiga tahun ke depan (Kompas, 9 April 2026).

Menghadapi krisis energi memerlukan langkah strategis yang tidak hanya bersifat reaktif (jangka pendek), tetapi juga transformatif (jangka panjang). Di tahun 2026 ini, ketergantungan pada bahan bakar fosil bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman serius bagi stabilitas fiskal negara.

Berdasarkan data dari Handbook Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia 2024 yang dirilis oleh Kementerian ESDM, konsumsi BBM di Indonesia selama satu dekade terakhir (2014–2024) menunjukkan tren yang fluktuatif. Meski sempat terkontraksi ke angka 65.290 ribu kiloliter pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, konsumsi segera bangkit dan terus meningkat secara bertahap dari tahun 2021. Tahun 2021 (69.766 ribu kiloliter), tahun 2022 (77.793 ribu kiloliter), tahun 2023 (79.837 ribu kiloliter) hingga mencapai puncaknya di angka 82.319 ribu kiloliter pada 2024.

Sektor transportasi tetap menjadi pengguna BBM terbesar di Indonesia. Jika menilik satu dekade ke belakang, dominasi sektor ini kian menguat; pada tahun 2014, transportasi menyerap 79,5 persen dari total konsumsi (setara 56.235 ribu kiloliter). Angka ini melonjak tajam dalam sepuluh tahun kemudian, tahun 2024 porsinya meningkat menjadi 91,2 persen atau mencapai 75.098 ribu kiloliter.

Dari porsi itu, transportasi darat 90 persen, transportasi perairan 6 persen dan transportasi udara 4 persen. Data Kementerian ESDM (2012), BBM subsidi di sektor transportasi darat, sebanyak 93 persen digunakan kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor), sisanya 4 persen angkutan barang dan 3 persen transportasi umum . sekarang, transportasi umum makin berkurang, bisa jadi kurang 3 persen BBM subsidi yang digunakannya.

Langkah strategis

Oleh sebab itu perlu adanya langkah-langkah krusial yang perlu diambil pemerintah Indonesia. Pertama, percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik . Langkah paling efektif untuk mengurangi konsumsi BBM nasional adalah dengan memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik. Melakukan elektrifikasi armada dengan mengganti armada transportasi publik di kota-kota besar lainnya dengan bus listrik secara masif. Di Kota Medan, semua armada Trans Metro Deli sudah menggunakan kendaraan listrik. Berikutnya, integrasi antarmoda dengan memastikan konektivitas yang mulus antara KRL, MRT, LRT, dan pengumpan ( feeder ) agar masyarakat tidak punya alasan untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Kedua, format ulang subsidi energi yang tepat sasaran . Subsidi BBM seringkali dinikmati oleh kalangan menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi. Digitalisasi penyaluran menggunakan sistem verifikasi berbasis data (seperti aplikasi atau sensor plat nomor kendaraan) agar BBM bersubsidi benar-benar hanya dikonsumsi oleh angkutan umum dan logistik. Selain itu, relokasi anggaran dengan mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk membangun infrastruktur pengisian daya listrik (SPKLU), jalur sepeda dan perbaikan trotoar bagi pejalan kaki.

Ketiga, insentif kendaraan listrik (EV) dan Mikro-Mobilitas . Pemerintah perlu mendorong adopsi kendaraan listrik di level individu, terutama motor listrik yang populasi dan konsumsi energinya sangat besar di Indonesia. Subsidi konversi dengan memberikan bantuan dana yang lebih besar bagi masyarakat yang ingin mengubah motor bensinnya menjadi motor listrik. Namun harus melihat kondisi daerah, sehingga diperlukan pemetaan wilayah. Tidak seluruh daerah diberikan, terutama di perkotaan yang sudah berlebihan populasi sepeda motor. Bisa diterapkan di pulau-pulau kecil yang cukup banyak jumlahnya dan daerah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan). Juga diberikan fasilitas jalur khusus dengan mendorong penggunaan sepeda listrik dan skuter sebagai solusi last-mile dengan membangun jalur yang aman dan nyaman. Kab. Asmat sejak 2007 menggunakan kendaraan listrik dan sudah ada regulasinya berupa peraturan daerah.

Keempat, optimalisasi logistik jalur rel . Krisis energi berdampak besar pada harga pangan karena biaya distribusi menggunakan truk sangat bergantung pada harga solar. Rel ganda (double track) mempercepat pembangunan rel ganda untuk angkutan barang agar beban logistik berpindah dari jalan raya ke kereta api yang jauh lebih efisien secara energi. Mengaktifkan jalur rel yang pernah beroperasi, baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera.

Kelima, pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) . Memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk mengurangi impor energi. Peningkatan kadar campuran, melanjutkan pengembangan B40 atau B50 (biodiesel) dengan tetap menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan dan energi ( food vs fuel ).

Menaikkan anggaran transportasi umum

Sejak diluncurkan pada 2020, program subsidi layanan transportasi darat kini telah beroperasi di 15 kota. Mengingat pentingnya layanan ini, diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar serta pemberian stimulan atau DAK dari Ditjen Perhubungan Darat bagi daerah-daerah baru. Saat ini, program telah hadir di berbagai wilayah seperti Medan (Trans Metro Deli), Palembang (Trans Musi Jaya), Bogor (Trans Pakuan), Bandung (Trans Metro Jabar), Depok (Trans Depok), Bekasi (Trans Patriot), Banyumas (Trans Banyumas), Yogyakarta (Trans Jogja), Surakarta (Batik Solo Trans), Surabaya (Trans Semanggi Surabaya), Banjarmasin (Trans Banjarbakula), Bali (Trans Metro Dewata), Makassar (Trans Mamminasata), Balikpapan (Balikpapan City Trans), hingga Manado (Trans Manado).

Meskipun pemerintah menargetkan pembenahan angkutan umum di 20 kota dalam RPJMN 2025–2029, realisasinya kini diragukan. Hal ini dipicu oleh tren anggaran yang terjun bebas; setelah mencapai puncaknya di angka Rp582,98 miliar pada 2023, alokasinya menyusut drastis hingga hanya direncanakan sebesar Rp82,6 miliar pada 2026. Sejauh ini, baru satu kota yang berhasil direalisasikan, yaitu Manado (Trans Manado) pada tahun 2025.

Dukungan pengembangan produksi nasional

Pengembangan bus listrik nasional yang diinisiasi oleh PT Inka melalui kolaborasi 4 perguruan tinggi (UGM, ITS, Universitas Airlangga dan ISI Denpasar) dan industri karoseri lokal Piala Mas telah membuktikan kemampuannya sejak pertemuan G20 Bali 2022. Saat ini, armada tersebut telah dioperasikan sebagai transportasi publik di Bandung, Surabaya, dan kawasan TMII.

Mengingat potensinya, pemerintah perlu memberikan dukungan strategis untuk memastikan pengembangan bus listrik produksi PT Inka ini terus berlanjut dan mampu memenuhi kebutuhan transportasi hijau di Indonesia.

Melalui integrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari reformasi subsidi, dukungan terhadap produksi bus listrik nasional, hingga optimalisasi logistik jalur rel, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari krisis energi. Langkah strategis ini bukan sekadar upaya menjaga lingkungan, melainkan investasi jangka panjang demi stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

*Djoko Setijowarno* , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

Pelatihan Public Speaking Call Center 110, Polda Jambi Tingkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik

Dalam Rangka Memperingati Hari Konsumen Nasional Pemprov Jambi, Bulog dan LPKNI Mengadakan Bazar Sembako Murah di Depan Kantor Gubernur Jambi

Diduga Pemotongan Dana PIP di Sumberejo,Libatkan Nama Istri Aziz Anggota Dewan PKB Dapil 3

BERITA UTAMA

Pelayanan Leasing BAF Mengecewakan, Wilson Lalengke: Jangan Tipu Nasabah

Skandal Laptop Siluman BGN: Menguak Korupsi Ratusan Miliar Berkedok Transformasi Digital, Peruri Terlibat

Polda Jambi dan Polres Jajaran Intensifkan Pengecekan SPBU, Pastikan Stok BBM Aman Pasca Penyesuaian Harga

PLN Ulp Bangko Akan Memutus Kabel WiFi, Tv Kabel Dan IndiHome Yang Semerawut Nyantol Di Tiang Listrik PLN Tanpa Izin

TERPOPULER

PLN Ulp Bangko Akan Memutus Kabel WiFi, Tv Kabel Dan IndiHome Yang Semerawut Nyantol Di Tiang Listrik PLN Tanpa Izin

Wakapolda Jambi Kunjungi Polres Tebo, Bungo, dan Merangin, Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

Polda Jambi Gelar Konferensi Pers, DPO Narkotika Berhasil Ditangkap di Tanjab Barat

Konflik SAD dan PT SAL, Aparat dan Tokoh Masyarakat Perkuat Dialog Damai

TRANSFORMASI TRANSPORTASI UMUM DEMI KEMANDIRIAN ENERGI INDONESIA

Menjaga Hubungan Sosial Dan Spiritualitas Dengan Rekreasi Bersama Tetangga.

Komisi X DPR RI Menyoroti Mekanisme Penentuan Uang Kuliah Tunggal

9/16 Play

Tabrakan Motor vs Truk di Singkut, Dua Orang Tewas, 1 Kritis

TRUK ANGKUTAN BATUBARA BEBAS MELINTAS DI JALAN LINTAS SUMATERA KABUPATEN MURATARA

Tabrakan Motor vs Truk di Singkut, Dua Orang Tewas, 1 Kritis

Berita

Pemkab Merangin, DPRD Merangin Bersama BPJS Ketenagakerjaan Menyerahkan Santunan JKK dan Beasiswa Ahli Waris Muhamad Yani

HUT LPKNI KE 9, PEDULI KEMANUSIAAN TERHADAP KORBAN KEBAKARAN DI RT 05 KELURAHAN RAWASARI KEC ALAMBARAJO KOTA JAMBI

Kapolres Sarolangun Pimpin Sertijab dan Pelantikan PJU, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Artikel

URGENSI TRANSPORTASI UMUM: KRISIS ENERGI, MENYELAMATKAN AKSESIBILITAS DAN MASA DEPAN DAERAH

MENAKAR ULANG KOMPENSASI TRANSPORTASI LOKAL JABAR SAAT MUDIK LEBARAN

FILE 5: GUNUNG ES JATUH TEMPO RP833 TRILIUN (THE MATURITY WALL)

GANTI MUDIK MOTOR GRATIS DENGAN TAMBAHAN KUOTA BUS DAN KERETA

Hukum

Terima Gaji Ganda dari Negara Selama 5 Tahun, Pendamping Desa Rangkap Guru Honorer di Probolinggo Ditahan

Miris !! Tanah Dicaplok Deltamas, Rakyat Kecil Menjerit Minta Keadilan.

Mulut Mu Harimaumu: Kata Berita Recehan di Ruang PPA, Oknum P3K MT di Laporkan ke Polisi.

Teknologi

Gemini Siap Menghasilkan Musik yang Lebih Mirip Asli

FOMO Crypto Koin Micin: Bagaimana Gen Z Tertipu oleh Investasi yang Menggiurkan?

Pertarungan Hukum Mengenai Kecanduan Media Sosial: Meta Dihadapkan pada Tuntutan

KONSUMEN

Ngeri Dugaan Oknum Lurah Di Kota Jambi Jadi Mafia Minyakita Dari Bulog

FOKUS

Komisi X DPR RI Menyoroti Mekanisme Penentuan Uang Kuliah Tunggal

Berita Terbaru