JAKARTA NEWSLAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama lintas lembaga terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi darat dan udara di sejumlah wilayah prioritas. Upaya tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI, Selasa (29/9).
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi pada 28 September 2026, total luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas tercatat mencapai 527,6 hektare, dengan 431,53 hektare di antaranya telah berhasil dipadamkan melalui operasi darat seluas 369,03 hektare dan operasi udara 62,5 hektare. Sementara itu, luas lahan yang masih belum padam tercatat 96,07 hektare.
Jika dibandingkan dengan data 27 September 2026, sisa lahan yang belum padam mengalami penurunan sebesar 62,29 hektare, dari sebelumnya 158,36 hektare. Penurunan terbesar tercatat di Kalimantan Tengah sebesar 46,70 hektare, disusul Kalimantan Selatan 17,74 hektare, Jambi 1,50 hektare, dan Kalimantan Barat 1 hektare. Namun, peningkatan sisa lahan yang belum padam terjadi di Sumatera Selatan sebesar 4,15 hektare dan Riau sebesar 0,5 hektare.
Penanganan dilakukan melalui pengerahan personel satuan tugas (Satgas) darat yang didukung berbagai peralatan pemadaman, antara lain pompa pemadam, pompa apung dan jinjing, selang, mobil tangki, kendaraan operasional, alat berat, perlengkapan pelindung diri, drone, GPS, serta sarana komunikasi.
Pada operasi darat, personel disiagakan di enam provinsi prioritas dengan kekuatan yang bervariasi. Riau mengerahkan 14.837 personel, Kalimantan Selatan 7.927 personel, Sumatera Selatan 11.026 personel, Kalimantan Tengah 4.686 personel, Jambi 5.984 personel, dan Kalimantan Barat 14.575 personel. Kekuatan tersebut mendukung upaya pemadaman langsung, penyekatan titik api, pembasahan, serta pendinginan lahan, terutama pada kawasan gambut yang berpotensi menyimpan bara api di bawah permukaan.
Selain operasi darat, BNPB mengoptimalkan dukungan operasi udara melalui patroli, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan water bombing.
Dukungan armada udara mencakup 56 unit, yang terdiri dari 13 unit patroli/OMC dan 43 unit water bombing. Dalam pelaksanaannya, penanganan karhutla di Kalimantan menghadapi sejumlah kendala, antara lain kebakaran pada lahan gambut, keterbatasan akses dan sumber air, angin kencang, serta kabut asap yang menurunkan jarak pandang dan membatasi patroli udara maupun pelaksanaan water bombing. Untuk mengatasi hal tersebut, tim melanjutkan pemadaman, penyekatan, pembasahan dan pendinginan gambut, menempatkan tangki air portabel, mengoptimalkan pompa dan sumber air alternatif, serta memanfaatkan drone termal dan injeksi air atau surfaktan untuk mendeteksi dan memadamkan api bawah permukaan. Pelaksanaan water bombing diprioritaskan setelah kondisi jarak pandang memenuhi batas aman penerbangan.
Sementara itu, di wilayah Sumatera, kendala penanganan meliputi kondisi lahan kering dan gambut, keterbatasan sumber air, sulitnya menjangkau kepala api, perubahan arah angin, serta kesiapan sebagian armada water bombing. Upaya yang dilakukan mencakup pembangunan embung dan kanal penampungan air, pembuatan sekat bakar, pembukaan akses menuju titik api, serta pemadaman dan pendinginan lanjutan. BNPB juga mengoptimalkan dan mereposisi armada water bombing yang siap beroperasi berdasarkan skala prioritas penanganan.
Pelaksanaan OMC turut menghadapi tantangan berupa pertumbuhan dan sebaran awan potensial yang belum merata serta rendahnya kandungan uap air di sebagian wilayah. Untuk itu, pemantauan pertumbuhan awan dilakukan secara berkelanjutan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pesawat dan bahan semai disiagakan, sementara sasaran serta waktu penerbangan disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan keselamatan penerbangan. Penyemaian dilakukan ketika kondisi awan memungkinkan.
Di sisi lain, kabut asap yang ditimbulkan karhutla berdampak terhadap penurunan kualitas udara, gangguan jarak pandang, peningkatan risiko gangguan kesehatan, serta penyesuaian kegiatan pendidikan di sejumlah wilayah. Upaya penanganan dilakukan melalui pemantauan kualitas udara dan jarak pandang secara berkala, pembagian masker kepada masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan, serta penerapan pembelajaran jarak jauh secara situasional sesuai kondisi masing-masing wilayah.
BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait terus memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla melalui optimalisasi sumber daya darat dan udara. Sinergi tersebut diarahkan untuk mempercepat pemadaman, mencegah meluasnya kebakaran, serta meminimalkan dampak asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Berton SP Panjaitan, Ph.D.
