EDITORIAL NEWSLAN.ID MERANGIN. Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi momok menakutkan yang menghantuibumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, tak terkecuali wilayah Kabupaten Merangin dan Bungo. Saban hari, kepulan asap tebal tak kunjung surut; justru kian membumbung tinggi membungkus langit, mengancam kesehatan masyarakat, serta melumpuhkan roda aktivitas ekonomi warga. Di tengah kepungan kabut asap yang kian meresahkan ini, publik wajar jika melempar tanya besar: Ke mana arah kebijakan dan aksi nyata pemerintah daerah?
Kekecewaan masyarakat kian membuncah ketika mencermati rincian alokasi anggaran bantuan Pemerintah Pusat untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Berdasarkan data alokasi dana sebesar Rp85 miliar yang telah ditransfer pusat ke Kas Daerah (KASDA):
Provinsi Jambi: Rp30.000.000.000 (Masuk KASDA: 08 September 2026)
Kabupaten Batang Hari: Rp15.000.000.000 (Masuk KASDA: 10 September 2026)
Kabupaten Tanjab Barat: Rp15.000.000.000 (Masuk KASDA: 10 September 2026)
Kabupaten Tanjab Timur: Rp15.000.000.000 (Masuk KASDA: 10 September 2026)
Kabupaten Sarolangun: Rp10.000.000.000 (Masuk KASDA: 10 September 2026)
Melihat rincian tersebut, timbul pertanyaan krusial dari warga Merangin dan Bungo: Mengapa daerah kami seolah luput dari daftar penerima kucuran dana langsung tersebut? Dan bagi daerah yang sudah menerima pengucuran dana segar puluhan miliar rupiah sejak awal September lalu, mengapa eskalasi asap justru kian memburuk di lapangan?
Realita ini menggambarkan dua persoalan serius. Pertama, adanya ketimpangan atau ketidakjelasan pola distribusi bantuan serta koordinasi penanganan karhutla antarwilayah kabupaten di Provinsi Jambi. Wilayah seperti Merangin dan Bungo yang juga menanggung dampak langsung dari kabut asap membutuhkan kejelasan terkait skema bantuan, apakah disokong melalui porsi anggaran Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp30 miliar tersebut atau melalui mekanisme tanggap darurat lainnya.
Kedua, ada persoalan efektivitas dan transparansi eksekusi anggaran. Dana puluhan miliar rupiah yang sudah mengendap di KASDA sejak pertengahan September seharusnya berbanding lurus dengan penurunan titik panas (hotspot) serta pengerahan sarana pemadaman yang memadai. Publik tidak boleh dibiarkan hanya melihat angka-angka fantastis di atas kertas sementara paru-paru mereka terus dijejali asap pekat setiap pagi dan malam.
Redaksi Newslan.id Merangin mendesak Pemerintah Provinsi Jambi serta Pemerintah Kabupaten terkait untuk segera memberikan transparansi publik mengenai realisasi pengalokasian dana penanganan karhutla ini. Pemerintah daerah dituntut untuk bertindak cepat, responsif, serta tidak lamban dalam memobilisasi sarana dan penegakan hukum di lapangan. Nyawa, kesehatan, dan masa depan warga Jambi terlalu berharga untuk dipertaruhkan di balik lambatnya birokrasi dan pekatnya kabut asap.
Redaksi
