Penulis: Nurul Azizah
Banyak pakar dan ahli hukum tidak lagi bicara di kampus-kampus, di forum resmi atas nama seminar dan kuliah umum, para pakar mulai turun dan sejenak meninggalkan kampus untuk bicara di platform media sosial. Membongkar fakta yang sebenarnya terjadi ditengah ramainya postingan di banyak media sosial. Berita antara benar dan hoak sama-sama santer dikabarkan. Bagi pengguna media sosial (medsos) yang tidak jeli pasti bingung mana postingan yang benar dan mana yang menyesatkan. Untuk itu banyak pakar dan profesor yang melakukan podcast di kanal YouTube diantaranya Prof Henri Subiakto, pakar hukum dan komunikasi Unair Surabaya.
Podcast Prof Henri Subiakto di kanal YouTube Obor Rakyat tayang tanggal 17 November 2026 yang penulis ikuti sangatlah menarik untuk disimak. Dengan durasi hampir satu jam beliau lantang mengupas tentang Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden hingga terjadinya penyadapan illegal yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan para petinggi di kepolisian. Sangat menarik untuk ditulis tentang kasus penyadapan yang dilakukan oleh LSP kepada Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana mana tidak tertarik, dalam kasus penyadapan itu siapa yang menjadi end user. End user penyadapan mengacu kepada pihak atau individu yang menjadi pengguna atau penerima hasil akhir dari suatu proses penyadapan. Dalam konteks ini, end user adalah orang yang menerima, membaca atau memanfaatkan informasi dan laporan hasil sadapan setelah proses pengumpulan data dilakukan.
Penerima hasil akhir tidak sekadar mengoperasikan alat sadap, tetapi menerima output berupa rekaman, laporan harian atau hasil analisis. End user penyadapan menjadi pihak tujuan akhir dari aliran informasi yang dikumpulkan melalui penyadapan.
"Tidak mungkin Listyo Sigit itu end user penyadapan", ungkap Prof Henri dalam podcast tersebut. "Pasti ada yang order padanya. Sampai pihak kepolisian menyadap sengaja dibiarkan oleh atasannya yaitu Presiden. Kenapa penyadapan dilakukan secara illegal?" papar beliau.
Dalam menit selanjutnya Prof Henri menjelaskan bahwa ada maksud dari penyadapan diantaranya untuk mengawasi oposisi, mengintimidasi lawan, mengumpulkan bahan kompromat, mengendalikan narasi publik, hingga mencegah adanya gerakan politik. Banyak mahasiswa demo juga tidak lepas dari pengawasan pelaku penyadapan. Banyak aktivis yang diawasi, perkembangan dan dinamika dari pergerakan partai politik serta dinamika dari kelompok masyarakat sipil juga dipantau secara real-time.
Banyak rencana aksi bisa dicegah sebelum aksi tersebut terlaksana. Bahkan kritik internal dari end user bisa dicegah sebelum berkembang. Aksi tersebut oleh Prof Henri sebagai kompromat dan blackmail. Kompromat merujuk pada informasi, dokumen, rekaman, bukti yang merugikan dan memalukan dari seseorang atau kelompok biasanya tokoh publik, politikus, pengusaha untuk memeras, menekan, bahkan untuk menjatuhkan reputasi mereka. Istilah ini sangat dekat dengan praktik intelejen dan politik sehingga bisa menguasai media dan keamanan global. Sedangkan blackmail berarti pemerasan dan upaya mengancam seseorang. Seorang end user penyadapan bisa memaksa atau menekan pihak lain dengan mengancam akan menyebarkan rahasia, aib, dan informasi merugikan, agar korban menuruti kemauannya.
Atas kejadian penyadapan illegal yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit beserta sejumlah pejabat negara kepada Presiden ke-8, maka Presiden Prabowo Subianto melakukan gebrakan yang tegas. LSP ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Berdasarkan penyelidikan oleh Polri dibawah pimpinan Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, LSP dan kawan-kawan melakukan tindak pidana makar.
Dalam keterangan yang disampaikan oleh Prof Henri, "Apakah Listyo Sigit ini puncak pelaku makar, saya kok tidak percaya. Listyo berani nekad ini tentu punya bos atau atasan yang mempengaruhinya". Lebih lanjut beliau memaparkan akibat dari tindakan LSP aksesnya membawa perubahan politik signifikan, hingga Gibran Rakabuming Raka mundur dari wapres. Mundurnya Gibran karena tidak ada pilihan lain kecuali dimakzulkan oleh DPR.
Tertangkapnya LSP dan gerombolannya telah membongkar kelicikan dari end user penyadapan, kejahatannya terbuka satu persatu. Cuma yang disayangkan oleh banyak kalangan mengapa yang ditangkap oleh polisi hanya LSP dan pelaku penyadapan illegal terhadap Prabowo Subianto. Mengapa end user masih dibiarkan hidup bebas. Terus siapa bos dari pelaku makar tersembunyi. Apakah rakyat yang akan terus mencari siapa yang berani menyuruh LSP melakukan penyadapan illegal ini. Mengapa Presiden Prabowo tidak menyuruh Polri untuk menangkap end user penyadapan? Siapa bos dari Listyo Sigit. Pertanyaan ini akan terus muncul kalau Polri hanya menangkap LSP tanpa bisa mengumumkan siapa sebenarnya end user nya.
Nurul Azizah penulis buku "Dari Perempuan NU Untuk Indonesia"
