MERANGIN NEWSLAN.ID– Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin yang masih tersendat menjelang penghujung November 2026 menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Bupati Merangin, M. Syukur, secara terbuka mengungkapkan keresahannya terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan yang dinilai belum maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah.
Keresahan tersebut bukan tanpa alasan. Di tengah tuntutan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan sendiri, justru sejumlah sektor penghasil PAD masih menunjukkan realisasi yang rendah. Ironisnya, hingga memasuki akhir November, persoalan klasik berupa target yang tidak tercapai dan janji penyelesaian pada akhir tahun masih terus berulang.
Situasi itu mengemuka dalam Rapat Evaluasi Penerimaan PAD yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Kamis (19/11), didampingi Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni.
Dalam rapat tersebut, M. Syukur tidak menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai kreativitas OPD maupun camat dalam menemukan objek pendapatan baru masih jauh dari harapan.
“Saya sebagai bupati juga ditekan. Ya, ditekan supaya daerah itu punya pendapatan untuk menambah pendapatan. Nah, saya melihat, belum banyak objek-objek baru yang bisa menjadi pendapatan kita. Dan itu seharusnya kreativitas yang dilakukan oleh masing-masing OPD maupun camat,” ujar M. Syukur.
Pernyataan tersebut menjadi tamparan bagi jajaran OPD dan camat yang selama ini menjadi ujung tombak pengelolaan potensi daerah. Sebab, PAD tidak mungkin meningkat hanya dengan mengandalkan laporan, rapat, dan target di atas kertas.
Bupati juga mengaku miris melihat data capaian penerimaan dan penetapan target dari sejumlah pihak yang dinilai masih terlalu rendah.
Target yang minim tentu tidak akan membawa daerah bergerak maju. Apalagi jika realisasi di lapangan justru lebih jauh dari angka yang telah ditetapkan.
Menurut M. Syukur, janji penyelesaian pada akhir tahun kerap disampaikan. Namun, janji tersebut seolah menjadi rutinitas tanpa kepastian, sementara realisasi pendapatan tetap tidak mencapai target.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah potensi PAD Merangin memang terbatas, atau justru belum digarap secara maksimal oleh OPD yang memiliki tanggung jawab?
Jika potensi daerah hanya dibiarkan menjadi angka dalam laporan, sementara kreativitas untuk membuka sumber pendapatan baru tidak muncul, maka sulit berharap PAD Merangin dapat meningkat secara signifikan.
M. Syukur mengingatkan bahwa rendahnya PAD dapat menjadi indikator evaluasi bagi masing-masing OPD, terlebih jika tren transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah terus menurun.
Artinya, Merangin tidak bisa terus bergantung pada dana transfer. Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri agar ruang fiskal tidak semakin sempit.
Ketika dana pusat berkurang, PAD seharusnya menjadi salah satu penopang utama untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, jika sektor-sektor potensial justru berjalan lamban, daerah akan menghadapi persoalan serius: anggaran terbatas, pembangunan tersendat, dan program pelayanan masyarakat terancam tidak maksimal.
Bupati juga menyoroti lambatnya realisasi belanja dan proyek pemerintah daerah yang berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Pembangunan yang terlambat bukan hanya persoalan administrasi pemerintahan. Dampaknya merembet kepada pedagang bahan bangunan, pemasok pasir, batu bata, semen, buruh, sopir truk, hingga pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas proyek pemerintah.
Ketika proyek lambat berjalan, uang yang seharusnya berputar di tengah masyarakat ikut tertahan.
Di tengah kondisi ekonomi yang membutuhkan pergerakan, pemerintah daerah justru dituntut mampu mempercepat realisasi program sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Untuk memaksimalkan penerimaan, M. Syukur meminta OPD pemangku PAD menggandeng pihak ketiga serta menggenjot capaian hingga batas waktu yang ditetapkan pada 15 Desember.
Deadline tersebut menjadi ujian bagi OPD dan kecamatan yang selama ini belum menunjukkan kinerja optimal dalam mengelola potensi pendapatan.
Kini, publik menunggu apakah instruksi Bupati hanya akan berhenti di ruang rapat, atau benar-benar diikuti langkah konkret di lapangan.
Sebab, Merangin membutuhkan terobosan, bukan sekadar alasan. Membutuhkan kerja nyata, bukan laporan yang terus diperbaiki. Dan membutuhkan aparatur yang berani menggali potensi daerah, bukan hanya menunggu target dari atas.
PAD yang macet bukan sekadar angka dalam tabel keuangan. Jika terus dibiarkan, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Merangin.
Macetnya PAD harus menjadi alarm keras. OPD dan camat jangan sampai baru bergerak ketika Bupati sudah gerah dan deadline sudah di depan mata.
Redaksi
