Newslan.id. Proklam koordinasi Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekadar rangkaian kalimat yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, bukan pula sekadar simbol sejarah yang dipajang dalam buku pelajaran atau diperingati setiap tahun dengan upacara seremonial.
Proklamasi adalah akta lahir bangsa Indonesia, tonggak berdirinya sebuah negara merdeka, sekaligus pernyataan tegas bahwa bangsa ini memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa tekanan, penjajahan, maupun penguasaan pihak lain.
Prinsipnya jelas: Proklamasi sebagai akta lahir bangsa dan dasar berdirinya negara harus dikembalikan pada makna sejatinya, diteguhkan kedudukannya, serta dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pertanyaannya, apakah nilai-nilai Proklamasi benar-benar masih hidup dalam praktik penyelenggaraan negara hari ini?
Jangan sampai setiap tahun kita berteriak lantang tentang kemerdekaan, tetapi rakyat masih harus berjuang mendapatkan keadilan. Jangan sampai pejabat berbicara tentang kedaulatan rakyat, tetapi kebijakan justru lebih berpihak kepada kepentingan kelompok dan kekuasaan.
Apa artinya merdeka jika hukum terasa tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas? Apa artinya berdaulat jika kepentingan rakyat sering kali dikalahkan oleh kepentingan segelintir orang? Dan apa artinya Proklamasi jika amanat kemerdekaan hanya menjadi slogan politik?
Proklamasi tidak boleh diperalat sebagai hiasan pidato kekuasaan.
Semangat 1945 mengandung tanggung jawab besar: membangun bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu, setiap penyelenggara negara harus memahami bahwa jabatan bukanlah hak untuk menguasai rakyat, melainkan amanah untuk mengabdi kepada rakyat.
Mengembalikan Proklamasi bukan berarti sekadar mengulang sejarah atau bernostalgia dengan masa lalu. Mengembalikan Proklamasi berarti menghidupkan kembali semangat kemerdekaan dalam seluruh kebijakan negara: penegakan hukum yang tidak pandang bulu, pemerintahan yang bersih, kedaulatan rakyat, perlindungan terhadap hak masyarakat, serta pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Bangsa ini tidak kekurangan slogan nasionalisme. Yang sering menjadi persoalan adalah keberanian menjalankan nilai-nilai nasionalisme itu sendiri.
Jangan hanya fasih menyebut nama para pendiri bangsa, tetapi abai terhadap cita-cita yang mereka perjuangkan. Jangan hanya bangga mengibarkan Merah Putih, tetapi membiarkan ketidakadilan tumbuh di tengah masyarakat.
Sudah saatnya Proklamasi ditempatkan bukan hanya sebagai warisan sejarah, melainkan sebagai komitmen moral dan konstitusional dalam menjalankan kehidupan bernegara.
Sebab kemerdekaan bukan hadiah untuk dinikmati segelintir penguasa. Kemerdekaan adalah hak seluruh rakyat Indonesia.
Jika Proklamasi hanya dikenang tanpa dilaksanakan, maka kita sedang merayakan sejarah sambil mengabaikan amanatnya.
JANGAN BIARKAN PROKLAMASI BERHENTI DI ATAS KERTAS. KEMERDEKAAN HARUS TERASA DALAM KEADILAN, KESEJAHTERAAN, DAN KEDAULATAN RAKYAT!
ā SUKARLAN Penulis Opini
