PATI NEWSLAN.ID – Gelombang tuntutan keadilan dari warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, semakin menguat. Sejumlah warga secara resmi melaporkan seorang anggota DPRD Kabupaten Pati dari Komisi B Fraksi Demokrat bernama Mukit kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Pati atas dugaan pelanggaran kode etik terkait peristiwa yang menimpa Kepala Desa Sukoharjo, Suparjo.
Laporan tertulis yang ditandatangani warga tersebut meminta Badan Kehormatan DPRD Pati tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang dinilai mencederai kehormatan lembaga legislatif.
Dalam surat pengaduan itu, warga menyebut peristiwa yang terjadi pada 18 November 2026 melibatkan dugaan intimidasi dan penganiayaan terhadap Kepala Desa Sukoharjo, Suparjo. Pengadu menyatakan, teradu diduga membawa dua orang yang disebut sebagai preman dan melakukan tindakan kekerasan terhadap korban.
Bahkan, dalam isi pengaduan disebutkan dugaan tindakan mencekik terhadap Suparjo hingga berakibat fatal. Warga menyatakan dugaan tersebut didasarkan pada rekaman CCTV dan keterangan saksi.
Jika benar seorang wakil rakyat terlibat dalam tindakan intimidasi dan kekerasan, maka persoalan ini bukan sekadar konflik pribadi. Ini menyangkut martabat lembaga DPRD dan tanggung jawab seorang pejabat publik terhadap masyarakat.
Warga Sukoharjo yang melayangkan pengaduan meminta Badan Kehormatan DPRD Pati segera memeriksa dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Mereka juga mendesak agar anggota DPRD yang dilaporkan, Mukit, diberhentikan sementara dari keanggotaan Komisi B apabila proses pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran etik.
Selain itu, warga meminta aparat kepolisian, khususnya Kapolresta Pati, segera mengamankan pihak-pihak yang diduga terlibat dan memproses perkara tersebut secara hukum.
Jangan sampai hukum hanya tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan.
Pengaduan warga ini menjadi ujian serius bagi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pati. Publik kini menunggu apakah lembaga tersebut benar-benar berani menjalankan fungsi pengawasan etik secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Jabatan sebagai anggota DPRD bukanlah tameng untuk kebal dari pemeriksaan. Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Warga Sukoharjo berharap laporan tersebut tidak berhenti menjadi tumpukan surat di meja lembaga, melainkan segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang serius, terbuka, dan memberikan kepastian hukum.
Newslan.id Pati menegaskan, dugaan kekerasan terhadap kepala desa harus diusut secara terang. Jika bukti dan fakta hukum membenarkan laporan warga, maka tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terlibat.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Mukit maupun pihak-pihak terkait atas laporan dan tuduhan yang disampaikan warga tersebut.
