Oleh: Sandyawan Sumardi
Pemeo Betawi lawas "Biar tekor asal kesohor..!" tampaknya semakin menemukan panggung megahnya dalam arsitektur fiskal pemerintahan Prabowo Subianto dan gerbongnya sepanjang tahun 2026 ini.
Ungkapan tajam yang bergema di kalangan ekonom dan pengamat politik ini bukan sekadar sindiran sinis, melainkan potret kegelisahan atas ambisi belanja negara yang melaju "jor-joran" kencang tanpa menoleh ke arah realitas daya tahan kantong APBN/APBD maupun denyut nadi ekonomi warga biasa, "ordinary people".
"Biar tekor asal kesohor": fatamorgana pertumbuhan ekonomi di tengah polusi udara sektor riil yang semakin mencekik dan kepercayaan publik yang semakin paceklik.
Alih-alih menjelma sebagai tuas pengungkit produktivitas jangka panjang, ekspansi anggaran negara justru berisiko melahirkan fatamorgana ekonomi—pertumbuhan semu ("jobless growth") yang berkilau di atas kertas statistik, tetapi hampa ketika menyentuh meja makan rakyat kecil dan lantai-lantai pabrik yang kian senyap.
PARADOKS ANGKA MAKRO DAN LUKA STRUKTURAL EKONOMI
Di atas podium statistik, narasi kemakmuran terdengar begitu meyakinkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi melaju di angka 5,47 persen pada triwulan III-2026, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2026 melandai ke level 4,75 persen atau 7,38 juta jiwa.
Namun, di balik etalase angka yang rapi itu, pasar tenaga kerja sedang menyimpan luka struktural ekonomi yang menganga.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui kanal Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mencatat 72.336 buruh terempas dari pekerjaannya sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) itu menghantam paling keras jantung-jantung industri nasional, terutama Jawa Barat (14.694 pekerja) dan Banten (8.649 pekerja).
Melandainya angka pengangguran statistik rupanya bukan pertanda lahirnya lapangan kerja yang bermartabat, melainkan cermin dari pelarian massal para korban PHK dan angkatan kerja baru ke rimba sektor informal yang berupah rendah dan nir-perlindungan.
Arus mobilitas sosial pun berbalik arah (downward mobility): benteng pertahanan kelas menengah runtuh drastis dari 60,8 juta jiwa (2018) menjadi 46,7 juta jiwa, sementara barisan kelompok rentan miskin membengkak hingga 74,5 persen.
RUANG FISKAL YANG TERCEKIK INFLASI DAN BUNGA UTANG
Ambisi mengeksekusi proyek-proyek populis raksasa secara serentak di tengah melemahnya daya beli telah mempersempit ruang gerak APBN hingga ke titik nadir. Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti bagaimana alokasi jumbo untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot Rp335 triliun pada APBN 2026, ditambah pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), secara perlahan mengkanibalisasi pos-pos belanja produktif.
Pemangkasan dana transfer ke daerah dan dana desa memaksa pemerintah daerah mencari napas lewat kenaikan pajak lokal—sebuah kebijakan yang justru mencekik leher konsumen di tingkat akar rumput.
Lebih jauh lagi, ilusi kemakmuran ini berhadapan langsung dengan dua tembok keras: gerusan inflasi harga pangan dan gunung beban utang.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), meski inflasi tahunan pada Oktober 2026 berada di angka 3,23 persen (setelah sempat melonjak ke 3,55 persen di awal tahun), tekanan paling menyakitkan justru datang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Kenaikan harga komoditas dapur—mulai dari cabai hingga lauk-pauk—membuat upah riil pekerja terus tergerus, bahkan di sejumlah wilayah timur seperti Sulawesi Utara dan Papua Pegunungan, inflasi tahunan melesat menembus 7 hingga 8 persen.
Di saat bersamaan, dapur pembiayaan negara dibayangi tagihan utang yang kian mencekik.
Laporan APBN KiTa Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Oktober 2026, pemerintah telah merogoh kocek hingga Rp494 triliun hanya untuk membayar bunga utang—sebuah angka fantastis yang menyita 12,85 persen dari total belanja APBN dan melampaui anggaran program MBG itu sendiri.
Sementara itu, penarikan utang neto baru telah menembus Rp629,3 triliun (75,6 persen dari target APBN) di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS.
Tak heran jika analisis di The Conversation hingga media internasional The Economist mempertanyakan efek pengganda (multiplier effect) dari belanja populis ini.
Tanpa pembenahan iklim investasi dan kendali biaya produksi, industri padat karya tetap memilih merampingkan tenaga kerja.
Di lapangan, publik dan media seperti Tempo juga terus mengingatkan bahwa proyek berskala masif tanpa tata kelola yang transparan hanya akan membuka pintu bagi inefisiensi pengadaan dan ketimpangan distribusi.
LEGITIMASI YANG RAPUH DI ATAS BANTUAN JANGKA PENDEK
Ketika meja makan rumah tangga dipaksa berhemat lewat fenomena "downgrade lifestyle"—menurunkan standar konsumsi demi menyambung hidup—wajah kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo pun terbelah tajam.
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 18 Oktober 2026 memotret sinyal bahaya: 53,4 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas terhadap kinerja presiden, melampaui 44,5 persen yang merasa puas.
Meski lembaga lain seperti Parameter Politik Indonesia (65,4 persen) dan Poltracking Indonesia (55,3 persen) merekam angka kepuasan yang lebih tinggi pada periode yang berdekatan, jurang perbedaan antar-survei ini justru menyingkap satu kerentanan mendasar.
Kepuasan publik hari ini tampak ditopang oleh efek anestesi bantuan sosial jangka pendek dan program populis.
Namun, bantuan tunai maupun piring makan gratis tidak akan pernah mampu menggantikan rasa aman dari pekerjaan formal yang layak dan daya beli kelas menengah yang pulih.
Jika negara terus memaksakan pesta belanja di atas fondasi fiskal yang rapuh, legitimasi politik yang dibangun dari anggaran populis itu sewaktu-waktu dapat runtuh—tepat ketika napas APBN mencapai batas akhirnya.
Keterangan:
Gambar ilustrasi diambil dari Portal Berita OPINI Medan - Sumatera Utara.
Leiden, 14 November 2026
