NEWSLAN.ID JAMBI – Tragedi meninggalnya Alisa Karlina Putri, bocah perempuan berusia delapan tahun yang tewas tenggelam di kolam retensi kawasan Jambi Business Center (JBC), Kota Jambi, menyisakan duka mendalam sekaligus memunculkan pertanyaan serius tentang tanggung jawab keselamatan publik.
Peristiwa tragis yang terjadi pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 14.00 WIB itu seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Jambi maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan kolam retensi tersebut.
Bagaimana mungkin sebuah kolam dengan kedalaman sekitar tiga meter, yang berada di kawasan terbuka dan berpotensi diakses masyarakat, dilaporkan tidak dilengkapi pagar pengaman maupun papan peringatan larangan bermain?
Apakah aspek keselamatan masyarakat benar-benar menjadi perhatian dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas tersebut?
Atau justru keselamatan hanya menjadi urusan belakangan setelah korban jatuh dan nyawa melayang?
Korban diketahui bermain bersama teman-temannya di sekitar pinggir kolam retensi. Diduga, korban terpeleset dan jatuh ke dalam air. Teman-temannya yang panik kemudian menangis dan memanggil nama korban hingga menarik perhatian warga sekitar.
Warga selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Damkartan dan kepolisian.
Tim rescue Damkartan Kota Jambi melakukan pencarian dan menemukan korban sekitar empat meter dari tepi kolam, dengan kedalaman air diperkirakan mencapai tiga meter.
Korban sempat ditemukan dalam kondisi masih terdeteksi denyut nadi. Petugas kemudian memberikan pertolongan resusitasi jantung paru (RJP) dan membawa korban ke Rumah Sakit Kambang. Namun, takdir berkata lain. Nyawa Alisa tidak berhasil diselamatkan.
Peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Ketika sebuah fasilitas publik memiliki potensi bahaya serius, maka keberadaan pengamanan fisik, papan peringatan, pembatas, serta sistem pengawasan menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.
Pemerintah Kota Jambi tidak boleh hanya hadir menyampaikan belasungkawa setelah tragedi terjadi.
Publik berhak mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan, pengawasan, pemeliharaan, serta pengamanan kolam retensi tersebut.
Apakah kolam retensi itu dibangun menggunakan anggaran pemerintah?
Siapa kontraktor pelaksana pekerjaan?
Siapa konsultan perencana dan pengawas?
Apakah dalam perencanaan teknis sudah terdapat standar keselamatan bagi masyarakat di sekitar kolam?
Apakah pekerjaan pembangunan telah diserahterimakan kepada pemerintah daerah?
Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab memastikan kolam tersebut aman dari risiko kecelakaan, khususnya bagi anak-anak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan saling lempar tanggung jawab.
Jika kolam retensi merupakan fasilitas yang dibangun dengan anggaran negara atau daerah, maka aspek keselamatan harus menjadi bagian penting dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan fasilitas tersebut.
Pihak kontraktor juga perlu dimintai penjelasan apabila ditemukan bahwa aspek keselamatan yang seharusnya menjadi bagian dari pekerjaan konstruksi tidak dipenuhi.
Namun, tanggung jawab kontraktor harus dilihat berdasarkan kontrak pekerjaan, spesifikasi teknis, dokumen perencanaan, berita acara serah terima, serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Apabila pekerjaan telah selesai dan diserahterimakan, bukan berarti persoalan keselamatan otomatis berhenti menjadi tanggung jawab pihak pelaksana. Pemerintah atau pengelola fasilitas juga memiliki kewajiban memastikan lokasi tersebut tetap aman digunakan dan tidak membahayakan masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan dalam pekerjaan konstruksi, desain, atau pelaksanaan yang berkontribusi terhadap terjadinya tragedi, maka hal itu harus ditelusuri secara serius.
Jangan sampai pembangunan selesai, anggaran terserap, proyek dinyatakan rampung, tetapi keselamatan masyarakat justru tidak mendapatkan perhatian.
Kematian Alisa Karlina Putri harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan kolam retensi di Kota Jambi.
Pemerintah Kota Jambi perlu segera melakukan audit keselamatan terhadap kolam retensi tersebut, termasuk memeriksa apakah terdapat pagar pengaman, rambu peringatan, akses masuk yang dapat dikendalikan, serta langkah-langkah pencegahan agar masyarakat, khususnya anak-anak, tidak mudah masuk ke area berbahaya.
Jika memang ditemukan kelalaian dalam pembangunan, pengawasan, atau pengelolaan, maka pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai tragedi ini hanya berakhir dengan pernyataan belasungkawa, sementara kondisi kolam tetap dibiarkan berbahaya.
Satu nyawa anak telah hilang. Jangan biarkan tragedi serupa terjadi lagi hanya karena pagar pengaman, papan peringatan, atau pengawasan dianggap sebagai hal sepele.
Pemerintah Kota Jambi, pihak kontraktor, pengawas pekerjaan, serta pengelola kolam retensi harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Sebab, ketika fasilitas publik berpotensi merenggut nyawa, keselamatan bukan lagi sekadar urusan teknis proyek, melainkan tanggung jawab moral dan hukum yang tidak boleh diabaikan.
NEWSLAN.ID Jambi akan terus mengawal persoalan ini dan menunggu penjelasan pihak-pihak terkait.
Reporter: Kurnia
