BANDA ACEH NEWSLAN.ID ā Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, meminta kendaraan roda empat maupun roda enam yang digunakan dalam praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar dirampas untuk negara.
Permintaan tegas tersebut ditujukan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara serta jaksa penuntut umum (JPU), agar perampasan kendaraan pengangkut BBM ilegal dapat dimasukkan sebagai pidana tambahan dalam putusan pengadilan.
Ruddi menilai, praktik penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan tindakan yang merugikan masyarakat luas serta menghambat kelancaran distribusi energi yang seharusnya dinikmati masyarakat berhak.
Menurutnya, kendaraan yang telah dimodifikasi untuk mengangkut BBM bersubsidi secara ilegal tidak seharusnya dikembalikan kepada pelaku setelah proses hukum selesai.
āMengingat tindak pidana penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi yang ilegal ini, yang sangat merugikan masyarakat luas serta menghambat tentang kelancaran distribusi energi, saya mengharapkan dan menyarankan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dan Pak Jaksa Penuntut untuk memberikan putusan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti kendaraan pengangkut untuk dirampas oleh negara,ā kata Ruddi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Lapangan Utama Mapolda Aceh, Selasa (17/11/2026).
Kapolda menegaskan, kendaraan yang telah dimodifikasi untuk mengangkut BBM subsidi secara ilegal harus menjadi bagian dari penindakan hukum yang memberikan konsekuensi nyata bagi para pelaku.
āKendaraan-kendaraan tadi yang dimodifikasi, nanti dalam putusannya untuk dirampas oleh negara. Ini menjadikan efek jera para pelaku supaya tidak ada kejadian-kejadian serupa ini,ā ujarnya.
Langkah perampasan kendaraan pengangkut BBM ilegal dinilai menjadi salah satu upaya untuk memutus mata rantai praktik penyelewengan BBM bersubsidi.
Selama ini, kendaraan yang dimodifikasi untuk mengangkut BBM dalam jumlah besar kerap menjadi sarana utama para pelaku menjalankan aksinya. Dengan adanya ancaman perampasan aset kendaraan, diharapkan para pelaku tidak lagi leluasa memanfaatkan fasilitas distribusi BBM subsidi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Kapolda Aceh juga berharap penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat memberikan pesan kuat bahwa negara tidak akan membiarkan praktik yang merugikan masyarakat terus berlangsung.
Newslan.id Banda Aceh ā Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Tidak hanya pelaku yang diproses hukum, kendaraan yang menjadi sarana kejahatan juga diharapkan dapat dirampas negara demi memberikan efek jera dan menjaga hak masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
Redaksi
