JAKARTA NEWSLAN.ID – Di tengah harapan masyarakat agar negara semakin serius memberantas korupsi dan memiskinkan para koruptor, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset justru menuai kritik tajam dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
ICW menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam substansi RUU tersebut yang dinilai berpotensi melemahkan tujuan utama perampasan aset hasil kejahatan. Kritik ini menjadi tamparan keras bagi DPR RI, khususnya bagi para pemimpin lembaga legislatif yang selama ini menyampaikan narasi bahwa regulasi tersebut merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi.
Dalam kritik yang disampaikan melalui media sosial, ICW menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai menjadi celah serius dalam RUU Perampasan Aset.
Pertama, pejabat yang memiliki harta kekayaan tidak wajar disebut tidak dapat langsung dirampas asetnya hanya berdasarkan ketidakwajaran kekayaan.
Kedua, hasil kejahatan korupsi maupun kejahatan ekonomi yang terjadi pada masa lalu dinilai berpotensi tidak dapat dijangkau oleh ketentuan yang dibahas.
Ketiga, ICW juga mengkritisi rencana badan pengelola aset yang disebut akan tersentralisasi di bawah Presiden.
Jika kritik tersebut benar-benar mencerminkan substansi RUU yang sedang dibahas, maka publik patut bertanya: untuk siapa sebenarnya undang-undang ini dibuat?
Pemberantasan korupsi bukan sekadar slogan politik, bukan pula bahan pencitraan menjelang pemilu atau panggung untuk membangun kesan bahwa negara sedang bekerja.
Undang-undang yang disebut sebagai instrumen pemberantasan korupsi seharusnya memiliki kekuatan nyata untuk mengejar, membekukan, menyita, dan merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana.
Namun, jika regulasi justru menyisakan celah bagi kekayaan tidak wajar, membatasi penelusuran aset hasil kejahatan masa lalu, serta menimbulkan persoalan independensi pengelolaan aset, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan para pembentuk undang-undang.
Jangan sampai RUU Perampasan Aset hanya menjadi pajangan hukum: terlihat gagah dalam pidato, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan koruptor kelas kakap.
ICW juga menuding adanya persoalan keterbukaan informasi dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
Dalam negara demokrasi, DPR bukan lembaga yang boleh bekerja di ruang gelap. Setiap pembahasan undang-undang yang menyangkut kepentingan publik harus dilakukan secara transparan, dapat dipantau, dan dapat dikritisi masyarakat.
Rakyat bukan sekadar penonton. Rakyat adalah pihak yang akan menanggung dampak dari setiap produk hukum yang disahkan.
Jika DPR merasa RUU tersebut sudah benar, mengapa kritik harus dianggap sebagai gangguan?
Jika substansinya kuat, mengapa tidak dibuka seluas-luasnya kepada publik?
Jika tujuan utamanya memberantas korupsi, mengapa justru muncul kekhawatiran bahwa sejumlah aset atau hasil kejahatan tertentu tidak dapat dijangkau?
ICW menyatakan siap menempuh pengujian materiil apabila regulasi tersebut dinilai bermasalah setelah disahkan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai RUU Perampasan Aset bukan sekadar persoalan politik, melainkan menyangkut kualitas hukum, keadilan, transparansi, serta efektivitas pemberantasan korupsi.
DPR, pemerintah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan harus memberikan penjelasan secara terbuka terhadap kritik yang disampaikan ICW.
Jangan hanya mengandalkan pernyataan bahwa RUU ini merupakan terobosan besar. Publik membutuhkan bukti dalam bentuk pasal-pasal yang kuat, tidak diskriminatif, tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan, serta benar-benar mampu mengejar aset hasil kejahatan.
Korupsi telah menggerogoti keuangan negara, merusak pelayanan publik, menghancurkan kepercayaan masyarakat, dan membuat rakyat terus membayar mahal akibat ulah para pelaku kejahatan.
Karena itu, RUU Perampasan Aset seharusnya menjadi senjata serius untuk memulihkan kerugian negara dan memastikan koruptor tidak menikmati hasil kejahatannya.
Bukan sebaliknya, menjadi regulasi yang penuh kompromi, celah, dan kepentingan politik.
Jika benar terdapat kelemahan mendasar sebagaimana disorot ICW, DPR dan pemerintah wajib menjawabnya secara terbuka. Jangan sampai rakyat disuguhi narasi pemberantasan korupsi, sementara substansi hukum yang dibangun justru dinilai tidak cukup kuat untuk menyentuh para pelaku kejahatan ekonomi dan korupsi.
Hukum harus tajam terhadap koruptor, bukan tajam dalam pidato dan tumpul dalam pasal.
Publik berhak menuntut transparansi. Publik berhak mengkritik. Dan publik berhak memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat atas nama pemberantasan korupsi benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan menjadi tameng bagi kepentingan elite.
Editorial Newslan.id Jakarta
