Jakarta, Newslan.id ā Musim kemarau kembali datang, dan bersamaan dengan itu, langit di beberapa daerah Indonesia kembali diselimuti kabut asap tebal. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seolah telah menjadi agenda rutin tahunan yang terus berulang tanpa solusi permanen yang benar-benar memutus mata rantai masalah.
Kondisi ini memicu pertanyaan kritis di tengah masyarakat: Sampai kapan musibah karhutla ini dipelihara dan dijadikan proyek tahunan?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa penanganan bencana kerap menyedot anggaran negara yang sangat besar. Mulai dari pemadaman darat, operasi water bombing, hingga teknologi modifikasi cuaca (TMC). Namun, ironisnya, ketika musim penghujan tiba, isu ini menguap begitu saja tanpa ada penegakan hukum yang tuntas atau perbaikan tata kelola lahan yang fundamental.
Fenomena ini menguatkan dugaan publik bahwa ada oknum-oknum tak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan musibah tahunan ini untuk mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok. Karhutla tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bencana alam, melainkan telah bergeser menjadi "ekosistem proyek" yang menggiurkan bagi sebagian pihak.
Pemerintah tidak boleh lagi terjebak dalam pola pemadaman pemadam kebakaran (firefighting approach) yang reaktif dan berbiaya tinggi. Langkah cepat, tepat, dan berani harus segera diambil:
Tindakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Tindak tegas korporasi maupun individu penyulut api. Cabut izin usaha dan moratorium lahan bekas terbakar agar tidak ada lagi motif ekonomi di balik pembakaran.
Transparansi Anggaran Penanganan: Buka ke publik skema penggunaan dana penanggulangan karhutla guna mencegah praktik korupsi dan pembagian proyek di balik kabut asap.
Restorasi Lahan Gambut Berbasis Sistemik: Pengbasahan kembali (rewetting) dan perlindungan kawasan gambut harus menjadi agenda prioritas yang berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat.
Negara tidak boleh kalah oleh permainan oknum yang memperkaya diri di atas penderitaan jutaan rakyat yang menghirup udara beracun. Musibah ini harus dihentikan, bukan dikelola untuk profit. Sudah saatnya pemerintah mengambil sikap tegas dan memutus rantai bisnis di balik bencana karhutla demi masa depan lingkungan dan kesehatan bangsa.
Redaksi
