Sumbar – Pesisir Selatan – Newslan.id. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Alirman Sori, meminta instansi terkait agar lebih ketat mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Menurutnya, sangat perlu tim independen yang bertugas secara khusus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi di daerah itu.
“Semestinya di republik ini tidak ada istilah kelangkaan pupuk atau minyak. Sebab, sumbernya dari kita cukup. Kita bicara minyak, berapa luas lahan sawit di Indonesia. Jika bicara pupuk, kita juga punya banyak. Lalu terjadi kelangkaan, kan aneh itu,” katanya menjawab pertanyaan wartawan disela-sela masa reses di Painan, Senin (21/2/2022).
“Semestinya di republik ini tidak ada istilah kelangkaan pupuk atau minyak. Sebab, sumbernya dari kita cukup. Kita bicara minyak, berapa luas lahan sawit di Indonesia. Jika bicara pupuk, kita juga punya banyak. Lalu terjadi kelangkaan, kan aneh itu,” katanya menjawab pertanyaan wartawan disela-sela masa reses di Painan, Senin (21/2/2022).
Ia mengatakan, bakal mendorong pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan tegas untuk menindak pergerakan oknum-oknum nakal yang selama ini meresahkan petani. Menurutnya, mafia pupuk biasanya berperan disekitar distributor, penyalur, hingga pengecer.
“Dugaan adanya sindikat mafia pupuk subsidi ini sebenarnya sudah lama. Namun, tindakan tegas yang membuat mereka jera masih belum terlihat di lapangan. Sehingga praktik-praktik tersebut hingga kini masih terus berlanjut,” ujarnya.
Senator asal Sumatera Barat itu menilai, langkanya ketersediaan pupuk subsidi diduga kuat karena ada yang menahan stok dan merusak distribusi. Akibatnya, harga di lapangan dimainkan sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi sasaran untuk menjual pupuk subsidi tidaklah sulit.
Senator asal Sumatera Barat itu menilai, langkanya ketersediaan pupuk subsidi diduga kuat karena ada yang menahan stok dan merusak distribusi. Akibatnya, harga di lapangan dimainkan sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi sasaran untuk menjual pupuk subsidi tidaklah sulit.
“Kami minta penegak hukum harus tegas. Siapapun yang bermain diatas penderitaan rakyat harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tidak boleh dipandang sebelah mata, karena dampaknya sangat berbahaya bagi petani. Jika barang subsidi yang langka, otomatis penderitaan itu bakal bersemayam diseluruh masyarakat,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska menyebut, hingga kini kelangkaan pupuk bersubsidi masih terjadi di daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu. Bahkan, kata dia, ketika masuk musim tanam, petani kesulitan mendapatkan pupuk di tingkat kios-kios pengecer.
“Seakan kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, karena masyarakat butuh, ya terpaksa dibeli juga,” tuturnya.
Sebagai wakil rakyat, ia mengajak seluruh pihak untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pupuk bersubsidi. Sehingga penyalurannya jelas sampai kepada petani. Bahkan, penegak hukum diminta secara tegas memberantas tuntas mafia pupuk tersebut. Sehingga menjadi efek jera dan tidak ada lagi yang berani mempermainkan pupuk subsidi di daerah itu.
“Sebab, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan nasional. Jadi tidak main-main,” katanya mengakhiri.(maheki)
