MENAKAR ULANG KOMPENSASI TRANSPORTASI LOKAL JABAR SAAT MUDIK LEBARAN

Newslan-id Jakarta. Kebijakan kompensasi bagi transportasi lokal untuk mengurai macet mudik adalah langkah strategis sekaligus humanis. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pemda membedah realita sosiologis dan menghadirkan solusi alternatif yang tidak melumpuhkan mobilitas warga .

Langkah Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan kompensasi agar transportasi tradisional (delman, becak, ojek) dan angkot tidak beroperasi selama musim mudik Lebaran 2026 bertujuan untuk mengurai kemacetan parah di jalan arteri.

Kebijakan meliburkan mereka dengan memberikan uang kompensasi adalah strategi yang efektif untuk menghilangkan bottleneck (penyumbatan) di jalur arteri. Namun, dalam eksekusinya, kebijakan ini sering kali berbenturan dengan realita di lapangan.

Ada beberapa kendala yang kerap muncul. Pertama, masalah pendataan dan distribusi kompensasi . Sulit menentukan siapa yang berhak menerima kompensasi. Banyak pengemudi "cadangan" atau ojek pangkalan yang tidak terdaftar secara resmi di Disnas Perhubungan setempat. Ada risiko uang kompensasi justru jatuh ke tangan pemilik armada (juragan), bukan kepada sopir atau kusir yang langsung kehilangan penghasilan harian.

Kedua, mobilitas warga lokal yang terputus . Jalur arteri bukan hanya milik pemudik, tapi juga nadi kehidupan warga lokal. Warga yang tidak punya kendaraan pribadi kesulitan pergi ke pasar, puskesmas, atau bank jika semua transportasi lokal dilarang beroperasi. Jika transportasi resmi libur, sering muncul "ojek dadakan" dengan tarif yang melonjak tinggi karena memanfaatkan kelangkaan layanan.

Ketiga, ketidaksesuaian nilai kompensasi dengan opportunity cost . Masa mudik/lebaran adalah masa panen bagi angkot dan delman. Pendapatan mereka saat itu biasanya naik 2-3 kali lipat (penghasilan saat high season). Jika kompensasi yang diberikan hanya berdasarkan tarif hari biasa (flat), para pengemudi mungkin merasa merugi dan memilih untuk tetap "kucing-kucingan" beroperasi di jalan tikus atau pinggiran jalur arteri.

Keempat, resistensi psikologis dan ketaatan aturan . Kucing-kucingan dengan petugas, pengemudi becak atau delman sering kali nekat masuk ke jalur arteri saat petugas sedang lengah atau saat jam-jam tertentu karena merasa butuh uang tambahan selain dari kompensasi. Di beberapa titik, keberadaan delman atau becak sudah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi pasar tumpah. Meliburkan mereka tanpa menata pasar tumpahnya terlebih dahulu tetap tidak akan menyelesaikan kemacetan secara total.

Kelima, pengawasan yang bocor di "Jalan Tikus" . Penertiban di jalur arteri sering kali hanya memindahkan masalah. Kendaraan transportasi lokal berpindah ke jalur-jalur alternatif (jalan desa/kabupaten). Hal ini justru bisa menyebabkan kemacetan baru di jalur yang menjadi tumpuan warga lokal atau jalur pengalihan pemudik.

Kompensasi dan solusi

Namun, ada kekhawatiran dikarenakan warga lokal tetap membutuhkan mobilitas. Beberapa alternatif solusi yang bisa tetap memberikan kompensasi tanpa harus melumpuhkan layanan bagi warga.

Pertama, sistem kompensasi atau bergantian . Daripada meliburkan seluruh armada, pemda bisa menerapkan sistem piket. Hanya 30-50 persen armada yang boleh beroperasi di jalur-jalur tertentu secara bergantian. Pengemudi yang mendapat jadwal libur tetap menerima uang saku penuh. Sementara yang beroperasi tetap mendapatkan penghasilan dari penumpang (namun terbatas). Ini menjaga ketersediaan layanan untuk warga lokal tanpa memadati jalan secara masif.

Kedua, pengalihan rute ( feeder /pengumpan) . Penertiban biasanya hanya di jalur utama (arteri). Angkot, becak, dan delman bisa difungsikan sebagai pengumpan (feeder) di rute-rute dalam desa atau perumahan yang tidak dilalui pemudik. Pemerintah memberikan subsidi bahan bakar atau insentif harian karena para pengemudi mau mengalah untuk tidak keluar ke jalan raya utama. Arus di jalan nasional/provinsi lancar, tapi warga di pelosok tetap bisa bepergian.

Ketiga, transformasi menjadi pemandu wisata . Khusus untuk becak dan delman di daerah wisata (seperti Lembang atau Garut). Mereka tetap beroperasi tetapi di area terbatas yang sudah ditentukan (misalnya, hanya di dalam kawasan wisata atau jalur khusus non-aspal). Pemerintah bisa menyewa mereka untuk membantu mengangkut barang pemudik yang mengalami kendala di titik tertentu atau menjadi transportasi khusus jarak pendek bagi wisatawan, sehingga tidak mengganggu arus utama.

Manfaat yang diperoleh

Kebijakan ini memiliki manfaat yang menyentuh aspek keselamatan, kelancaran lalu lintas, hingga stabilitas sosial. Pertama, menghilangkan bottleneck (penyumbatan jalur) . Transportasi tradisional seperti delman dan becak memiliki kecepatan yang jauh di bawah kendaraan bermotor. Di jalur arteri yang padat, keberadaan mereka menciptakan antrean panjang. Tanpa kendaraan lambat, gap kecepatan antar kendaraan di jalan raya menjadi lebih seragam, sehingga arus lalu lintas lebih mengalir. Menghilangkan hambatan samping (kendaraan yang mangkal atau berputar arah sembarangan) secara efektif meningkatkan rasio kapasitas jalan.

Kedua, menekan angka kecelakaan lalu lintas . Jalur arteri saat musim mudik atau libur panjang dipenuhi kendaraan dengan kecepatan tinggi dan pengemudi yang lelah. Mencampur kendaraan lambat (becak/delman) dengan kendaraan cepat (bus/mobil) di satu jalur sangat berisiko fatal. Kompensasi memastikan kendaraan rentan ini berada di luar zona bahaya. Kendaraan besar tidak perlu melakukan pengereman mendadak atau manuver berbahaya untuk menyalip kendaraan lambat.

Ketiga, jaring pengaman ekonomi bagi pengemudi . Masa libur panjang atau mudik biasanya merupakan masa "panen" pendapatan. Jika hanya dilarang tanpa kompensasi, pengemudi akan kehilangan daya beli. Kompensasi memberikan jaminan bahwa dapur mereka tetap mengepul meskipun mereka tidak bekerja di jalur utama. Selain itu, mengurangi potensi gesekan antara pengemudi transportasi lokal dengan petugas di lapangan (Satpol PP/Polisi).

Keempat, efisiensi waktu tempuh . Secara makro, kelancaran di satu titik arteri berdampak pada rantai distribusi dan perjalanan secara nasional. Kelancaran arus berarti konsumsi bahan bakar kendaraan pengangkut logistik dan pribadi menjadi lebih efisien. Estimasi waktu sampai yang lebih akurat membantu mengurangi stres pengemudi yang sering memicu kecelakaan.

Kelima, keamanan dan ketertiban . Banyak transportasi lokal yang biasanya mangkal di depan pasar tumpah atau pusat perbelanjaan di sepanjang jalur arteri. Dengan kompensasi, area depan pasar atau persimpangan menjadi lebih bersih dari kendaraan yang ngetem, sehingga mempercepat laju kendaraan yang melintas.

Kelancaran mudik memang prioritas, namun kebijakan yang humanis dan solusi transportasi yang inklusif adalah kunci agar kenyamanan pemudik tidak dibayar mahal oleh terhentinya akses mobilitas masyarakat lokal.

*Djoko Setijowarno* , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.