Merangin Newslan.id. Belakangan ini, ruang publik di Provinsi Jambi diramaikan oleh riuh rendah sindiran warga. Media sosial dipenuhi komentar menggelitik sekaligus menohok setiap kali ada kabar sang Kepala Daerah kembali memboyong trofi atau sertifikat anugerah dari ibu kota. Sindiran ini bukan tanpa alasan, melainkan sebuah refleksi dari jurang pemisah yang dirasakan masyarakat antara gemerlapnya penghargaan di tingkat nasional dengan realita pahit di lapangan.
Warga Jambi hari ini mulai kritis mempertanyakan: Penghargaan yang bertubi-tubi diterima oleh Gubernur Jambi itu sebenarnya untuk siapa? Apakah itu bentuk apresiasi atas kualitas personalnya sebagai individu, ataukah itu capaian institusional yang benar-benar berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat Provinsi Jambi?
Secara aturan, penghargaan yang diterima seorang kepala daerah dalam masa jabatannya hampir selalu dikaitkan dengan kinerja kepemimpinannya. Artinya, penghargaan tersebut seharusnya mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah. Namun, logika ini yang kemudian diadili oleh netizen dan masyarakat akar rumput.
Masyarakat melihat ada kontras yang begitu mencolok. Di satu sisi, Gubernur tersenyum lebar di podium mewah menerima piagam. Di sisi lain, warga Jambi masih harus akrab dengan debu dan kemacetan tak berujung akibat truk batu bara yang tak kunjung terurai jitu solusinya. Di sudut lain, jalan-jalan produksi tani di pelosok kabupaten masih banyak yang hancur kupak-kapik, dan angka kemiskinan serta pengangguran masih menjadi PR yang menyita energi. Ketika "prestasi di atas kertas" tidak linier dengan "kesejahteraan di atas tanah", maka sindiran warga adalah konsekuensi logis yang tidak bisa dihindari.
Pertanyaan yang jauh lebih sensitif dan krusial pun menyeruak: Apakah prosesi berburu penghargaan ini menggunakan dana APBD Provinsi Jambi?
Bukan rahasia lagi dalam pusaran birokrasi di Indonesia, ada fenomena "penghargaan berbayar" (baca: award-buying) yang dikemas rapi oleh lembaga-lembaga swasta berkedok riset atau kemitraan media. Polanya terstruktur: daerah diminta memaparkan program, lalu diundang menerima penghargaan dengan kewajiban membayar kontribusi tertentu—baik berupa biaya seremoni, cetak buku profil, hingga kontrak sosialisasi/iklan bernilai ratusan juta rupiah yang dibebankan pada APBD melalui Pos Humas, Kominfo, atau OPD terkait.
Jika penghargaan yang diterima Gubernur Jambi masuk dalam kategori "pesanan" seperti ini, maka sungguh ironis. Uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak dan keringat masyarakat Jambi, yang seharusnya bisa digunakan untuk menambal jalan berlubang atau menyubsidi pupuk petani, justru habis menguap demi memoles citra politik dan ego sektoral penguasa.
Namun, demi asas keadilan (fairness), kita juga tidak boleh menutup mata jika ada penghargaan yang murni didasarkan pada penilaian objektif lembaga negara seperti Kemendagri, BPK, atau Ombudsman. Penghargaan jenis ini diraih lewat evaluasi indikator makro ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang ketat. Biayanya pun biasanya melekat pada program kerja instansi, bukan membeli trofi.
Melalui editorial ini, Newslan.id mendesak Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Gubernur dan jajaran OPD, untuk lebih transparan dan mawas diri.
1. Buka Transparansi Anggaran: Pemprov harus berani membuka data kepada publik, berapa total anggaran APBD yang telah digelontorkan untuk menghadiri, mempublikasikan, atau mengkondisikan setiap seremoni penghargaan selama periode jabatan ini.
2. Ubah Orientasi Kerja: Sudahi perburuan legitimasi semu dari luar. Penghargaan tertinggi seorang Pemimpin Daerah tidak terletak pada plakat kuningan atau piala kristal dari Jakarta, melainkan pada senyum kepuasan masyarakat Jambi saat menikmati jalan yang mulus, harga komoditas yang stabil, dan pelayanan publik yang memanusiakan manusia.
Sindiran warga Jambi bukanlah bentuk kebencian, melainkan "alarm pengingat" yang sehat bagi demokrasi kita. Rakyat Jambi sudah cerdas; mereka tidak lagi bisa dikenyangkan hanya dengan membaca berita seremonial penghargaan. Mereka butuh bukti nyata di atas aspal dan di dalam dompet mereka sendiri. (Redaksi)
