Penulis: Nurul Azizah
Tulisan ini muncul tatkala penulis mendengarkan podcast Prof Henri Subiakto di kanal YouTube Forum Keadilan Madilog, apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran terhadap pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan internet bagi masyarakat baik yang tinggal di kota maupun di pedesaan terutama di daerah terpencil dan wilayah terdampak bencana. Dua tahun pemerintahan Prabowo Gibran tepatnya 20 Oktober 2026 di Indonesia banyak terjadi bencana alam. Dalam kondisi serba kesulitan dalam menghadapi bencana alam, masyarakat tetap ingin selalu terhubung dengan jaringan internet. Agar bisa berkomunikasi dengan keluarga sanak familinya. Bisa membuat postingan dengan kondisi bencana alam, bisa tetap pegang handphone untuk akses berbagai berita dan kejadian yang update. Selain itu mereka menggunakan jaringan internet untuk e-commerce, belanja secara online, melakukan transaksi keuangan dengan e-banking dan aktivitas lainnya dengan menggunakan internet.
Pertanyaan yang selalu muncul adalah bagaimana cara pemerintah menyediakan layanan internet untuk daerah tertinggal dan daerah yang berdampak bencana alam? Mereka juga seperti masyarakat lainnya yang butuh internet dan infrastruktur digital. Kemana pemerintah dan korporasi Indonesia selama ini? Dua tahun menjabat apakah pemerintah Prabowo Gibran sudah menyediakan layanan internet bagi masyarakat di daerah terpencil dan wilayah pedesaan?
Tulisan ini saya ambil dari podcast Prof Henri Subiakto di kanal YouTube Forum Keadilan Madilog yang tayang 25 Oktober 2026.
Sebenarnya Prof Henri Subiakto sudah lama dan terus menyuarakan "akan terjadi kolonialisme digital di Indonesia". Dengan adanya kemajuan teknologi digital, masyarakat seluruh Indonesia baik yang tinggal di kota dan di desa ingin mengakses internet. Mereka semua butuh layanan e-commerce, e-banking, berinteraksi dengan berbagai platform media sosial yang ada di Indonesia seperti Facebook, Instagram, Twitter (X), Tik Tok, YouTube dan lain-lainnya. Apakah korporasi Indonesia mampu menyediakan berbagai layanan internet di daerah terpencil dan wilayah pedesaan? Karena saat ini layanan internet itu sudah menjadi kebutuhan pokok, layaknya oksigen, kita tidak bisa hidup tanpa internet.
Bukannya membangun infrastruktur digital dan penyediaan internet secara mandiri oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo dan wakil presiden Gibran malah menggandeng pihak asing yaitu Starlink milik Elon Musk untuk memenuhi kebutuhan internet bagi daerah terpencil dan wilayah terdampak bencana.
Pada tanggal 5 Nopember 2025 wakil presiden Gibran membagikan bantuan laptop dan Starlink dalam kunjungan ke Manokwari, Papua. Gibran memastikan internet dan koneksi yang tersedia dapat digunakan dengan baik.
Saat terjadi bencana alam di berbagai daerah, yang mereka keluhkan adanya layanan internet yang mati. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah pusat? Saat terjadi bencana banjir di Gayo Lues Aceh Desember 2025, wapres Gibran Rakabuming Raka menjanjikan pemasangan unit Starlink agar pengungsi bisa mendapatkan akses komunikasi. Starlink adalah perangkat berbentuk terminal/parabola satelit, bukan berupa kartu SIM seluler.
Dalam upaya pemulihan jaringan telekomunikasi pascagempa di NTT Agustus 2026 Kementerian Komdigi menyerahkan 20 unit perangkat Starlink sebagai penguat sinyal di titik-titik krusial pengungsian. Selain itu pihak Starlink juga memberikan layanan internet gratis di Flores hingga September 2026.
Selain itu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Maruli Simanjuntak pada tanggal 3 Desember 2025 mengirimkan puluhan perangkat router Starlink dari Kementerian Pertahanan ke wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. TNI AD ingin memulihkan jaringan komunikasi darurat akibat Base Transceiver Station (BTS) yang lumpuh.
Jejak digital juga mencatat bahwa Presiden Prabowo Subianto juga membagikan ratusan perangkat internet Starlink dan telepon seluler (HP) kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara pada Mei 2026. Pemerintahan menyediakan sekitar 180 hingga 250 unit modem Starlink serta 210 unit HP ke 203 kepala keluarga (KK) di Pulau Miangas.
Dengan menggandeng Starlink untuk kebutuhan internet warga daerah terpencil apakah sudah dikatakan mandiri infrastruktur digital? Bagaimana kinerja kementerian Komdigi dua tahun pemerintahan Prabowo Gibran? Mengapa uang APBN milik rakyat Indonesia digunakan untuk mensubsidi Elon Musk? Ke manakah Telkomsel selama ini sebagai korporasi milik negara untuk menyediakan layanan internet bagi masyarakat?
Berbagai pertanyaan muncul pada dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Seharusnya uang APBN kita digunakan untuk membangun infrastruktur digital, BTS, dan penyediaan internet secara mandiri oleh bangsa Indonesia sendiri. Bukan malah bangga menggunakan Starlink untuk menjawab kebutuhan internet warga daerah terpencil dan wilayah terdampak bencana.
Lebih ironis lagi pihak Telkom group melalui anak usahanya, Telkomsat malah ikut mempromosikan produk Starlink ke masyarakat. Yaitu secara resmi menjadi Authorized Starlink Reseller (penjual resmi) di Indonesia.
Apakah ini suatu prestasi yang membanggakan dengan menggandeng pihak asing yaitu Elon Musk untuk kebutuhan internet bagi masyarakat terpencil dan wilayah terdampak bencana? Apakah ini yang dinamakan kolonialisme digital di Indonesia yang selalu dilontarkan oleh Prof Henri Subiakto pakar hukum dan komunikasi Unair Surabaya? Dua tahun pemerintahan Prabowo Gibran bukannya membangun infrastruktur digital, BTS dan penyediaan internet malah Prabowo Gibran Subsidi Elon Musk dengan bagi-bagi Starlink.
Padahal Pemerintah sudah punya Satelit Republik Indonesia 1 (Satria) harusnya itu yang dioptimalkan penggunaanya. Bukan malah memakai dan mempromosikan milik asing.
Pemimpin negara seperti tidak tahu bahayanya Imperialisme digital. Hanya gara-gara dana ditarik untuk program memberi makan anak sekolah, lalu program lain yang tidak kalah penting terabaikan dan idle karena tak ada lagi anggaran yang cukup untuk mengelola layanan infrastruktur digital bagi masyarakat pinggiran.
Nurul Azizah penulis buku "Dari Perempuan NU Untuk Indonesia"
