JAKARTA, NEWSLAN.ID — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi tamparan keras bagi keseriusan negara dalam melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat. Ketika hutan terbakar, udara tercemar, dan warga harus menghirup asap, publik berhak mempertanyakan seberapa siap pemerintah menghadapi bencana yang terus berulang.
Ironisnya, Indonesia yang memiliki wilayah hutan luas justru masih dihadapkan pada persoalan klasik: kebakaran berulang, asap yang mengganggu kehidupan masyarakat, serta tuntutan agar penanganan karhutla dilakukan lebih cepat, efektif, dan transparan.
JANGAN SAMPAI INDONESIA MENJADI BAHAN SINDIRAN DUNIA!
Bayangkan, di tengah kemajuan teknologi dan besarnya anggaran negara, masyarakat masih harus bertanya-tanya: apakah sarana pemadaman sudah memadai? Apakah helikopter pengebom air tersedia sesuai kebutuhan? Apakah langkah pencegahan sudah dilakukan sebelum api membesar?
Kritik ini bukan berarti mengabaikan kerja keras petugas di lapangan. Namun, pengorbanan petugas tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk berhenti melakukan evaluasi.
Faktanya, BNPB masih mengerahkan operasi darat dan udara dalam penanganan karhutla. Pada 25 Oktober 2026, misalnya, BNPB melaporkan penggunaan helikopter untuk pemadaman di kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah Indonesia memiliki helikopter, melainkan apakah armada, anggaran, dan strategi pemadaman tersedia secara memadai di setiap wilayah yang membutuhkan.
BENCANA JANGAN SAMPAI MENJADI LADANG PROYEK!
Kekhawatiran publik semakin beralasan ketika penanganan bencana justru dibayangi perkara korupsi.
Pada Oktober 2026, KPK mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan BNPB. KPK juga mengungkap adanya pengadaan alat komunikasi yang berkaitan dengan penanganan karhutla dalam perkara tersebut.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa anggaran kebencanaan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memperkaya pihak tertentu. Meski demikian, seluruh dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Pertanyaannya, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa penanganan bencana berjalan maksimal jika anggaran yang seharusnya menopang keselamatan publik justru terseret persoalan hukum?
Jangan sampai ketika hutan terbakar, yang sibuk bukan hanya petugas memadamkan api, tetapi juga pihak-pihak tertentu menghitung keuntungan dari proyek penanganan bencana.
PEMERINTAH HARUS MENJAWAB, BUKAN SEKADAR MEMBERI JANJI!
Karhutla bukan persoalan sepele yang bisa diselesaikan dengan konferensi pers, seremoni, atau pernyataan bahwa pemerintah telah bekerja.
Masyarakat membutuhkan bukti nyata: pencegahan kebakaran yang konsisten, sarana pemadaman yang memadai, respons cepat di lapangan, penindakan terhadap pelaku pembakaran, serta keterbukaan penggunaan anggaran.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus menjelaskan pembagian tanggung jawab dalam penanganan karhutla. Jangan sampai ketika kebakaran terjadi, setiap pihak sibuk menyampaikan laporan, tetapi masyarakat tetap menjadi korban asap.
Jika anggaran tersedia, jelaskan penggunaannya. Jika sarana pemadaman kurang, segera benahi. Jika ada pejabat atau pihak swasta yang terbukti menyalahgunakan dana bencana, tindak tanpa pandang bulu.
Negara tidak boleh kalah oleh api akibat lemahnya persiapan, buruknya koordinasi, atau penyimpangan anggaran.
JANGAN BIARKAN ASAP MENJADI POTRET KEGAGALAN!
Indonesia membutuhkan sistem penanggulangan karhutla yang tangguh, bukan sekadar respons setelah api meluas.
Hutan adalah kekayaan bangsa. Udara bersih adalah hak masyarakat. Anggaran penanggulangan bencana adalah amanah rakyat.
Jangan sampai dunia mengenal Indonesia bukan karena keberhasilan menjaga hutan tropisnya, melainkan karena kebakaran yang terus berulang dan persoalan tata kelola yang tak kunjung tuntas.
Sebab, ketika hutan terbakar, rakyat menghirup asap. Jika anggaran bencana diselewengkan, rakyat pula yang menanggung akibatnya.
Kini saatnya pemerintah membuktikan bahwa penanggulangan karhutla benar-benar berorientasi pada keselamatan rakyat, bukan sekadar urusan anggaran dan proyek.
NEWSLAN.ID — Edukasi, Investigasi, Terpercaya.
