EDITORIAL NEWSLAN.ID. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, di bawah naungan kitab suci, dan disaksikan oleh warga daerah yang menaruh harapan besar. Begitu sakral ucapan sumpah jabatan dilafalkan saat pelantikan menteri, pejabat negara, pejabat daerah—baik di tingkat kabupaten maupun kota. Kata-kata "anti korupsi", "transparansi anggaran", serta "siap memajukan daerah" meluncur manis, seolah-olah sang pejabat adalah benteng utama yang akan menjaga setiap rupiah dana APBD untuk kesejahteraan rakyat.
Namun, begitu panggung pelantikan usai dan kursi kekuasaan diduduki, janji-janji manis itu lenyap ditelan dinamisnya kompromi politik lokal. Lidah yang dulu lantang menyuarakan anti korupsi, perlahan menggeletar lincah mengubah arah. Ketika proyek-proyek fisik, pengadaan barang dan jasa, hingga dana hibah daerah berada di tangan, komitmen moral melorot drastis. Kata "anti" yang tadinya menjadi benteng etika, bergeser makna menjadi fenomena yang teramat tragis di tingkat daerah: antri korupsi.
Fenomena ini bukan lagi sekadar rahasia umum di ruang-ruang dinas atau balai kota. Ini adalah realita pahit pengelolaan anggaran daerah. Transparansi anggaran yang kerap dikampanyekan sering kali hanya berakhir sebagai formalitas di papan pengumuman atau situs web Pemkab yang jarang diperbarui. Di balik dokumen anggaran yang terkesan rapi, praktik bagi-bagi kue proyek, fee pengadaan, hingga jual beli jabatan terus berlangsung dalam antrean yang rapi dan rahasia.
Penguasa daerah berganti, dinas-dinas direstrukturisasi, namun pola pemotongan dan penyalahgunaan APBD tetap berjalan. Sumpah atas nama Tuhan yang diucapkan saat pelantikan seolah menguap begitu berhadapan dengan godaan persentase cashback dari kontraktor atau sponsor politik. Sumpah jabatan tidak lagi menjadi pengikat nurani, melainkan sekadar syarat seremoni agar wewenang mengelola anggaran miliaran rupiah bisa segera digenggam.
Dampaknya langsung dirasakan masyarakat di pelosok desa dan kecamatan: jalan-jalan kabupaten yang rusak tak kunjung diperbaiki, fasilitas sekolah yang lapuk, serta pelayanan publik yang serba terbatas. Sementara itu, oknum pejabat daerah sibuk mempercantik gaya hidup dan mengamankan aset pribadi.
Daerah tidak kekurangan anggaran atau orang pintar. Yang paling langka hari ini adalah transparansi sejati serta rasa takut kepada Sang Pencipta. Selama sumpah jabatan di tingkat daerah hanya dijadikan alat retorika politik dan pengawasan anggaran sekadar formalitas di atas kertas, selama itu pula APBD akan terus menjadi bancakan dan panggung kekuasaan daerah akan terus mempertontonkan giliran para perampok hak-hak rakyat.
Redaksi
