Newslan.id Jakarta. Pada 29 April 2026 di Cilacap, Presiden Prabowo menyampaikan sebuah narasi yang terdengar membanggakan. Indonesia disebut menjadi rujukan dunia karena mampu menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam skala yang belum pernah dilakukan negara lain. Lebih dari 60 juta penerima manfaat, lima hari seminggu, mulai ibu hamil hingga lansia. Indonesia digambarkan sebagai guru baru dunia dalam urusan makan bergizi.
Lima bulan kemudian, 23 September 2026, panggungnya berubah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, justru duduk bersama JICA di Jakarta untuk mempelajari sistem makan sekolah Jepang. Pernyataannya lugas: Indonesia ingin belajar dari salah satu negara terbaik dalam program makan gratis.
Ironinya sulit disembunyikan. Dari yang katanya menjadi tempat belajar dunia, kita justru kembali menjadi murid. Dan guru yang dipilih adalah Jepang, negara yang sudah menjalankan sistem Kyushoku sejak tahun 1889, lebih dari satu abad sebelum MBG lahir.
Di antara dua pernyataan itu, ada jurang yang tidak bisa ditutup oleh slogan. Data surveilans Kementerian Kesehatan yang dipaparkan dalam rapat bersama BGN pada 3 September 2026 mencatat 560 kejadian keracunan dengan 50.059 korban hingga 2 September 2026, tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota. Setelah itu, Komisi IX DPR menyebut jumlah korban sudah melampaui 53.000 orang.
JPPI memiliki angka berbeda. Komnas HAM juga memiliki pendataan berbeda. Namun semua bertemu pada satu kesimpulan yang sama: korban sudah puluhan ribu, dan sebagian besar adalah anak-anak yang seharusnya menerima perlindungan dari negara.
Daftar kejadiannya pun terus bertambah. Rembang, Sidoarjo, Agam, Tana Toraja, Bandung Barat, Batang, Blora, Pati, Jombang, hingga berbagai daerah lain bergantian menjadi berita. Dalam tiga hari, 1-3 September 2026 saja, enam kejadian massal menghasilkan hampir dua ribu korban. Ini bukan lagi kecelakaan yang berdiri sendiri. Ini pola yang berulang.
Yang membuat situasi semakin jelas adalah pengakuan BGN sendiri. Sekitar 80-90 persen kasus disebabkan pelanggaran prosedur keamanan pangan: penyimpanan bahan yang tidak sesuai standar, pengendalian suhu yang buruk, distribusi yang terlambat, dan higiene dapur yang lemah. Penyebabnya bukan misterius. Penyebabnya ada di dapur.
Bayangkan satu dapur SPPG harus menyiapkan sekitar dua hingga tiga ribu porsi setiap hari. Makanan dimasak dini hari, lalu baru dimakan menjelang siang. Berjam-jam makanan berada dalam perjalanan tanpa sistem cold chain yang memadai. Dalam perlombaan itu, bakteri selalu berangkat lebih dulu daripada mobil pengantar makanan.
Ketika publik meminta audit nasional dan moratorium untuk evaluasi menyeluruh, muncul narasi lain yang jauh lebih dramatis. Ada yang menyebut MBG disabotase PKI. Ada yang menuduh oligarki, antek asing, koruptor, atau pihak yang kalah politik sebagai dalang keracunan.
Masalahnya, narasi itu tidak pernah disertai bukti yang dapat diuji. Bahkan Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan penyebab berbagai kasus keracunan adalah kelalaian SOP, bukan sabotase. Tetapi cerita tentang sabotase terus hidup. Mengapa? Karena hantu jauh lebih mudah dipakai daripada mengakui kelalaian.
Inilah ironi yang paling satir. Yang sakit perut adalah siswa. Yang diperiksa laboratorium adalah makanan. Tetapi yang dituduh justru orang yang mengkritik program. Seolah-olah kritik lebih berbahaya daripada bakteri.
Logika sederhana pun bertanya: kalau benar puluhan ribu korban adalah hasil sabotase, mengapa solusi BGN adalah belajar ke Jepang? Mengapa yang didatangi JICA, bukan BIN, BAIS, atau Densus untuk memburu pelaku sabotase? Tindakan BGN justru menjawab narasi itu dengan sendirinya.
Jepang mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, bahkan terasa membosankan. Makanan dimasak mendekati waktu penyajian. Suhu dijaga. Waktu distribusi dibatasi. Ada ahli gizi bersertifikat. Guru makan bersama murid. Sampel makanan disimpan selama beberapa minggu untuk pelacakan jika terjadi keracunan. Tidak ada teori konspirasi. Yang ada hanya disiplin.
Bandingkan dengan Indonesia yang membangun ribuan dapur dalam waktu sangat singkat untuk melayani puluhan juta penerima manfaat. Target boleh besar, tetapi keamanan pangan tidak pernah tunduk pada target. Bakteri tidak mengenal pidato. Bakteri tidak takut aplikasi. Bakteri juga tidak peduli siapa presidennya.
Komnas HAM bahkan menemukan sebagian SPPG yang mengalami keracunan telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sertifikat ternyata bisa lebih cepat hadir daripada praktik higienitas. Kertasnya memenuhi syarat, dapurnya belum tentu.
Karena itu, perjalanan Kepala BGN ke Jepang sesungguhnya adalah pengakuan yang paling jujur. Pengakuan bahwa sistem ini masih memiliki kelemahan mendasar dan perlu belajar dari negara yang sudah berpengalaman lebih dari seratus tahun.
Satirnya sederhana. Rumah bocor diterpa hujan. Pemilik rumah berteriak bahwa tetangga menyiram air ke atapnya. Besok paginya ia diam-diam memanggil tukang genteng dari Jepang. Tukang itu datang bukan membawa teori sabotase, melainkan membawa cara memperbaiki atap yang bocor.
Jika BGN benar-benar belajar dari Jepang, yang dibawa pulang bukan sekadar desain central kitchen. Yang lebih penting adalah budaya pertanggungjawaban. Ketika ada anak keracunan, yang pertama dilakukan adalah meminta maaf, mengakui kesalahan, memperbaiki SOP, lalu memastikan kejadian itu tidak terulang.
Pada akhirnya, program sebesar MBG tidak membutuhkan narasi musuh yang besar. Program ini hanya membutuhkan SOP yang dijalankan secara jujur dan disiplin. Jepang membuktikan bahwa makanan bergizi dibangun oleh kebersihan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas.
Sebab selama kita masih sibuk mencari hantu di luar panci, sementara bakteri dibiarkan hidup di dalam panci, yang keracunan bukan hanya anak-anak. Yang ikut keracunan adalah akal sehat kita.
Rudi Sinaba
