BUNGO – NEWSLAN.ID. Keberadaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang disebut-sebut mengepung kawasan Bandara Muara Bungo menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Bandara seharusnya menjadi salah satu objek vital daerah yang mendapatkan perhatian khusus, baik dari sisi keamanan, keselamatan penerbangan, maupun kelestarian lingkungan di kawasan sekitarnya.
Namun, apabila benar aktivitas PETI semakin mendekati atau bahkan mengepung kawasan Bandara Muara Bungo, publik tentu berhak mempertanyakan: Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan? Mengapa persoalan ini seolah tidak kunjung mendapatkan penanganan serius?
Jangan sampai muncul kesan bahwa aktivitas tambang ilegal bisa berlangsung begitu saja tanpa tindakan tegas dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Persoalan PETI bukan lagi sekadar persoalan pelanggaran hukum biasa. Aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, perubahan kondisi lahan, pencemaran air, serta berbagai dampak lain yang harus diantisipasi.
Apalagi jika lokasinya berdekatan dengan kawasan bandara yang memiliki kepentingan keselamatan dan keamanan penerbangan.
Pemerintah Kabupaten Bungo tidak boleh tinggal diam. Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari kepolisian hingga instansi terkait, juga harus menunjukkan langkah nyata.
Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, apakah aktivitas PETI tersebut tidak diketahui, belum terpantau, atau memang belum menjadi prioritas penindakan?
Pertanyaan ini patut dijawab secara terbuka melalui pemeriksaan lapangan dan penjelasan resmi.
Bandara Muara Bungo merupakan fasilitas strategis yang memiliki peran penting bagi konektivitas, perekonomian, dan pelayanan masyarakat Kabupaten Bungo.
Karena itu, apabila terdapat aktivitas pertambangan ilegal di sekitar kawasan tersebut, persoalannya harus segera ditelusuri secara serius.
Pihak pengelola bandara, pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi teknis terkait perlu duduk bersama untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Jangan menunggu persoalan menjadi besar, baru semua pihak sibuk memberikan pernyataan.
Pencegahan jauh lebih baik daripada menyesali dampak yang sudah terjadi.
Redaksi NEWSLAN.ID meminta:
Bupati Bungo segera melakukan koordinasi lintas instansi untuk mengevaluasi kondisi kawasan sekitar Bandara Muara Bungo.
Kapolres Bungo bersama jajaran terkait turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap informasi aktivitas PETI di sekitar kawasan bandara.
Polda Jambi melakukan pengawasan dan evaluasi apabila ditemukan indikasi pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Pengelola Bandara Muara Bungo memberikan penjelasan resmi mengenai kondisi kawasan sekitar bandara dan potensi dampaknya terhadap keselamatan penerbangan.
Instansi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi kerusakan atau pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum hanya karena persoalan yang seharusnya bisa ditangani sejak awal justru terkesan dibiarkan.
Jika benar PETI sudah mengepung kawasan Bandara Muara Bungo, siapa yang harus bertanggung jawab?
Apakah pengawasan tidak berjalan? Apakah koordinasi antarinstansi lemah? Ataukah ada persoalan lain yang belum diketahui publik?
Semua itu harus dijawab berdasarkan fakta, bukan sekadar bantahan atau janji penertiban.
NEWSLAN.ID menegaskan, hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Tambang ilegal harus ditindak tanpa pandang bulu, siapa pun yang berada di belakangnya.
Jangan tunggu Bandara Muara Bungo menjadi korban kerusakan lingkungan akibat pembiaran.
BUNGO BUTUH TINDAKAN, BUKAN SEKADAR JANJI!
Editorial NEWSLAN.ID – Bungo Edukasi, Investigasi, Terpercaya.
