NEWSLAN.ID KERINCI ā Terbongkarnya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) wilayah Provinsi Jambi menjadi tamparan keras bagi seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.
Bagaimana mungkin kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi negara justru terindikasi menjadi ladang pengerukan emas ilegal?
Hasil penyisiran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkap sedikitnya empat aliran sungai yang teridentifikasi menjadi lokasi aktivitas PETI. Keempatnya adalah Sungai Penetai, Sungai Batang Maliki, Sungai Batang Masumai, dan Sungai Batang Tabir.
Dalam operasi tersebut, tim menemukan sejumlah lokasi pertambangan ilegal, termasuk alat berat yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas pengerukan material tambang.
Temuan ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut wibawa hukum, kerusakan lingkungan, dan masa depan kawasan konservasi yang menjadi salah satu benteng ekosistem penting di Sumatera.
Fakta yang lebih memprihatinkan, berdasarkan analisis geospasial, kawasan di wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, teridentifikasi terdampak aktivitas pertambangan ilegal seluas 119,32 hektare.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan PETI di kawasan TNKS bukan sekadar aktivitas kecil yang dilakukan beberapa orang dengan peralatan sederhana.
Pertanyaannya, siapa yang membiayai operasionalnya? Siapa pemilik alat berat? Dari mana pasokan BBM berasal? Ke mana hasil emas dijual? Dan siapa yang menikmati keuntungan dari pengerukan kekayaan alam tersebut?
Publik tentu tidak ingin penertiban PETI hanya berakhir dengan membongkar pondok, memasang papan larangan, atau memusnahkan peralatan di lapangan.
Itu penting, tetapi belum menyelesaikan persoalan sampai ke akar-akarnya.
Sebab, aktivitas pertambangan menggunakan alat berat tentu membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Ada kebutuhan modal, BBM, logistik, transportasi, tenaga kerja, hingga jaringan pemasaran hasil tambang.
Artinya, aparat penegak hukum harus berani mengurai seluruh mata rantai aktivitas tersebut.
Jangan sampai pekerja lapangan menjadi pihak yang paling mudah dijerat, sementara pemodal dan pihak yang mengendalikan operasional justru tidak tersentuh.
Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Satgas PKH, dan Balai Besar TNKS harus bekerja serius menelusuri kepemilikan alat berat, aliran dana, pasokan BBM, serta jaringan penjualan emas.
Apabila ditemukan keterlibatan pihak yang memberikan perlindungan atau membekingi aktivitas ilegal, siapa pun orangnya harus diproses sesuai hukum dan berdasarkan alat bukti.
Terungkapnya empat sungai yang menjadi lokasi PETI juga patut menjadi bahan evaluasi serius.
Apakah selama ini pengawasan kawasan TNKS sudah berjalan maksimal?
Bagaimana alat berat bisa masuk dan beroperasi di kawasan konservasi? Bagaimana aktivitas tersebut bisa berlangsung hingga meninggalkan jejak kerusakan yang begitu luas?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dianggap sebagai tudingan, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap tanggung jawab negara dalam melindungi kawasan hutan.
Jangan sampai aparat baru bergerak setelah kerusakan menjadi perhatian masyarakat dan pemberitaan media.
Dampak PETI bukan hanya hilangnya tutupan hutan dan rusaknya bentang alam. Aktivitas pengerukan sungai juga berpotensi menyebabkan sedimentasi, perubahan aliran air, serta pencemaran akibat penggunaan bahan kimia dalam pengolahan emas.
Masyarakat yang hidup di sekitar aliran sungai berpotensi menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Hutan bisa rusak, sungai bisa keruh, habitat satwa terganggu, sementara keuntungan tambang dinikmati oleh segelintir orang.
Sungguh ironis jika kekayaan alam yang seharusnya diwariskan kepada generasi mendatang justru menjadi sumber keuntungan dari aktivitas ilegal.
Operasi Satgas PKH harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan PETI secara menyeluruh, bukan sekadar operasi penertiban sesaat.
Kami mendorong:
Polda Jambi mengusut tuntas pemilik dan pengendali alat berat yang ditemukan.
Satgas PKH menelusuri seluruh titik PETI di empat aliran sungai tersebut.
Kejati Jambi mengawal penegakan hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana sesuai kewenangannya.
Balai Besar TNKS membuka informasi mengenai kondisi kawasan yang terdampak dan langkah pemulihan ekosistem.
Menelusuri pemasok BBM, pemodal, jaringan distribusi, hingga pihak yang terbukti memperoleh keuntungan dari kegiatan PETI.
Melakukan pengawasan berkelanjutan agar aktivitas pertambangan ilegal tidak kembali beroperasi.
Kini masyarakat menunggu keberanian aparat untuk menjawab pertanyaan yang paling mendasar: siapa sebenarnya aktor di balik aktivitas PETI di kawasan TNKS Jambi?
Jangan sampai negara hanya mampu membongkar pondok-pondok tambang, tetapi tidak mampu mengungkap siapa yang membiayai dan mengendalikan bisnis ilegal tersebut.
Jangan pula sampai penertiban hanya menjadi tontonan sesaat, sementara setelah petugas meninggalkan lokasi, aktivitas serupa kembali berjalan.
TNKS bukan warisan pribadi, bukan pula ladang bisnis kelompok tertentu. Kawasan konservasi adalah aset negara dan warisan ekologis untuk generasi mendatang.
NEWSLAN.ID menegaskan, penertiban PETI harus sampai ke akar persoalan. Tangkap pelaku yang terbukti bersalah, ungkap pemodalnya, telusuri jaringannya, dan pulihkan kerusakan lingkungannya.
Jangan biarkan hutan negara menjadi korban, sementara para penikmat keuntungan justru bersembunyi di balik kekuasaan dan modal.
NEWSLAN.IDā Edukasi, Investigasi, Terpercaya.
