JAMBI NEWSLAN.ID ā Kedatangan penyidik Subdit 3 Polda Jambi ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT Mitra Primagita Abadi (PT MPG) menjadi sorotan. Penyidik yang disebut bernama Handoko bersama pihak penyidik lainnya, Irwan, SH, mendatangi lokasi perusahaan untuk melakukan pengecekan lapangan terkait penyelidikan dugaan pencurian buah kelapa sawit berdasarkan laporan Ediyanto alias Ahin yang mengaku mewakili PT MPG.
Namun, kedatangan penyidik tersebut justru memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa aparat penegak hukum begitu sigap menindak dugaan pencurian buah kelapa sawit, sementara dugaan pelanggaran hukum terkait keberadaan dan aktivitas perkebunan PT MPG justru belum terlihat mendapatkan penanganan yang sama?
Berdasarkan informasi yang diperoleh, perkebunan PT MPG diduga berada di kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas sekitar 1.000 hektare. Persoalan yang menjadi perhatian publik adalah dugaan aktivitas usaha perkebunan tersebut yang dipertanyakan legalitasnya, termasuk dugaan belum memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun Hak Guna Usaha (HGU).
Apabila dugaan tersebut benar, maka persoalan ini bukan sekadar persoalan administrasi perusahaan. Ada dugaan persoalan serius terkait pemanfaatan kawasan hutan, legalitas kegiatan usaha perkebunan, serta kewajiban negara untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara menyeluruh.
DUA SISI PENEGAKAN HUKUM YANG DIPERTANYAKAN
Masyarakat mempertanyakan mengapa fokus penyelidikan justru lebih diarahkan kepada dugaan pencurian buah kelapa sawit oleh masyarakat, sementara legalitas penguasaan dan pengusahaan lahan perkebunan yang diduga berada di kawasan Hutan Produksi Tetap belum menjadi perhatian yang seimbang.
Bahkan, akibat proses hukum terkait persoalan tersebut, lima orang yang disebut-sebut terlibat, yakni M. Ajis, Mislan, Samsu Alam, Junaidi, dan Aluk, dikabarkan telah bebas.
Kondisi ini semakin menimbulkan pertanyaan mengenai proses penanganan perkara, dasar hukum tindakan penyidikan, serta bagaimana perlindungan terhadap masyarakat yang bersengketa dengan perusahaanebut.
Publik tidak sedang meminta aparat membiarkan tindak pidana pencurian apabila memang terbukti terjadi. Akan tetapi, masyarakat juga berhak mempertanyakan mengapa dugaan pelanggaran hukum oleh perusahaan tidak ditangani dengan keseriusan yang sama.
ADA APA DENGAN PENYIDIK HANDOKO DAN IRWAN, SH?
Sorotan kini tertuju kepada penyidik Subdit 3 Polda Jambi, khususnya Handoko dan Irwan, SH, yang disebut menangani proses penyelidikan di lokasi PT MPG.
Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata mengenai tindakan penyidik melakukan pengecekan lapangan, melainkan mengenai konsistensi dan objektivitas penegakan hukum.
Apakah penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap legalitas perusahaan? Apakah status kawasan hutan tempat perkebunan tersebut berada sudah ditelusuri? Apakah dokumen perizinan usaha perkebunan dan hak atas tanah perusahaan sudah diperiksa?
Jika masyarakat yang diduga mengambil buah sawit dapat segera menjadi sasaran proses hukum, mengapa dugaan pengusahaan perkebunan tanpa izin yang dipersoalkan masyarakat tidak mendapatkan perhatian yang sama?
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum hanya terlihat tegas ketika berhadapan dengan rakyat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan perusahaan besar.
DUGAAN PEMBIARAN ATAU ADA PERLAKUAN ISTIMEWA?
Situasi ini juga memunculkan dugaan dan kecurigaan masyarakat mengenai kemungkinan adanya perlakuan istimewa terhadap PT MPG. Bahkan, muncul pertanyaan apakah ada oknum yang memberikan perlindungan sehingga perusahaan dapat terus menjalankan aktivitas usahanya meskipun legalitasnya masih dipersoalkan.
Tentu dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang transparan. Namun, Polda Jambi tidak boleh mengabaikan pertanyaan publik yang menyangkut dugaan pelanggaran hukum di kawasan hutan.
Aparat penegak hukum harus berdiri di atas semua kepentingan, bukan menjadi pihak yang hanya aktif ketika kepentingan salah satu pihak merasa dirugikan.
DESAK KAPOLDA JAMBI DAN PROPAM LAKUKAN EVALUASI
Atas persoalan ini, masyarakat meminta Kapolda Jambi dan Bidang Propam Polda Jambi melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara yang berkaitan dengan PT MPG.
Masyarakat juga meminta agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap:
1. Legalitas penguasaan dan pengusahaan lahan PT MPG yang diduga berada di kawasan Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 1.000 hektare.
2. Ada atau tidaknya Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang sah.
3. Ada atau tidaknya Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang diusahakan.
4. Kesesuaian kegiatan perkebunan dengan status dan fungsi kawasan hutan.
5. Proses penyelidikan dugaan pencurian buah kelapa sawit yang dilaporkan Ediyanto alias Ahin.
6. Objektivitas penyidik Subdit 3 Polda Jambi dalam menangani perkara yang melibatkan masyarakat dan PT MPG.
7. Kemungkinan adanya pembiaran atau perlakuan khusus terhadap aktivitas perusahaan apabila ditemukan pelanggaran hukum.
HUKUM JANGAN HANYA TAJAM KE BAWAH
Masyarakat tidak menolak penegakan hukum. Namun, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Jangan sampai dugaan pengambilan buah sawit oleh masyarakat diproses dengan cepat, sementara dugaan pengusahaan perkebunan di kawasan hutan tanpa dasar perizinan yang sah justru tidak tersentuh.
Polda Jambi harus membuktikan bahwa hukum berlaku untuk semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan.
Pertanyaan akhirnya sederhana: Ada apa dengan penanganan perkara PT MPG oleh Subdit 3 Polda Jambi? Mengapa dugaan pencurian buah sawit begitu cepat ditindaklanjuti, sementara dugaan pelanggaran kehutanan dan perizinan perusahaan masih dipertanyakan masyarakat?
Publik menunggu jawaban Kapolda Jambi.
Catatan redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini perlu diverifikasi melalui dokumen perizinan, status kawasan hutan, dan keterangan resmi pihak terkait. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polda Jambi, penyidik yang disebutkan, serta manajemen PT Mitra Primagita Abadi.
Tim
