NEWSLAN.ID JAMBI – Pemandangan memprihatinkan kembali mencoreng wajah distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Jambi. Sejumlah kendaraan dengan kondisi fisik rusak berat, bodi keropos, bahkan menyerupai bangkai berjalan, terlihat mengantre dan mengisi BBM jenis solar di area SPBU.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan kendaraan tua yang masih beroperasi. Namun, menjadi pertanyaan serius tentang bagaimana pengawasan distribusi solar bersubsidi dijalankan.
Dari dokumentasi yang beredar, terlihat beberapa kendaraan dengan kondisi fisik sangat memprihatinkan berada di area pengisian BBM. Kendaraan-kendaraan tersebut menimbulkan tanda tanya besar, terutama jika aktivitas pengisian dilakukan berulang kali untuk kepentingan penimbunan atau penyaluran kembali BBM bersubsidi.
Persoalan yang lebih memprihatinkan adalah informasi mengenai dugaan praktik pelangsiran solar menggunakan beberapa kendaraan sekaligus. Bahkan, terdapat informasi bahwa satu orang pelaku diduga menguasai sekitar 3 hingga 8 kendaraan untuk melakukan aktivitas pengisian berulang.
Jika informasi tersebut benar, berapa banyak solar bersubsidi yang dapat dikumpulkan dalam sehari? Berapa keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual kembali? Dan yang paling penting, siapa yang menikmati keuntungan dari BBM yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor transportasi yang berhak?
Sementara itu, masyarakat yang benar-benar membutuhkan solar justru harus menelan kekecewaan.
Pengemudi kendaraan pribadi, angkutan umum, bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), hingga sopir truk lintas daerah harus menghadapi keterbatasan pasokan. Solar yang tersedia bisa habis hanya dalam hitungan jam.
Ironis! Mereka yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas ekonomi justru harus gigit jari, sementara praktik pengisian berulang oleh kendaraan tertentu diduga terus berlangsung.
Pertanyaan publik kini mengarah kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.
Pertamina Patra Niaga: Bagaimana sistem pengawasan penyaluran solar bersubsidi di SPBU? Apakah rekam transaksi kendaraan dan pembelian berulang benar-benar diawasi?
Dinas Perdagangan: Di mana fungsi pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan?
Aparat Penegak Hukum: Apakah dugaan praktik pelangsiran sudah ditindaklanjuti? Jika ditemukan pelanggaran, mengapa praktik serupa masih menjadi keluhan masyarakat?
Jangan sampai pengawasan hanya sebatas pemeriksaan administrasi di atas meja, sementara di lapangan masyarakat terus menyaksikan dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
Jika satu orang benar-benar dapat mengoperasikan 3 sampai 5 kendaraan untuk mengumpulkan solar, maka patut dipertanyakan efektivitas sistem pengawasan yang selama ini diterapkan.
Solar bersubsidi bukan hadiah bagi mereka yang paling lihai mengantre, bukan pula komoditas untuk diputar menjadi keuntungan pribadi melalui praktik pelangsiran.
Negara mengalokasikan subsidi menggunakan uang rakyat. Maka, hak rakyat pula yang harus dilindungi.
Kami mendesak Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, BPH Migas, serta aparat kepolisian untuk segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap SPBU yang diduga menjadi lokasi praktik pelangsiran.
Periksa rekaman CCTV, data transaksi, barcode atau QR Code, identitas kendaraan, frekuensi pengisian, hingga pola pembelian yang mencurigakan.
Jika ditemukan pelanggaran, tindak tegas sesuai ketentuan hukum. Jangan hanya memberikan teguran formalitas yang tidak menimbulkan efek jera.
Rakyat tidak membutuhkan penjelasan panjang tentang sistem pengawasan. Rakyat membutuhkan bukti bahwa pengawasan itu benar-benar bekerja!
Jangan sampai SPBU yang seharusnya menjadi tempat pelayanan kebutuhan energi masyarakat justru berubah menjadi pangkalan bisnis solar bersubsidi bagi para pemain yang diduga mencari keuntungan.
NEWSLAN.ID JAMBI – Mengawal kepentingan publik, mengungkap persoalan, dan menagih tanggung jawab pihak yang berwenang.
