JAMBI – NEWSLAN.ID. Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo memberikan peringatan tegas kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), sekalipun menemukan kandungan emas di atas lahan milik sendiri.
Kapolda menegaskan, kepemilikan tanah bukan berarti seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas pertambangan tanpa mengantongi izin resmi. Sebab, kegiatan pertambangan ilegal bukan hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta pencemaran sumber air yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Kalau masyarakat punya lahan dan mungkin ada emasnya di situ, saya sarankan jangan. Namanya PETI, penambangan ilegal, merusak lingkungan dan melanggar hukum,” tegas Irjen Pol. Widodo.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan serius bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kandungan emas. Jangan sampai alasan memiliki lahan sendiri dijadikan pembenaran untuk melakukan aktivitas pertambangan tanpa prosedur dan perizinan yang sah.
Kapolda Jambi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri ketika menemukan aktivitas PETI di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, masyarakat boleh memberikan teguran secara baik-baik, tetapi apabila tidak diindahkan, jangan sampai terjadi konfrontasi yang berujung pada perselisihan maupun tindakan kekerasan.
“Kami imbau lebih baik diingatkan. Kalau tidak mau, jangan dihadapi langsung. Lebih baik lapor kepada kami,” ujarnya.
Widodo menegaskan bahwa dalam setiap operasi penertiban PETI, kepolisian tidak menginginkan adanya korban, baik dari pihak masyarakat maupun anggota kepolisian yang bertugas.
Dalam upaya pemberantasan pertambangan ilegal, Polda Jambi juga melakukan kolaborasi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), terutama untuk menertibkan aktivitas pertambangan yang berada di kawasan hutan maupun taman nasional.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan PETI tidak hanya menyangkut persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan kawasan hutan, kelestarian lingkungan, dan keselamatan masyarakat.
Di sisi lain, solusi terhadap persoalan pertambangan rakyat juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Pengembangan skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diharapkan dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan secara legal, terarah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki peluang menjalankan aktivitas ekonomi melalui pertambangan, tetapi tidak mengabaikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan.
Kapolda Jambi berharap masyarakat turut mendukung upaya pemberantasan PETI dengan tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal serta berani memberikan informasi kepada aparat apabila menemukan kegiatan yang diduga melanggar hukum.
Masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas PETI atau membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center Polri 110.
NEWSLAN.ID menegaskan, persoalan PETI bukan sekadar soal siapa pemilik tanah atau siapa yang menemukan emas. Persoalan utamanya adalah kepatuhan terhadap hukum, keselamatan masyarakat, dan tanggung jawab menjaga lingkungan. Kekayaan alam boleh dimanfaatkan, tetapi bukan berarti hukum boleh diabaikan.
Reporter: Rahmat
