JAKARTA, NEWSLAN.ID – Gelombangnya makin kencang.
Setelah 18 gubernur rame-rame protes pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), kini kepala daerah buka suara lebih pedas. Intinya satu: keuangan daerah lagi sekarat.
Suara paling keras datang dari Timur. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, ngamuk di rapat DPR.
SHERLY TJOANDA: “GAJI PPPK AJA KAMI SULIT BAYAR SAMPAI AKHIR 2026”
Datanya dibuka blak-blakan. DAU Maluku Utara cuma Rp960 miliar. Sementara kebutuhan belanja pegawai tembus Rp1,1 triliun.
Tekor Rp140 miliar. Itu baru gaji. Belum listrik, belum ATK, belum jalan rusak.
Sherly sentil pusat: daerah disuruh inovasi naikin PAD, tapi kewenangan ditarik semua ke Jakarta. Mau narik pajak apa? Parkir? Retribusi pasar?
Tuntutannya jelas: balikin sebagian DBH yang ditahan pusat. Biar daerah bisa napas, bayar gaji, jalanin pembangunan.
BUPATI SIAK: “RATUSAN MILIAR HILANG. PROGRAM RAKYAT TERANCAM”
Keluhan sama datang dari Riau. Bupati Siak, Afni Zulkifli, pertanyakan dasar pemotongan TKD.
Daerahnya kehilangan ratusan miliar. Imbasnya? Program pembangunan & pelayanan publik yang udah direncanain bisa ambyar.
Rakyat yang jadi korban.
ALASAN PUSAT: “FISKAL NASIONAL TERTEKAN, DAERAH HARUS KREATIF”
Jakarta punya jawaban klasik. TKD dipangkas karena APBN lagi berat. Duitnya buat program prioritas nasional.
Solusi dari pejabat pusat juga klasik: daerah diminta lebih kreatif naikin PAD.
Masalahnya, kata daerah: kreatif pakai apa? Kewenangan fiskal udah ditarik ke pusat. Tambang, sawit, smelter, semua DBH-nya ditahan. Daerah cuma kebagian debu & jalan rusak.
IRONI OTONOMI DAERAH: TUGAS DILIMPAHKAN, DUIT DISUNAT
Ini yang bikin kepala daerah meradang:
1. Beban di Daerah: Jalan, sekolah, puskesmas, stunting, kemiskinan. Semua pusat lempar ke daerah.
2. Duit di Pusat: TKD dipotong. DBH ditahan. Pajak gede ditarik ke pusat.
3. Disuruh Kreatif: Tanpa kewenangan, tanpa sumber daya.
Analoginya: disuruh masak rendang, tapi bumbu diambil, kompor dicabut.
ANCAMANNYA NYATA
1. Gaji PPPK & Honorer: Malut udah kasih warning. Daerah lain nyusul.
2. Infrastruktur Mandek: Jalan berlubang biarin. Jembatan putus tunggu viral dulu.
3. Pelayanan Publik Turun: Puskesmas kekurangan obat, sekolah kekurangan guru.
Kalau daerah kolaps, yang rugi siapa? Tetap rakyat.
Redaksi Newslan.id
Otonomi Daerah Bukan Otonomi Beban. Kalau Pusat Mau Pegang Duit, Pegang Juga Tanggung Jawabnya. Jangan Lempar Tugas, Sunat Anggaran. Mikir!
