Semarang Newslan.id. Pada perayaan HUT ke-81 RI, 17 Agustus 2026 lalu, sebuah pesan tersirat bergaung dari dataran tinggi Krayan, Kalimantan Utara. Masyarakat adat Dayak Lundayeh mengibarkan bendera Dayak Borneo di bawah bendera Merah Putih sebagai simbol kesetiaan pada NKRI yang berpadu dengan jeritan hati menuntut keadilan infrastruktur. Tinggal di beranda terdepan negara, warga Krayan hingga kini masih terisolasi oleh bentang alam yang ekstrem. Saat slogan "membangun dari pinggiran" sering dikumandangkan, realitas di lima kecamatan Krayan justru menampilkan sebuah ironi: sebuah wilayah perbatasan strategis yang urat nadi kehidupannya nyaris lumpuh setiap kali musim hujan tiba.
Krayan adalah daerah dataran tinggi, sehingga perahu motor tidak akan sampai. Pasalnya aliran sungainya kecil. Jalan provinsi yang akan terhubung ke jalan nasional pararel perbatasan belum menampakan hasilnya.
Wilayah Krayan berada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang terbagi lima kecamatan. Di Krayan terdapat lima bandara perintis. Keberadaan lima bandara perintis yang tersebar di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, merupakan urat nadi transportasi yang tak tergantikan. Selain Bandara Yuvai Semaring (Long Bawan) di Kecamatan Krayan yang menjadi gerbang utama menuju Tarakan, Nunukan, dan Malinau, kawasan ini juga ditopang oleh Bandara Long Layu di Krayan Selatan, Bandara Binuang di Krayan Tengah, Bandara Banten/Long Midang di Krayan Barat, serta Bandara Long Umung di Krayan Timur. Kelima lapangan terbang ini menjadi tumpuan tunggal masyarakat perbatasan untuk mobilitas penumpang hingga pengiriman kebutuhan pokok. Di setiap kecamatan terdapat bandara udara, namun harus didukung dengan penerbangan perintis agar tarif terjangkau dibeli oleh masyarakat.
Kelima kecamatan di wilayah Krayan belum terhubung oleh jaringan jalan yang memadai. Kondisi konektivitas darat antar-kecamatan di Krayan saat ini masih menghadapi kendala berat. Kondisi jalan masih tanah dan berlumpur. Sebagian besar jaringan Jalan Lingkar Krayan yang menghubungkan Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Krayan Barat, Krayan Tengah, dan Krayan Timur masih berupa perkerasan tanah.
Pada musim kemarau, perjalanan antar-kecamatan dapat ditempuh dalam hitungan jam. Namun, saat musim hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur pekat sehingga akses darat sering kali lumpuh total atau membutuhkan waktu tempuh hingga berhari-hari. Jalur penghubung utama, seperti ruas Desa Long Bawan (Krayan) menuju Desa Long Layu (Krayan Selatan), sering kali putus akibat tanah longsor saat hujan berintensitas tinggi.
Pada perayaan HUT ke-81 RI (17 Agustus 2026), masyarakat adat Dayak Lundayeh di Krayan mengibarkan bendera Dayak Borneo di bawah bendera Merah Putih sebagai bentuk aspirasi dan penyampaian tuntutan kepada pemerintah, seraya menegaskan tetap setia pada NKRI
Jalan provinsi yang dirancang untuk menghubungkan kecamatan-kecamatan di Krayan menuju Jalan Paralel Perbatasan maupun arah Malinau belum tuntas dan belum bersambung secara optimal. Sifat jalan yang rapuh dan belum teraspal/terbeton ini yang memicu tingginya biaya logistik, kelangkaan bahan pokok, serta memaksa warga di setiap kecamatan bergantung sepenuhnya pada moda transportasi udara perintis.
Tanah longsor yang dipicu intensitas hujan tinggi pada Selasa (7/7/2026) masih melumpuhkan akses darat menuju Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pemerintah menetapkan tanggap darurat sambil terus mengirim bantuan kepada warga yang terisolasi (Kompas.id, 27/07/2026).
Data dari Kementerian PUPR (2024), panjang jalan paralel perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah 614,55 kilometer, yang merupakan bagian dari total jaringan jalan perbatasan di wilayah tersebut yang mencapai 992,35 kilometer (termasuk jalan akses perbatasan sepanjang 377,8 kilometer). Ruas Long Boh – Long Metulang 114,13 km, ruas Long Metulang – Long Nawang 48 km, ruas Long Nawang – Long Pujungan 219,14 km, ruas Long Pujungan – Long Kemuat 60,71 km, ruas Long Kemuat – Langap 114,85 km dan ruas Langap – Malinau 57,75 km.
Di kawasan Krayan terdapat 1 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun oleh Kementerian PUPR, yaitu PLBN Terpadu Long Midang (Kecamatan Krayan Barat) — berbatasan langsung dengan Bakelalan, Sarawak (Malaysia). PLBN Long Midang dibangun sebagai gerbang utama perbatasan darat di dataran tinggi Krayan untuk mendukung pelayanan keimigrasian, kepabeanan, karantina, serta menggerakkan roda ekonomi dan perdagangan lintas batas di kawasan tersebut.
Pembangunan fisik PLBN Terpadu Long Midang di Krayan Barat saat ini masih mengalami kendala dan penundaan. Beberapa faktor utama penyebab terhambatnya pembangunan PLBN Long Midang, seperti akses logistik dan infrastruktur darat. Jalan penghubung utama dari Malinau menuju Krayan belum tersambung secara memadai (masih berlumpur/tanah), sehingga pengiriman material bangunan skala besar sangat sulit dan berbiaya sangat tinggi. Di sisi lain, keterbatasan pengadaan material. Mengimpor atau membawa material dari luar wilayah sangat mahal melalui udara, sementara penggunaan material dari negara tetangga (Malaysia) terkendala aturan dan regulasi kepabeanan.
Longsor yang menyebabkan putusnya ruas Jalan Lingkar Krayan yang berada di perbatasan Kalimantan Utara dan Malaysia. Imbasnya, jalur utama untuk pengiriman barang pokok dan pelintasan orang terhambat, terutama di jalur penghubung Desa Long Bawan dan Desa Long Layu.
Jalan lingkar provinsi sepanjang 80 km yang menghubungkan Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan selatan hingga Kecamatan Krayan Tengah yang selalu lumpuh total pada musim hujan, sehingga akses darat antar kecamatan terganggu. Dalam kondisi musim panas dapat ditempuh dalam hitungan jam. Namun dalam musim hujan dapat ditempuh berhari-hari masalahnya jalan menjadi berlumpur. Dampaknya, harga sembako melambung tinggi. Bahan bakar minyak Rp 30 ribu per liter, semen 490 ribu per zak, gula Rp 29 ribu per kg. Dan yang paling parah hasil pertanian warga tidak bisa terangkut. Jadi perekonomian lumpuh total. Warga mengancam keluar dari NKRI jika jalan tersebut tidak segera ditangani. Slogan membangun dari pinggiran hanya omon-omon.
Warga Krayan lebih murah beli sembako dari Malaysia. Jarak Krayan ke Bakelalan (Malaysia) cuma 7 km dan beraspal. Sedangkan ke Malinau jaraknya hampir 200 km dengan jalan tanah dan menjadi lumpur saat musim hujan. Warga memilih Malaysia karena lebih mudah dan murah.
Dampak multidimensional
Kondisi infrastruktur jalan darat yang belum terhubung sepenuhnya antara Krayan (Kabupaten Nunukan) dan Malinau serta kondisi jalan internal yang masih didominasi tanah dan berlumpur telah menciptakan keterisolasian geografis ekstrem bagi masyarakat kawasan perbatasan Kalimantan Utara.
Dampak multidimensional yang dirasakan oleh masyarakat Krayan mencakup beberapa aspek. Pertama, persoalan tingginya biaya logistik yang melambungkan harga kebutuhan pokok . Akses darat menuju Malinau yang belum memadai dan sulit dilalui angkutan barang memaksa daerah ini bergantung sepenuhnya pada jalur udara. Ketergantungan pada pesawat kargo, baik yang disubsidi maupun komersial dengan ruang muat terbatas secara langsung memicu melonjaknya harga bahan pokok, BBM, hingga material bangunan jauh di atas rata-rata kawasan perkotaan di Kalimantan Utara.
Kedua, ketergantungan ekonomi yang kuat pada Sarawak (Malaysia) . Kedekatan geografis antara Krayan dan Bakelalan menjadikan akses perbatasan jauh lebih mudah dijangkau. Saat pasokan logistik dalam negeri tersendat akibat jaringan darat dan udara yang belum optimal, warga memilih memenuhi kebutuhan sembako dari Malaysia. Kondisi ini juga berdampak pada komoditas unggulan seperti Beras Adan Krayan dan Garam Gunung. Karena tingginya ongkos angkut menuju pasar nasional, para petani dan produsen lokal lebih banyak melempar hasil panen mereka ke pasar perbatasan Malaysia.
Ketiga, tantangan berat pada layanan kesehatan dan evakuasi darurat . Bagi pasien kritis yang butuh rujukan cepat ke Rumah Sakit Tipe B/C di Malinau, Nunukan, atau Tarakan, pesawat udara menjadi satu-satunya tumpuan. Sayangnya, proses evakuasi medis sering terhenti akibat cuaca buruk atau minimnya armada yang siap terbang. Masalah tak berhenti di situ; distribusi obat-obatan dan alat kesehatan ke puskesmas pun sering terhambat setiap kali pasokan udara mengalami kendala operasional.
Keempat, tingginya kerentanan ketahanan pangan dan ketersediaan BBM . Belum tersambungnya jalur darat Malinau–Krayan membuat pengiriman bahan bakar sepenuhnya mengandalkan pesawat kargo berspesifikasi drum. Ketergantungan tunggal ini sangat berisiko; begitu cuaca buruk melanda berhari-hari atau terjadi masalah operasional pada armada udara, pasokan energi di wilayah perbatasan langsung terhenti dan kelangkaan BBM tak terhindarkan.
Kelima, tingginya ongkos dan terbatasnya akses pendidikan . Bagi anak-anak sekolah dan mahasiswa setempat yang hendak menuntut ilmu ke tingkat menengah atau perguruan tinggi di Malinau, Tarakan, hingga Jawa, biaya penerbangan menjadi beban yang sangat berat. Tak hanya bagi peserta didik, tantangan geografis ini juga memicu hambatan teknis pada mobilisasi tenaga pengajar serta pengiriman fasilitas dan alat penunjang belajar-mengajar.
Penuntasan konektivitas darat Malinau–Krayan melalui Jalan Paralel Perbatasan adalah kunci utamanya. Peningkatan kualitas jalan dari tanah menjadi aspal atau beton tidak hanya akan memangkas tingginya biaya logistik, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk membebaskan warga perbatasan dari ketergantungan ekonomi asing sekaligus mengokohkan kedaulatan NKRI.
Catatan penutup
Segala dampak multidimensional di atas bermuara pada satu urgensi utama, kedaulatan di beranda negara tidak bisa hanya dijaga dengan retorika, melainkan dengan aspal dan beton.
Oleh karena itu, Program Inpres Jalan Daerah (IJD) harus segera difokuskan untuk menuntaskan jaringan jalan yang belum terhubung di Krayan, baik jalan paralel perbatasan maupun jalan daerah. Mengingat besarnya sumbangan hasil mineral Kalimantan Utara bagi negara, pembangunan infrastruktur di wilayah ini sudah sepatutnya menjadi prioritas utama.
Meskipun sebagian besar badan jalan trans-perbatasan menuju Krayan sudah tembus, peningkatan struktur dari jalan tanah menjadi jalan layak harus segera direalisasikan. Wilayah Krayan membutuhkan alokasi anggaran yang memadai dan target penyelesaian yang tegas. Dengan konektivitas darat yang tuntas, warga perbatasan akan benar-benar merasakan kehadiran negara, sehingga semboyan kebanggaan "Garuda di dadaku" tidak lagi menjadi ironi di tengah kenyataan bahwa "isi perut" masih harus bergantung pada negara tetangga .
*Djoko Setijowarno* , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
