Jakarta Newslan.id. Wakil Menteri HAM berkata, keselamatan dan keamanan siswa harus menjadi prioritas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kalimat ini terdengar mulia. Sangat mulia. Tetapi justru karena terlalu mulia, rakyat berhak bertanya: kalau keselamatan memang prioritas, mengapa pernyataan itu baru terdengar setelah kasus dugaan keracunan terus berulang di berbagai daerah?
Ada ironi yang sulit diabaikan. Program ini diperkenalkan sebagai investasi masa depan anak-anak Indonesia. Namun yang semakin sering muncul di ruang publik bukan cerita tentang gizi, melainkan cerita tentang ambulans, ruang IGD, muntah, diare, dan orang tua yang panik.
Negara memang berhak membuat program. Presiden berhak memiliki janji politik. Tetapi anak-anak bukan alat pembuktian bahwa sebuah program harus terlihat berhasil. Di atas semua program negara, ada satu hal yang tidak boleh dinegosiasikan: keselamatan anak.
Maka saya berkata dengan keras: uang rakyat tidak boleh dipakai untuk menjalankan sebuah kebijakan jika keselamatan rakyat sendiri tidak mampu dijamin.
-------------------------------------------
KESELAMATAN RAKYAT ADALAH HUKUM TERTINGGI, BUKAN PROGRAM TERTINGGI
Konstitusi Indonesia tidak pernah menempatkan program pemerintah sebagai hukum tertinggi. UUD 1945 justru menempatkan manusia, termasuk anak-anak, sebagai subjek yang hak-haknya wajib dilindungi negara.
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mewajibkan negara menjamin keamanan dan kesehatan anak.
Artinya sederhana. Ketika negara mengirim makanan ke sekolah, negara ikut memikul tanggung jawab atas keamanan makanan itu.
Filsafat hukum mengenal asas Salus Populi Suprema Lex Esto: keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Asas ini mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan lahir dari kemampuannya melindungi rakyat, bukan dari kemampuannya mempertahankan sebuah program.
Kalau keselamatan tidak dapat dijamin, maka yang harus berhenti adalah programnya, bukan akal sehat rakyat.
------------------------------------------
TRAUMA YANG TIDAK TERLIHAT: KERACUNAN BISA SEMBUH, TETAPI LUKA JIWA BISA MENETAP
Inilah sisi yang paling jarang dibahas.
Semua orang menghitung jumlah korban yang dirawat. Tetapi hampir tidak ada yang menghitung jumlah anak yang mulai takut menerima makanan di sekolah.
Bayangkan seorang murid SD yang pernah muntah setelah makan MBG. Esok hari ia melihat ompreng datang, tubuhnya langsung cemas. Temannya berkata, "Jangan dimakan nanti keracunan." Guru mencoba menenangkan. Tetapi rasa takut tidak selalu bisa diperintah pergi.
Trauma bekerja diam-diam. Anak kehilangan rasa aman. Konsentrasi belajar terganggu. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat bertumbuh berubah menjadi tempat yang mengingatkan pada pengalaman buruk.
Psikologi perkembangan menjelaskan bahwa pengalaman yang mengancam keselamatan pada usia anak dapat meninggalkan trauma berkepanjangan. Trauma bukan hanya rasa takut sesaat, tetapi dapat mengganggu kepercayaan diri, hubungan sosial, pola makan, kualitas tidur, hingga kemampuan belajar.
Anak yang berkali-kali mendengar kabar teman sekolah keracunan bisa mengalami kecemasan bahkan sebelum makanan dibuka. Perutnya belum sakit, tetapi pikirannya sudah dipenuhi ketakutan. Negara mungkin menghitung porsi makanan yang dibagikan, tetapi siapa yang menghitung rasa takut yang ikut dibagikan?
Keracunan mungkin selesai dalam beberapa hari. Trauma bisa tinggal berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Program yang disebut investasi masa depan justru berisiko meninggalkan utang psikologis pada masa depan anak-anak. Luka fisik bisa sembuh. Luka batin sering kali tumbuh bersama ingatan.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang bertanggung jawab atas masa depan anak yang kehilangan rasa aman karena sebuah program negara?
----------------------------------
HAK ANAK BUKAN SESUATU YANG BOLEH DIPAKSA
Hak anak bukan hadiah pemerintah. Hak anak adalah batas bagi kekuasaan pemerintah.
Negara tidak boleh berkata, "Program ini baik, maka semua anak harus menerimanya." Dalam negara hukum, tujuan baik tidak menghapus kewajiban menjaga keselamatan.
Gizi memang penting. Tetapi makanan bergizi tidak pernah boleh dipisahkan dari makanan yang aman. Sebab makanan yang tidak aman kehilangan makna gizinya.
Ironis sekali jika demi mengejar slogan "bergizi", anak-anak justru kehilangan rasa percaya terhadap makanan yang diberikan sekolah.
----------------------------------
SATIR UNTUK NEGARA
Negara berkata, "Keselamatan menjadi prioritas."
Rakyat menjawab, "Kalau benar prioritas, mengapa korban terus bertambah?"
Negara berkata, "Program ini untuk masa depan anak."
Orang tua menjawab, "Kami hanya ingin anak berangkat sekolah sehat dan pulang juga sehat."
Barangkali inilah satire paling menyakitkan. MBG disebut gratis. Tetapi orang tua membayar dengan pajak, lalu masih harus membayar kecemasan.
Anak-anak datang ke sekolah membawa tas berisi buku. Negara datang membawa ompreng berisi janji. Yang pulang justru rasa takut.
----------------------------------
HENTIKAN JIKA KESELAMATAN BELUM BISA DIJAMIN
Menghentikan sementara sebuah program bukan berarti menolak gizi. Menghentikan sementara adalah bentuk tanggung jawab ketika keselamatan publik belum dapat dipastikan.
Dalam etika pemerintahan, keberanian terbesar bukan mempertahankan kebijakan apa pun yang terjadi. Keberanian terbesar adalah mengatakan, "Kami berhenti sejenak untuk melindungi rakyat."
Prinsip kehati-hatian mengajarkan bahwa ketika sebuah kebijakan berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan manusia, negara wajib mencegah kerugian lebih besar terlebih dahulu. Evaluasi bukan kelemahan. Penghentian sementara bukan kekalahan. Itu justru penghormatan kepada hak hidup.
Lebih baik pemerintah dikritik karena menghentikan program demi keselamatan anak, daripada dipuji karena mempertahankan program sambil terus menghitung korban.
Karena negara yang beradab bukan negara yang paling banyak membagikan makanan. Negara yang beradab adalah negara yang memastikan setiap makanan yang dibagikan tidak mengancam nyawa, kesehatan, dan masa depan anak-anaknya.
----------------------------------
Anak-anak bukan angka statistik. Mereka bukan target distribusi. Mereka bukan alat pembuktian keberhasilan kekuasaan.
Jika keselamatan anak belum bisa dijamin, maka secara moral, konstitusional, dan filosofis, negara wajib menghentikan sementara program, memperbaiki desain kebijakan, lalu melanjutkannya hanya ketika keamanan benar-benar dapat dipastikan.
Sebab dalam negara hukum, hak anak selalu lebih tinggi daripada prestise sebuah program pemerintah.
Rudi Sinaba
