Oleh: Kawan Nazar
Newslan.id . Pemerintah kian gemar menyelesaikan masalah bangsa dengan pendekatan keliru. Pelantikan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) lulusan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini memperlihatkan paranoid negara yang salah alamat. Atas nama "bela negara" dan "disiplin," terjadi militerisasi sipil sistematis—sebuah langkah mundur yang mengaburkan batas reformasi dan mengancam hakikat pelayanan publik.
Negara ini tidak kekurangan serdadu, melainkan krisis integritas dan kompetensi birokrasi. Memasukkan kultur militeristik yang hierarkis, kaku, dan patuh buta ke dalam tubuh ASN adalah anomali. Tugas ASN adalah menjadi pelayan publik yang fleksibel, humanis, dan akuntabel, bukan mesin perang. Menganggap disiplin fisik dan kemampuan memegang senjata sebagai solusi kebobrokan birokrasi adalah cara berpikir malas, dangkal, dan ahistoris.
Salah Bidik Peta Ancaman Bangsa
Musuh terbesar bangsa ini bukan invasi militer asing, melainkan kelumpuhan sistemik di dalam birokrasi. Ada ancaman riil yang merongrong Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) ASN yang justru luput dari perhatian negara:
• Politisasi Birokrasi dan Runtuhnya Meritokrasi: Netralitas ASN kerap digadaikan demi kepentingan politik elektoral di pilkada maupun pemilu. Jabatan strategis akhirnya diisi oleh "tim sukses" yang loyal secara politik, bukan figur berkompeten. Dampaknya adalah kebijakan publik yang cacat nalar dan salah urus.
• Langgengnya Feodalisme Gaya Baru: Budaya "Asal Bapak Senang" (ABS) membuat aparatur lebih sibuk melayani syahwat kekuasaan atasan ketimbang kebutuhan rakyat. Kultur kepatuhan kaku militeristik justru memperparah feodalisme ini serta membunuh daya kritis dan inovasi ASN.
• Maladministrasi dan Komersialisasi Pelayanan: Praktik pungli dan penundaan pelayanan yang transaksional merusak legitimasi negara. Disiplin yang dibutuhkan ASN adalah disiplin menolak suap, bukan disiplin siap-gerak di lapangan upacara.
• Gagap Teknologi dan Ego Sektoral: Di era tata kelola digital (E-Government), birokrasi kita masih buta literasi digital dan terjebak ego sektoral. Sungguh ironis melatih ASN merayap di lumpur sementara data nasional lumpuh dibobol ransomware. Negara butuh aparatur ahli teknologi untuk melindungi data negara, bukan yang pandai menembak.
Ironi Penegakan Disiplin
Asumsi bahwa institusi militer adalah menara gading yang suci dari dosa birokrasi adalah mitos berbahaya. Realitasnya, sektor pertahanan tidak kalah bermasalahnya dengan sektor sipil, terutama dalam transparansi anggaran.
Korupsi pengadaan alutsista tetap menjadi pos rawan yang berlindung di balik tameng "rahasia negara." Ketika reformasi peradilan militer bagi oknum yang melanggar hukum formal saja masih mandek, bagaimana mungkin kultur ini dijadikan cetak biru perbaikan moral ASN? Korupsi dan kelumpuhan fungsional birokrasi hanya bisa ditekuk oleh transparansi, penguatan pengawasan, dan penerapan merit system, bukan militerisme.
Catatan Akhir
Memaksakan Latsarmil pada ASN adalah bentuk pengalihan isu dari ketidakmampuan negara membenahi birokrasi. Jangan sampai demi proyek mercusuar yang boros anggaran, kita melahirkan birokrasi yang gagah di barak, namun lumpuh di hadapan koruptor, gagap dalam pelayanan publik dan abai terhadap rakyat. Hentikan salah kaprah ini sebelum birokrasi kehilangan jati dirinya sebagai pelayan publik yang sejati.
