JAKARTA – NEWSLAN.ID
Komitmen membersihkan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari praktik penyalahgunaan kewenangan harus menjadi agenda nyata dan tidak boleh berhenti sebatas janji.
Dalam pemaparan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di hadapan Komisi III DPR RI, salah satu penekanan penting adalah larangan keras bagi seluruh anggota Polri melakukan pemerasan, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi backing kegiatan ilegal, maupun menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang.
Pesan tersebut harus menjadi prinsip dasar dalam menjalankan tugas kepolisian. Tidak boleh ada anggota yang berlindung di balik target pekerjaan, tekanan atasan, ataupun kepentingan tertentu untuk membenarkan tindakan melanggar hukum.
Masyarakat membutuhkan institusi Polri yang profesional, transparan, berintegritas, dan benar-benar berdiri di atas kepentingan hukum.
Karena itu, setiap anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus ditindak tegas sesuai aturan. Tidak boleh ada perlindungan jabatan, permainan perkara, praktik setoran, maupun pembiaran terhadap aktivitas ilegal.
Aparat penegak hukum seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan justru menjadi pihak yang ditakuti akibat penyimpangan kewenangan.
Tantangan terbesar dalam membersihkan institusi bukan sekadar menyampaikan larangan, melainkan memastikan seluruh jajaran benar-benar mematuhinya.
Pengawasan internal harus diperkuat, laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara profesional, dan proses penindakan terhadap anggota yang melanggar harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Publik tidak membutuhkan sekadar slogan perubahan. Publik membutuhkan bukti bahwa hukum berlaku untuk semua, tanpa pandang bulu.
Jika komitmen tersebut benar-benar diwujudkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dapat terus dibangun.
NEWSLAN.ID menegaskan: POLRI HARUS MENJADI PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYAN MASYARAKAT. BUKAN TEMPAT BERLINDUNGNYA OKNUM YANG MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN.
NEWSLAN.ID – EDUKASI INVESTIGASI TERPERCAYA
