Newslan.id Jakarta. Negara ini memang kreatif. Dulu politik dibungkus sembako. Sekarang dibungkus makan bergizi. Nama programnya terdengar mulia, penuh kasih sayang, dan sulit ditolak. Siapa juga yang tega menolak anak sekolah makan siang? Tetapi justru karena terlalu mulia, rakyat mulai curiga: mengapa aroma politiknya begitu kuat?
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dipromosikan sebagai jalan menuju generasi emas. Setiap hari rakyat disuguhi pidato tentang masa depan anak bangsa, kecerdasan nasional, dan pengabdian tanpa batas untuk rakyat kecil. Namun di tengah semua itu, ada pertanyaan sederhana yang diam-diam tumbuh di warung kopi: ini program negara atau panggung politik?
Yang membuat rakyat mulai tersenyum sinis adalah karena yang paling sering muncul bukan sistem programnya, melainkan figur pemimpinnya. Anak sekolah disebut, rakyat disebut, masa depan bangsa disebut. Tetapi yang makin besar justru nama tokohnya. Wajahnya ada di mana-mana. Pujian mengalir dari bawahan seperti air PDAM bocor yang tak bisa ditutup.
Setiap keberhasilan kecil langsung dibingkai seperti pencapaian sejarah dunia. Baru beberapa porsi makanan dibagikan, narasinya sudah seperti Indonesia baru saja menemukan obat awet muda. Para pejabat sibuk memuji. Relawan sibuk menggema. Media tertentu sibuk membuat suasana haru. Rakyat akhirnya merasa sedang menonton sinetron politik dengan anggaran negara.
Padahal uang yang dipakai bukan uang pribadi siapa-siapa. Itu uang APBN. Uang pajak rakyat. Uang yang dipungut dari bensin, rokok, listrik, motor, makan, bahkan dari rakyat kecil yang beli mi instan di warung. Tetapi anehnya, kredit politiknya terasa seperti milik satu figur saja.
Di situlah letak masalah etikanya. Negara perlahan terasa berubah menjadi mesin pembentuk citra. Program publik tidak lagi tampil sebagai kerja institusi, melainkan kerja heroik seorang tokoh. Seolah ribuan pegawai, guru, petani, sopir distribusi, dan pembayar pajak tidak ada artinya dibanding satu nama besar di atas panggung.
Rakyat sebenarnya tidak bodoh. Mereka tahu cara kerja politik modern. Tidak perlu ada baliho kampanye dulu untuk membaca arah angin. Ketika program negara dipromosikan terus menerus dengan glorifikasi figur, rakyat langsung paham: pertandingan mungkin belum dimulai, tetapi pemanasan politiknya sudah keliling stadion.
Lucunya, semua dibungkus dengan bahasa moral yang sangat tinggi. “Demi anak-anak.” “Demi masa depan bangsa.” “Demi generasi emas.” Kalimat seperti itu sangat ampuh. Begitu ada kritik soal anggaran atau transparansi, pengkritik langsung berisiko dicap tidak peduli rakyat.
Padahal justru karena program ini mengatasnamakan masa depan bangsa, pengawasannya harus lebih ketat. Uangnya ratusan triliun. Skemanya luas. Distribusinya ribet. Vendor makanan bertebaran. Dapur dibangun di mana-mana. Dan semakin besar uang berputar, semakin besar pula godaan moral hazard.
Rakyat kecil mungkin tidak paham istilah moral hazard. Tetapi mereka paham arti “main proyek.” Mereka tahu bagaimana kualitas barang bisa diturunkan, harga bisa dinaikkan, laporan bisa dimanipulasi, dan bawahan bisa sibuk cari muka. Pengalaman hidup membuat rakyat Indonesia punya radar korupsi yang cukup tajam.
Masalahnya, program seperti MBG sangat sulit disebut gagal. Kalau jalan rusak, rakyat bisa lihat. Kalau jembatan roboh, videonya viral. Tetapi kalau programnya soal “masa depan generasi,” evaluasinya bisa dibuat sangat lentur. Kalau hasil belum terlihat, jawabannya gampang: tunggu 20 tahun lagi.
Kalau nilai pelajaran dan berat badan anak kebetulan naik, maka sangat mudah diklaim sebagai keberhasilan program MBG dalam satu menu makan siang, dan rakyat dipaksa percaya. Peran keluarga yang memberi makan lebih di rumah dan guru yang mengajar setiap hari perlahan dianggap hanya komponen tambahan. Seolah seluruh masa depan anak bangsa bisa diselamatkan hanya dengan satu kotak makan siang dan satu narasi politik yang diputar terus menerus.
Di sinilah program semacam ini terasa sangat nyaman secara politik. Output bisa dipamerkan setiap hari: jutaan porsi dibagi, ribuan sekolah dilayani, sekian dapur dibuka. Tetapi outcome sesungguhnya — apakah anak benar-benar lebih sehat, lebih pintar, dan lebih produktif — baru bisa diuji jauh di masa depan.
Sementara itu, efek politiknya bisa dipanen mulai sekarang. Nama tokoh menempel terus di kepala rakyat. Setiap makan siang menjadi simbol kepedulian pemimpin. Setiap distribusi menjadi panggung emosional. Dan setiap pujian dari bawahan mempertebal aura kepahlawanan.
Yang membuat rakyat makin geli adalah gaya puji-pujian yang kadang terasa terlalu berlebihan. Ada bawahan yang bicara seolah pemimpin sedang menyelamatkan peradaban manusia. Ada relawan yang bicara seperti baru turun nabi ekonomi. Semua terasa terlalu rapi untuk disebut spontan.
Akhirnya lahirlah satir pahit di warung kopi: “Ini program makan gratis atau kampanye gratis?”. Karena rakyat melihat ada pola yang terus diulang. Uang negara dipakai, program negara dijalankan, tetapi keuntungan elektoralnya terasa mengalir ke arah tertentu.
Belum tahun 2029, tetapi nuansa pertandingannya sudah terasa. Belum ada bendera start, tetapi mesin pencitraannya sudah panas. Belum ada nomor urut, tetapi asosiasi emosional dengan rakyat sudah dibangun sejak sekarang. Dan semua dilakukan dengan tameng moral bernama “anak bangsa.”
Tentu pemerintah akan membantah semua ini. Mereka akan bilang ini murni program kesejahteraan. Dan secara hukum, memang tidak mudah membuktikan kampanye terselubung. Tetapi politik bukan hanya soal hukum. Politik juga soal persepsi. Dan persepsi rakyat sedang bergerak ke arah yang makin sinis.
Karena rakyat melihat sesuatu yang sederhana: ketika kritik dibalas dengan slogan moral, ketika transparansi kalah oleh glorifikasi, dan ketika figur lebih besar daripada sistem, maka aroma politik akan sulit disembunyikan.
Ironisnya, semakin sering narasi heroik diproduksi, semakin banyak rakyat merasa sedang diperlakukan seperti penonton yang mudah dibohongi. Padahal rakyat sekarang hidup di era media sosial. Mereka bisa membandingkan pidato dengan harga beras, slogan dengan kondisi dapur, dan pencitraan dengan realitas sehari-hari.
Pada akhirnya, mungkin inilah satir paling pahit dari MBG. Anak-anak memang diberi makan. Tetapi pada saat yang sama, publik merasa sedang melihat proyek besar pembentukan loyalitas politik jangka panjang — dibiayai bukan oleh kantong pribadi elite, melainkan oleh uang rakyat sendiri.
✍️ Rudi Sinaba
