Newslan.id Jakarta. Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai memperlihatkan arah besar desain ekonomi pemerintahannya. Dalam pidato RAPBN 2027 di DPR 20/5/2026, ia tidak lagi sekadar berbicara soal angka pertumbuhan atau subsidi, tetapi mulai menyentuh jantung paling sensitif ekonomi Indonesia: kontrol negara atas sumber daya alam.
Di tengah rupiah yang sempat mendekati Rp17.700 per dolar AS, tekanan fiskal akibat program makan gratis, dan perlambatan ekonomi global, pemerintah tampaknya mulai percaya bahwa negara harus kembali mengambil alih kendali ekonomi strategis. Maka lahirlah gagasan besar itu: BUMN diberdayakan sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam Indonesia.
Secara retorik, gagasan itu terdengar patriotik. Negara ingin memastikan kekayaan alam benar-benar dinikmati rakyat. Tetapi dalam ilmu ekonomi politik, slogan nasionalisme sering kali memiliki dua wajah: satu wajah pembangunan, dan satu wajah konsolidasi kekuasaan.
Indonesia sebenarnya bukan negara miskin sumber daya. Data Kementerian ESDM menunjukkan Indonesia adalah produsen nikel terbesar dunia dengan kontribusi lebih dari 50% pasokan global.
Namun anehnya, negara yang kaya tambang ini masih menghadapi:
* defisit industri teknologi,
* ketimpangan ekonomi,
* lemahnya manufaktur bernilai tambah,
* dan ketergantungan pada modal asing.
Inilah paradoks klasik yang dalam teori ekonomi disebut resource curse atau kutukan sumber daya alam.
Prabowo tampaknya membaca problem itu. Karena itu ia ingin negara tidak lagi menjadi penonton di tengah lalu lintas devisa triliunan rupiah dari SDA Indonesia. Pemerintah ingin BUMN menjadi pemain utama ekspor strategis: sawit, batubara, nikel, hingga ferroalloy.
Secara teori, langkah ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Banyak negara pernah melakukan hal serupa. Petronas di Malaysia menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Negara-negara Teluk mengendalikan ekspor energi melalui perusahaan negara. Bahkan Tiongkok memakai BUMN sebagai instrumen geopolitik ekonomi.
Tetapi ada satu perbedaan besar: institusi mereka relatif lebih disiplin dibanding Indonesia.
Masalah Indonesia bukan kekurangan nasionalisme. Masalah terbesar Indonesia adalah kebocoran kekuasaan.
Sebab selama puluhan tahun, SDA Indonesia justru menjadi arena permainan rente:
* izin tambang,
* kuota ekspor,
* transfer pricing,
* hingga praktik trade misinvoicing.
Global Financial Integrity pernah memperkirakan arus keuangan ilegal dari Indonesia mencapai miliaran dolar per tahun melalui manipulasi perdagangan internasional.
Karena itu pidato Prabowo sebenarnya dapat dipahami sebagai upaya merebut kembali kontrol negara atas devisa dan perdagangan komoditas.
Tetapi di sinilah kritik tajam mulai muncul.
Ketika negara menunjuk BUMN sebagai eksportir tunggal, maka seluruh kekuatan ekonomi strategis akan terkonsentrasi pada satu simpul: kekuasaan negara.
BUMN nantinya bukan hanya mengurus perdagangan biasa. Mereka akan menguasai:
* data produksi nasional,
* kontrak ekspor global,
* arus devisa,
* hingga kemungkinan pengendalian harga komoditas.
Artinya, negara sedang membangun “super holding ekonomi”.
Secara teoritis ini berbahaya bila pengawasan lemah. Karena monopoli negara tanpa kontrol demokratis hampir selalu melahirkan inefisiensi dan rente baru.
Indonesia memiliki sejarah panjang soal itu.
Kita pernah menyaksikan bagaimana tata niaga cengkeh di era BPPC berubah menjadi simbol kedekatan kekuasaan dan bisnis. Kita juga pernah melihat Bulog era Orde Baru yang sangat kuat mengendalikan distribusi pangan dan impor. Semua dimulai dengan narasi: “demi stabilitas dan kepentingan rakyat.”
Tetapi sejarah menunjukkan bahwa ketika kekuasaan ekonomi terlalu terkonsentrasi, maka yang tumbuh bukan efisiensi, melainkan broker politik.
Di sinilah letak ironi kebijakan tersebut.
Pemerintah mengatakan ingin melawan oligarki swasta. Tetapi mekanisme yang dipilih justru berpotensi melahirkan oligarki negara.
Bedanya hanya meja permainan.
Kalau sebelumnya kekuatan ekonomi berada di tangan konglomerat swasta, kini kekuatan itu bisa berpindah ke lingkaran elite politik dan direksi BUMN.
Dan pasar tampaknya membaca sinyal itu dengan cepat.
Setelah pidato dan wacana kontrol ekspor SDA menguat, pasar saham sempat mengalami tekanan. Investor khawatir terhadap meningkatnya intervensi negara dalam mekanisme pasar.
Karena dalam ekonomi modern, investor tidak hanya melihat semangat nasionalisme. Mereka melihat:
* kepastian kontrak,
* transparansi,
* efisiensi,
* dan independensi institusi.
Masalahnya, reputasi sebagian BUMN Indonesia sendiri belum sepenuhnya sehat.
Masih ada:
* utang besar,
* intervensi politik,
* proyek penugasan,
* hingga kasus korupsi berjamaah.
Data Kementerian BUMN menunjukkan total utang BUMN pernah menembus lebih dari Rp8.000 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian BUMN bahkan bertahan lewat suntikan PMN negara.
Pertanyaannya sederhana: apakah lembaga yang masih sarat masalah tata kelola itu kini akan diberi kekuasaan mengendalikan ekspor SDA nasional?
Di titik ini, pidato Prabowo terasa seperti kombinasi antara nasionalisme ekonomi dan sentralisasi kekuasaan ekonomi.
Negara ingin menjadi pemain utama sekaligus wasit.
Padahal sejarah ekonomi menunjukkan: ketika negara terlalu dominan dalam perdagangan, maka risiko konflik kepentingan ikut membesar.
Apalagi hubungan antara elite politik, pengusaha tambang, dan kekuasaan di Indonesia selama ini sangat cair. Banyak konglomerat tambang memiliki hubungan dekat dengan partai politik maupun lingkaran kekuasaan.
Akibatnya publik sulit membedakan: apakah negara sedang memperkuat kedaulatan ekonomi, atau sedang membangun jalur rente baru dengan bendera nasionalisme?
Karena nasionalisme ekonomi tanpa transparansi dapat berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya: negara menjadi broker terbesar sumber daya alam.
Sementara rakyat hanya menjadi penonton pidato-pidato megah tentang kekayaan negeri sendiri.
Padahal esensi utama pengelolaan SDA bukan sekadar siapa eksportirnya.
Tetapi:
* siapa yang menikmati hasilnya,
* siapa yang mengontrol kebijakan,
dan siapa yang mengawasi kekuasaan ekonomi itu.
Bila pengawasan lemah, maka eksportir tunggal bukan solusi.
Ia hanya memindahkan pusat oligarki: dari gedung konglomerasi swasta menuju gedung BUMN dan lingkaran elite negara.
✍️ Rudi Sinaba
