Banyumas Newslan.id. Membangun sistem transportasi publik yang modern dan inklusif di daerah tidak hanya menuntut kehadiran infrastruktur fisik yang layak, tetapi juga keberanian untuk merangkul dan mentransformasikan pelaku sejarah lokal. Di Kabupaten Banyumas, semangat kolaborasi tersebut hidup melalui kisah sukses Trans Banyumas yang kini menjadi urat nadi mobilitas warga
Trans Banyumas dioperasikan oleh PT Banyumas Raya Transportasi, sebuah konsorsium yang menaungi 12 operator angkutan umum lokal terdampak program Buy The Service (BTS) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Kedua belas operator di Kabupaten Banyumas tersebut meliputi PT Amanat Jaya, Berkah Alam Sumber Sejahtera, PT Nur Putra Jaya, KSU Trans Banyumas, KOPERADES, PT Jaya Mandiri Transportasi, KOPATA (Angkutan Kota), PT Asli Putra Pribumi, KSU Mandiri, PT Aries Muda Sejahtera, PT Budi Jaya Transport, dan PT Teguh Muda Abadi, yang dalam operasionalnya juga didukung pendanaan oleh Bank Mandiri SME Purwokerto
Pembentukan konsorsium yang menggabungkan 12 operator angkutan umum lokal di bawah PT Banyumas Raya Transportasi memberikan sejumlah manfaat strategis, baik bagi kelangsungan usaha para operator itu sendiri maupun bagi efektivitas layanan transportasi bagi masyarakat.
Pertama, pemberdayaan dan penyelamatan pelaku usaha lokal . Alih-alih mematikan usaha angkutan umum tradisional yang terdampak program Buy The Service (BTS), konsorsium ini merangkul 12 operator lokal agar tetap bisa berdaya dan ikut serta dalam ekosistem transportasi modern.
Kedua, transformasi tata kelola yang profesional . Penggabungan ini menyatukan kekuatan manajemen dari berbagai operator (seperti Kopata, Koperades, dan berbagai PT/KSU lokal) ke dalam satu badan hukum yang terstruktur, sehingga pengelolaan armada, operasional, dan standar pelayanan menjadi lebih tertata.
Ketiga, sinergi sumber daya dan pembiayaan . Dengan bergabung dalam satu konsorsium, para operator memiliki posisi tawar dan kekuatan kolektif yang lebih kuat dalam mengelola operasional yang didukung oleh pendanaan perbankan (Bank Mandiri SME Purwokerto) maupun skema subsidi pemerintah daerah.
Keempat, transisi layanan yang mulus tanpa konflik sosial . Melibatkan para pengusaha angkutan lokal secara langsung dalam pengoperasian Trans Banyumas dapat meminimalisir potensi gesekan atau penolakan sosial dari moda transportasi konvensional yang ada sebelumnya.
Keberlanjutan layanan Trans Banyumas bagi masyarakat juga tidak lepas dari dukungan penuh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono dan Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti , serta sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Dukungan ini sangat krusial mengingat biaya operasional layanan tersebut kini telah dialihkan dari APBN ke APBD. Adapun subsidi yang dianggarkan melalui APBD tersebut diperuntukkan langsung bagi masyarakat pengguna jasa Trans Banyumas, bukan diberikan kepada pihak operator bus.
Salah satu tolok ukur negara maju adalah ketersediaan layanan transportasi umum yang baik. Kini, transportasi umum telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk bermobilitas, setara dengan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Prinsip yang sama berlaku bagi daerah; wilayah yang ingin maju harus didukung oleh sistem transportasi publik yang memadai. Kabupaten Banyumas sendiri telah memulai langkah menuju pemerintah daerah yang maju, dan kini tinggal melengkapinya dengan menambah armada angkutan pengumpan ( feeder ) serta angkutan pedesaan untuk menjangkau berbagai kawasan permukiman dan desa.
Kehadiran Trans Banyumas menjadi penunjang utama mobilitas masyarakat yang terintegrasi dengan berbagai simpul transportasi, mulai dari Terminal Bulupitu, Terminal Kebondalem, Terminal Notog, Terminal Baturraden, Terminal Ajibarang, hingga Stasiun Purwokerto (Pasar Pon).
Tarif integrasi bermanfaat
Tarif integrasi Trans Banyumas membawa sejumlah manfaat signifikan bagi pengguna jasa maupun pengelolaan sistem transportasi perkotaan di Kabupaten Banyumas. Namun, setelah dialihkan ke Pemda melalui APBD, tarif terintegrasi dihilangkan. Tarif terintegrasi ini dapat dipertimbangkan kembali untuk diadakan.
Sejumlah manfaat dengan diterapkan tarif terintegrasi, antara lain, pertama, efisiensi biaya perjalanan . Penumpang yang melakukan perpindahan armada atau koridor dalam tenggat waktu tertentu tidak perlu membayar tarif penuh dua kali. Ini menurunkan total pengeluaran transportasi harian masyarakat secara signifikan. Kedua, meningkatkan konektivitas koridor . Integrasi tarif memudahkan penumpang untuk menjangkau titik asal dan tujuan yang tidak berada dalam satu koridor langsung, sehingga memperluas daya jangkau jaringan angkutan umum.
Ketiga, peningkatan okupansi ( load factor ) . Kemudahan transfer antar-koridor tanpa beban biaya ganda mendorong keterhubungan penumpang, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah pengguna harian Trans Banyumas. Keempat, mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi . Skema tarif yang efisien dan terjangkau menjadi daya tarik utama bagi pengguna jalan untuk beralih dari sepeda motor atau mobil pribadi ke transportasi publik.
Kelima, mendukung Gerakan Nontunai ( cashless ) . Penerapan tarif integrasi yang terhubung dengan kartu uang elektronik atau QRIS mempercepat proses pembayaran dan mendorong literasi keuangan digital di masyarakat. Keenam, pemerataan akses publik . Membuka akses mobilitas yang lebih terjangkau bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pelajar, serta pekerja harian di wilayah Banyumas dan sekitarnya.
Penutup
Pada akhirnya, keberhasilan Trans Banyumas membuktikan bahwa transformasi transportasi publik tidak meminggirkan pihak lama, melainkan memberdayakan mereka melalui tata kelola yang profesional. Dengan komitmen anggaran daerah yang kuat serta keterbukaan untuk mengkaji kembali skema tarif integrasi, Kabupaten Banyumas kini berdiri di jalur yang tepat untuk menjadi teladan nyata pengelolaan transportasi publik di Indonesia.
*Djoko Setijowarno* , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
