SERANG – NEWSLAN.ID
Praktik penagihan utang kendaraan bermotor kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, Polda Banten membongkar dugaan praktik penggelapan kendaraan yang menyeret kelompok debt collector atau yang dikenal masyarakat sebagai mata elang (matel).
Fakta yang terungkap bukan persoalan sepele. Dua unit mobil mewah Toyota Fortuner yang sebelumnya ditarik dari konsumen akibat kredit macet, justru diduga tidak disetorkan kepada perusahaan leasing. Kendaraan tersebut malah disalahgunakan sebagai mobil operasional oleh kelompok pelaku.
Temuan ini sekaligus membuka pertanyaan serius: apakah praktik penagihan utang selama ini benar-benar berjalan sesuai aturan, atau justru ada oknum yang menjadikan kewenangan penagihan sebagai ladang mencari keuntungan pribadi?
Kasus ini mencuat setelah terjadi insiden pemerasan dan penganiayaan terhadap seorang anggota Brimob di halaman RS Fatimah, Kota Serang, pada malam 2 Juni 2026.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan, menjelaskan bahwa peristiwa bermula sekitar pukul 21.00 WIB ketika korban menjemput istrinya yang bekerja sebagai bidan di rumah sakit tersebut.
Kedatangan sejumlah rekan korban kemudian memicu perdebatan dengan kelompok penagih utang hingga berujung pada aksi kekerasan.
Dari hasil penyidikan, polisi mengamankan dua unit telepon genggam, dokumen surat tugas, serta dua unit Toyota Fortuner yang diduga berkaitan dengan praktik penggelapan tersebut.
Yang membuat perkara ini semakin memprihatinkan adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kendaraan hasil penarikan.
Kendaraan yang semestinya diserahkan kepada perusahaan pembiayaan justru diduga dikuasai sendiri oleh kelompok tertentu. Bahkan, mobil tersebut dipasangi pelat nomor palsu dan digunakan sebagai kendaraan operasional.
Polda Banten juga mengungkap modus kelompok tersebut. Mereka diduga mengincar kendaraan yang mengalami tunggakan melalui aplikasi khusus, kemudian menghentikannya di jalan dan meminta sejumlah uang kepada pengendara.
Apabila pengendara menolak, kendaraan bisa dirampas. Bahkan, menurut keterangan kepolisian, ada kendaraan yang diperjualbelikan sendiri oleh para pelaku.
Jika praktik ini terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar penagihan kredit macet. Ini sudah menyentuh dugaan penyalahgunaan kewenangan, penggelapan kendaraan, hingga tindakan yang berpotensi merugikan konsumen dan perusahaan pembiayaan.
NEWSLAN.ID menilai, kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh perusahaan pembiayaan dan pihak yang bergerak dalam jasa penagihan utang.
Persoalan kredit macet memang harus diselesaikan. Namun, penagihan tidak boleh berubah menjadi praktik intimidasi, pemerasan, perampasan, apalagi penguasaan kendaraan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Masyarakat bukan objek untuk ditakut-takuti. Konsumen yang memiliki tunggakan tetap mempunyai hak hukum yang wajib dihormati.
Perusahaan leasing juga tidak boleh lepas tangan apabila pihak ketiga yang bekerja dalam proses penagihan justru diduga melakukan penyimpangan.
Publik tentu berharap penyidikan Polda Banten tidak berhenti pada pelaku lapangan semata.
Siapa yang memberikan perintah? Dari mana asal kendaraan tersebut? Mengapa mobil hasil penarikan tidak diserahkan kepada perusahaan leasing? Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan pelat nomor yang diduga palsu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penyidikan yang transparan dan profesional.
Jangan sampai praktik yang mencoreng dunia penagihan utang ini hanya berakhir dengan penangkapan beberapa orang, sementara kemungkinan jaringan dan pihak lain yang terlibat tidak tersentuh.
Penegakan hukum harus berlaku tegas, tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kelompok yang merasa kebal hukum hanya karena mengatasnamakan pekerjaan penagihan utang.
Utang wajib dibayar, tetapi hukum tidak boleh dipermainkan. Menagih boleh, mengintimidasi dan menguasai kendaraan secara melawan hukum tidak boleh!
NEWSLAN.ID – EDUKASI, INVESTIGASI, TERPERCAYA.
