Oleh: Muhamad Akbar, Pemerhati Transportasi
Selama dua puluh tahun, tarif TransJakarta seolah dikunci pada angka Rp3.500. Angka ini lama dipersepsikan sebagai simbol keberpihakan negara terhadap akses transportasi publik yang terjangkau. Bagi jutaan warga, tarif murah itu terasa sebagai bentuk perlindungan sosial negara di tengah dinamika kehidupan kota yang kian mahal. Namun waktu pelan-pelan memperlihatkan sisi lain dari kebijakan ini. Ketika biaya operasional terus naik—dari suku cadang, perawatan armada, hingga teknologi tiket—tarif yang tak berubah justru menjadi penanda kebijakan yang menutup mata terhadap realitas yang berubah begitu cepat.
Tarif ini ditetapkan pada 2005, saat Jakarta baru merintis sistem BRT. Kala itu struktur biaya jauh lebih ringan: bahan bakar lebih bersahabat, jaringan belum luas, dan beban infrastruktur relatif terbatas. Pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menunda koreksi tarif. Dua dekade berlalu, lanskap mobilitas berubah sepenuhnya. Armada bertambah, rute meluas, tuntutan teknologi meningkat, dan biaya pemeliharaan berjalan mengikuti dinamika pasar. Ketimpangan antara tarif lama dan kebutuhan riil operasional hari ini semakin terpaut jauh.
Sekilas, tarif murah memang menyenangkan. Namun kebijakan publik tidak boleh berhenti pada apa yang menyenangkan. Ia diuji pada satu pertanyaan utama: apakah kebijakan tersebut rasional, dan bagian dari sistem yang berkelanjutan.
Mengapa TransJakarta Perlu Tarif yang Lebih Rasional
Pihak yang paling merasakan dampak dari tarif yang tak berubah adalah PT TransJakarta. Sebagai BUMD, perusahaan ini menjalankan layanan yang tidak boleh berhenti sehari pun. Mengatur armada yang terus bertambah, menyusun jadwal, memastikan ketersediaan sopir, menjaga keamanan halte, dan merespons jutaan perjalanan warga setiap hari. Semua itu adalah tanggung jawab rutin yang sarat biaya.
Dalam operasinya, TransJakarta bergantung pada dua sumber pendapatan: tiket dan subsidi. Di atas kertas keduanya terlihat setara, tetapi dalam praktiknya berbeda jauh. Pendapatan tiket menjadi arus kas harian yang fleksibel. Setiap rupiah bisa segera dipakai untuk perawatan darurat, penggantian komponen, atau perbaikan yang tak bisa menunggu proses birokrasi. Fleksibilitas inilah yang membuat operator mampu merespons kebutuhan layanan yang ritmenya diukur menit, bukan bulan.
Subsidi bekerja sebaliknya. Prosesnya panjang dan politis: proposal teknis, pembahasan dengan dinas, dan negosiasi dengan DPRD. Pencairannya pun tak selalu tepat waktu. Ketika kebutuhan bersifat harian sementara dana mengikuti siklus tahunan, terciptalah jarak yang sulit dijembatani. Dalam kondisi ini, tarif yang tak kunjung menyesuaikan berubah menjadi penghambat yang membatasi kemampuan perusahaan menjaga kualitas layanan.
Bagi organisasi sebesar TransJakarta, pendapatan tiket yang kuat jauh lebih menyehatkan daripada subsidi besar yang datang lambat. Tarif yang rasional memberi ruang untuk bekerja lebih profesional. Ketergantungan penuh pada subsidi membuat perusahaan berjalan dengan ritme yang terseret prosedur, bukan kebutuhan penumpang.
Pilihan Sulit Gubernur Saat Tarif Murah Menggerus APBD
Di sisi lain, Gubernur Jakarta menghadapi realitas fiskal yang semakin kompleks. Tuntutan belanja kota meningkat: pengendalian banjir, perbaikan trotoar, pembangunan MRT lanjutan, layanan kesehatan, pendidikan, ruang hijau, hingga integrasi antarmoda. Semua memerlukan ruang fiskal yang stabil.
Subsidi transportasi publik terus membesar. TransJakarta, MRT, dan LRT menyerap dana yang signifikan. Ruang fiskal, sekuat apa pun, tidak bisa menanggung beban yang terus mengembang tanpa konsekuensi. Kota akhirnya dipaksa memilih: memperbesar subsidi transportasi atau mengurangi alokasi sektor lain seperti drainase, ruang publik, dan layanan dasar.
Dalam konteks ini, tarif bukan lagi sekadar soal berapa warga harus membayar. Ia terkait langsung dengan kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan layanan publik. Tarif yang rasional memberi ruang bagi kota untuk berkembang tanpa mengorbankan sektor lain. Dalam jangka panjang, langkah ini justru lebih berpihak kepada masyarakat dibanding mempertahankan harga murah yang perlahan melemahkan daya dukung fiskal.
