Oleh Anwar Abbas
Newslan.id Jakarta. Akhirnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampak bergerak menjadi program yang lebih berpihak kepada pengusaha besar dan asing ketimbang UMKM. Secara makro, hitung-hitungan menunjukkan perlunya kehadiran usaha besar untuk menutupi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, KADIN merasa perlu membangun kerja sama dengan investor asing, terutama dari China, untuk mengembangkan hilirisasi dan memperkuat industri unggas dalam negeri.
Dalam perhitungan KADIN untuk kepentingan MBG secara nasional, diperlukan 24 juta butir telur per hari atau sekitar 700 juta butir telur per bulan. Untuk sekali memasak, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG membutuhkan sekitar 3.000 butir telur. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 24 April 2026, terdapat 26.487 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan data inilah KADIN terdorong bekerja sama dengan pihak asing untuk memastikan stabilitas pasokan protein bagi anak sekolah dalam program MBG.
Namun, pertanyaannya: mengapa KADIN terlalu cepat mengundang pihak asing (China) untuk terlibat menjamin pasokan telur di tanah air? Padahal, jumlah pengusaha dalam negeri yang bisa digerakkan untuk menyukseskan program pengadaan telur tersebut sangat banyak. Terlebih lagi, kita tahu bahwa pengusaha pada dasarnya mencari keuntungan. Jika bisnis unggas dan pengadaan telur ini benar-benar menguntungkan, tentu mereka akan mau terlibat.
Apalagi, berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 64–65,5 juta unit usaha. Jika hanya 1 juta unit usaha saja diajak dan dilibatkan oleh KADIN dan pemerintah untuk mendukung program ini, dengan masing-masing memelihara 1.000 ekor ayam petelur, maka jumlah ayam yang bisa dipelihara mencapai 1 miliar ekor. Jika setiap hari ayam tersebut hanya bertelur 80 persen saja, maka akan dihasilkan 800 juta butir telur per hari. Padahal, jumlah anak usia 0–19 tahun di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Artinya, akan ada kelebihan pasokan sekitar 710 juta butir telur per hari.
Dengan demikian, apa yang dilakukan KADIN tidak mencerminkan sikap pengusaha pejuang yang memiliki nasionalisme tinggi. Kebijakannya tampak tidak berpihak kepada pengusaha dalam negeri, tetapi lebih berpihak kepada pengusaha asing. Sudah sepantasnya dalam cara berpikir kita sebagai pemimpin, apa pun yang bisa kita kerjakan sendiri janganlah diserahkan kepada asing. Kerjakanlah sendiri. Hal ini penting kita lakukan agar kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, sebagaimana diamanatkan konstitusi, benar-benar dapat kita wujudkan.
Anwar Abbas
Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan
Ketua PP Muhammadiyah
