Newslan.id. Kemarin saya diminta ketua ISKI Jatim dan Perhumas bicara di acara Halal bi Halal ISKI dan Perhumas. Dalam diskusi ringan itu saya sampaikan tentang rusaknya kondisi negara saat ini karena penerapan ilmu sosial khususnya ilmu Komunikasi yang dilakukan tanpa menerapkan etika dan tanggung jawab kritis.
Itu nampak dari fenomena banyaknya pemimpin yang terpilih secara demokratis di negeri ini, tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang latar belakangnya bermasalah. Banyak terjadi, orang yg aslinya berperilaku buruk atau berkehidupan gelap, tapi bisa tampil di politik, media dan publik seolah seperti malaikat.
Mereka dipoles, diframing, diwarnai dengan informasi dan tampilan penuh pencitraan, lewat impression management dan lain lain. Hasilnya para politisi busuk itu bisa nampak baik, nampak jujur, bahkan terlihat tulus, hingga iapun didukung dan dipilih, bahkan dikagumi banyak orang. Rakyat yang tidak punya akses langsung, cenderung memilih pemimpin atas pertimbangan mendahulukan perasaan dari pada akal sehat.
Mata rakyat itu mudah tertipu, mudah terkelabuhi, karena terbatasnya akses langsung. Ditambah Kecenderungan enggan repot mencari informasi yg benar dan akurat. Disitulah peran Ilmu sosial dan komunikasi bekerja. Memoles kandidat yang aslinya buruk dan busuk bisa nampak indah menarik dan terpercaya.
Lewat micro targeting campaign, packaging candidat, media engineering by socmed dan lain lain. Menggunakan strategi komunikasi dan politik yg dirancang rapi, siapapun bisa dipoles jadi kinclong, hingga mudah diterima publik dengan senang hati, bahkan dipuji-puji sepanjang kebusukannya tak diketahui.
Kalaupun ada aib yang terbuka, tim ahli sudah menyiapkan manajemen krisis komunikasi, yang siap dan mampu menutup aib yang terjadi lewat strategi yg sudah diantisipasi dan dibuat dengan terencana rapi.
Ilmuwan dan sarjana sosial khususnya komunikasi dalam hal ini memang banyak yg bisa berperan memberikan konsultasi terkait penerapan konsep dan ilmu komunikasi untuk pihak pihak yang bersedia membayar menggunakan jasa profesionalnya.
Para Politisi dan para pengusaha bisa diajari dan dibantu menerapkan strategi public relations, dan political relations, hingga dimanej agar tampil dalam kemasan dan rencana tertentu hingga mampu mengelabui publik.
Sedangkan rakyat secara umum tetap tak banyak tercerahkan, tak banyak tercerdaskan, sehingga sebagian besar rakyat tanpa sadar lebih banyak menjadi korban mekanisme "penipuan politik,” dan “pengemasan politik”.
Inilah yg terjadi, hingga tak sedikit rakyat atau publik belakangan kecewa, merasa tertipu, dengan tampilan dan ucapan politisi. Ternyata calon pemimpin mereka berbeda antara sebelum dan setelah terpilih.
Kini saatnya ada gerakan akademik dari kalangan sarjana atau kaum terdidik untuk enlightenment dan empowerment, agar rakyat yang selalu jadi objek ilmu sosial tak lagi mudah ditipu dan tertipu.
Para sarjana dalam menerapkan ilmu dan pengetahuannya, harus kembali berpegang pada etika dan tanggung jawab moral secara kritis. Agar ilmu dan konsep yang dimiliki tak hanya dipakai kalangan politisi, tapi justru dipakai untuk rakyat sebagai upaya pencerdasan bangsa.
Di era demokrasi liberal, berpikir kritis dan etis adalah tuntutan untuk kalangan akademis dan profesional. Tujuannya agar peran mereka bukan tergolong sebagai perusak keadaan dan pembela status quo yang memperkuat hegemoni oligarki, kekuasaan partai politik dan makin banyaknya politisi yang hipokrit.
Prof Henri Subiakto pakar Komunikasi dan Hukum Siber Unair Surabaya
