Jakarta, Newslan.id - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memangkas kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 yang saat ini masih dihitung sebesar Rp270 triliun.
Angka tersebut dinilai terlalu besar dan akan dihitung ulang seiring langkah efisiensi, serta penataan ulang program yang tengah dilakukan pemerintah.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan, pagu indikatif tahun 2027 yang dibahas sebelumnya itu merupakan hasil penyusunan dari asumsi penerima manfaat mencapai 81 juta orang.
"(Anggaran) 2027 itu sekitar Rp270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi, itu diajukan oleh masa yang dulu," kata Sari dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut dia, angka tersebut saat ini sedang dievaluasi ulang bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
BGN menilai kebutuhan anggaran MBG masih bisa ditekan melalui berbagai langkah efisiensi yang sedang disiapkan.
"Sementara kami menganggap kalau kita melihat secara umum lah ya dari data yang ada, atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN, itu kalau dibandingkan dengan RPJMN sebenarnya sudah jauh sekali lho, kalau RPJMN tuh nggak sampai segitu," ujarnya.
Sari menjelaskan, pembahasan lanjutan dengan Kementerian Keuangan akan dilakukan dalam beberapa pekan ke depan sebelum penyusunan final anggaran negara tahun depan.
"Nah, itu yang kami besok Jumat sampai minggu depan masih akan kami bahas sama Kementerian Keuangan," ucap dia.
Ia menegaskan BGN belum dapat menyampaikan angka kebutuhan anggaran terbaru, karena proses evaluasi masih berlangsung. Namun, lembaganya memandang kebutuhan dana Rp270 triliun masih terlalu besar.
"Kemarin dengan DPR sudah sepakat, kami diberi waktu satu bulan untuk kami susun ulang lagi," ujarnya.
"Jadi kalau ditanya sekarang, berapa Bu angka detailnya, kami belum bisa menyampaikan. Tapi angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerima manfaat, Rp270 triliun. Itu masih kami anggap masih terlalu besar lah ya," lanjut Sari.
BGN menargetkan proses penyusunan ulang kebutuhan anggaran tersebut selesai sebelum Nota Keuangan dan RAPBN 2027 disampaikan pemerintah pada Agustus mendatang.
Di tengah pembahasan anggaran 2027, BGN juga tengah menjalankan sejumlah langkah efisiensi pada pelaksanaan MBG tahun ini. Salah satunya melalui penghentian sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
Menurut Sari, kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga lebih dari Rp3 triliun.
"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3.004.560.000, lumayan angkanya ya," sebutnya.
Selain itu, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat MBG. Hingga saat ini, lembaga tersebut telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri, sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima program MBG.
Adapun anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kelompok tersebut rencananya akan dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan, seperti wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Sementara itu, Sari juga mengungkapkan pagu anggaran BGN tahun 2026 telah mengalami penyesuaian. Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, anggaran yang tersisa setelah penajaman fiskal kini menjadi sekitar Rp228,38 triliun.
"Pagu awal Rp268 triliun, lalu untuk penajaman itu Rp38,25 triliun, yang surat pertama, lalu ada lagi Rp1,37 triliun. Nah, jadi sekarang tinggal sisa pasca penajaman Rp228,38 triliun," kata Sari.
Menurut dia, angka tersebut masih berpotensi berubah seiring proses efisiensi dan refocusing penerima manfaat yang masih terus dilakukan BGN.
"Nah, ini nanti masih kami exercise lagi seperti yang tadi kan, refocusing penerima manfaat, itu mungkin bisa jadi akan berkurang lagi, gitu," pungkasnya.
(Bagaskara)
