Oleh: Sukarlan
Newslan.id. Demokrasi seharusnya menjadi ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat, mengkritik kekuasaan, mengawasi kebijakan, serta menentukan arah masa depan bangsa. Namun, ketika demokrasi hanya menjadi slogan dalam pidato politik, sementara praktik kekuasaan lebih banyak diwarnai kompromi kepentingan, maka muncul pertanyaan besar: apakah Indonesia masih menjalankan demokrasi secara substansial, atau justru telah berubah menjadi negara kompromi?
Kompromi dalam politik sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Dalam sistem demokrasi, kompromi merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan yang mengutamakan kepentingan rakyat.
Namun, kompromi menjadi persoalan ketika kepentingan rakyat dikorbankan demi kepentingan elite, kekuasaan, jabatan, kelompok, maupun transaksi politik.
Di sinilah demokrasi mulai kehilangan makna.
Kita melihat bagaimana setelah kontestasi politik, pihak yang sebelumnya saling berhadapan, saling menyerang, dan saling mengkritik, tiba-tiba duduk bersama dalam satu barisan kekuasaan.
Koalisi politik menjadi semakin besar. Oposisi semakin kecil. Suara kritis di parlemen semakin sulit terdengar. Bahkan, terkadang masyarakat bertanya, siapa sebenarnya yang mengawasi pemerintah jika hampir semua kekuatan politik berada di dalam lingkaran kekuasaan?
Demokrasi membutuhkan oposisi. Bukan oposisi untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan oposisi untuk mengingatkan, mengoreksi, dan memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Jika semua pihak berkompromi demi mendapatkan posisi, lalu siapa yang benar-benar berdiri untuk kepentingan rakyat?
Inilah yang patut kita renungkan.
Kompromi politik yang sehat adalah kompromi yang menghasilkan kebijakan untuk kepentingan publik. Sebaliknya, kompromi yang hanya menguntungkan elite politik, membagi kekuasaan, membagi jabatan, dan mengamankan kepentingan kelompok, justru menjadi ancaman bagi demokrasi.
Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin melalui pemilu. Rakyat memberikan suara dengan harapan adanya perubahan, perbaikan, dan kebijakan yang berpihak kepada kehidupan mereka.
Namun, setelah pemilu selesai, apakah suara rakyat masih menjadi pertimbangan utama?
Atau justru suara rakyat hanya dibutuhkan ketika kampanye, sementara setelah kekuasaan terbentuk, keputusan politik lebih banyak ditentukan melalui negosiasi elite?
Demokrasi tidak boleh berhenti pada bilik suara. Demokrasi harus terus hidup setelah pemilu selesai.
Rakyat harus tetap memiliki ruang untuk mengkritik, menyampaikan aspirasi, menolak kebijakan yang merugikan, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.
Ketika kritik dianggap sebagai ancaman, ketika suara masyarakat dianggap sebagai gangguan, dan ketika kebijakan dibuat tanpa mendengar rakyat, maka demokrasi sedang mengalami kemunduran.
Salah satu prinsip utama demokrasi adalah checks and balances. Kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi pada satu pihak. Pemerintah harus diawasi oleh lembaga legislatif, yudikatif, pers, masyarakat sipil, dan rakyat.
Namun, apabila kompromi politik membuat lembaga-lembaga pengawasan kehilangan keberanian, maka demokrasi hanya tinggal nama.
Parlemen seharusnya bukan sekadar tempat menyetujui kebijakan pemerintah. DPR harus menjadi representasi rakyat yang berani mempertanyakan, mengkritisi, dan mengawasi setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan bangsa.
Pers juga tidak boleh kehilangan fungsi kontrolnya. Wartawan yang kritis bukan musuh negara. Kritik bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah. Justru kritik merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara dalam menjaga demokrasi.
Demokrasi bukan sekadar siapa yang menang dalam pemilu.
Demokrasi bukan sekadar mayoritas suara.
Demokrasi bukan pula sekadar banyaknya partai yang bergabung dalam pemerintahan.
Demokrasi adalah bagaimana kekuasaan dijalankan dengan menghormati konstitusi, hak rakyat, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Mayoritas tidak boleh merasa berhak mengabaikan minoritas. Pemerintah tidak boleh merasa bahwa kemenangan pemilu memberikan cek kosong untuk melakukan apa saja.
Sebab, kekuasaan dalam negara demokrasi bukan milik pribadi, bukan milik kelompok, bukan milik partai, dan bukan milik elite.
Kekuasaan adalah amanah rakyat.
Jika kompromi politik hanya digunakan untuk meredam konflik, itu mungkin dapat menjaga stabilitas.
Tetapi jika kompromi digunakan untuk membungkam perbedaan, menghilangkan oposisi, mengamankan kepentingan elite, dan menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan, maka kompromi tersebut telah menyimpang dari nilai demokrasi.
Indonesia tidak boleh menjadi negara yang hanya pandai berkompromi di antara para elite, tetapi gagal berkompromi dengan penderitaan rakyat.
Rakyat membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, lapangan pekerjaan, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan, penegakan hukum yang adil, dan pemerintahan yang bersih.
Rakyat tidak membutuhkan politik yang sibuk mengatur posisi dan membagi kekuasaan, sementara persoalan kehidupan masyarakat terus menumpuk.
Kita tidak sedang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia telah sepenuhnya hilang. Pemilu masih berlangsung, lembaga negara masih berdiri, dan konstitusi masih menjadi dasar hukum negara.
Namun, pertanyaan tentang kualitas demokrasi harus dijawab secara jujur.
Apakah rakyat benar-benar didengar?
Apakah kritik masih mendapatkan ruang yang aman?
Apakah lembaga pengawasan menjalankan fungsinya?
Apakah hukum berlaku sama bagi semua orang?
Apakah kebijakan negara benar-benar lahir dari kebutuhan rakyat atau dari kompromi kepentingan politik?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Justru ini adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa.
Sebab demokrasi yang sehat tidak takut terhadap kritik. Pemerintahan yang kuat tidak alergi terhadap perbedaan. Negara yang besar tidak membungkam suara rakyatnya.
Indonesia harus menjadi negara demokrasi yang berlandaskan konstitusi, bukan negara kompromi yang dikendalikan oleh kepentingan elite.
Kompromi boleh dilakukan. Dialog harus dibangun. Stabilitas harus dijaga.
Tetapi jangan sampai atas nama kompromi, demokrasi kehilangan roh, rakyat kehilangan suara, dan kekuasaan kehilangan batas.
Karena pada akhirnya, demokrasi bukan tentang siapa yang paling kuat menguasai kekuasaan.
Demokrasi adalah tentang bagaimana kekuasaan tetap tunduk kepada rakyat.
Oleh: Sukarlan Penulis adalah pemerhati sosial dan politik.
