PADANG NEWSLAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Peringatan Dini melaksanakan rangkaian kegiatan sosialisasi dan koordinasi penyusunan Studi Kelayakan Peralatan Peringatan Dini Bencana Hidrometeorologi di delapan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada 17–19 November 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung Percepatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana Sumatera untuk memperkuat sistem peringatan dini berbasis risiko guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, dan Kabupaten Solok. Sosialisasi melibatkan perwakilan pemerintah daerah, BPBD, para camat, serta pemerintah nagari atau kelurahan untuk membahas kebutuhan penguatan sistem peringatan dini sekaligus mengonfirmasi calon lokasi survei berdasarkan hasil kajian awal
Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara bertahap di sejumlah lokasi, antara lain Kantor BPBD Kota Padang dan Aula Bappeda Kabupaten Pasaman Barat pada Selasa (17/11), Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Agam pada Rabu (18/11), serta Pusdalops BPBD Kabupaten Pesisir Selatan pada Kamis (19/11). Pada periode yang sama, kegiatan juga dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, dan Kabupaten Solok.
Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Peringatan Dini BNPB menyampaikan bahwa studi kelayakan merupakan tahapan awal dalam penyusunan dasar perencanaan untuk penyediaan dan pembangunan peralatan peringatan dini yang mempertimbangkan tingkat risiko bencana, kebutuhan masyarakat, serta kelayakan teknis dan operasional. Kajian difokuskan pada ancaman banjir fluvial akibat luapan sungai serta banjir pluvial yang dipengaruhi oleh tingginya intensitas curah hujan dan kondisi drainase wilayah.
Berbagai masukan dan kesepakatan mengemuka selama rangkaian kegiatan. Di Kabupaten Agam, peserta rapat menyepakati 10 nagari untuk ditindaklanjuti melalui survei lapangan, dengan tujuh nagari direncanakan menjadi prioritas berdasarkan hasil penilaian kelayakan. Sementara itu, di Kabupaten Pasaman Barat disepakati sembilan nagari sebagai lokasi survei dari tujuh lokasi prioritas yang direncanakan sebelumnya. Kesepakatan tersebut menjadi dasar untuk melakukan verifikasi kondisi aktual sebelum penyusunan rekomendasi lokasi pengembangan peralatan peringatan dini.
Di Kota Padang, 7 kelurahan telah teridentifikasi sebagai calon lokasi studi kelayakan berdasarkan hasil desk study. Dalam diskusi bersama pada kegiatan sosialisasi, terdapat masukan untuk menyesuaikan beberapa kelurahan sasaran yang akan ditindaklanjuti dalam survei lapangan.
Sementara itu, di Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak 13 nagari telah teridentifikasi berdasarkan hasil desk study. Namun, sosialisasi dan FGD turut melibatkan 15 nagari untuk membahas hasil identifikasi awal serta menentukan nagari prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan ketersediaan lahan untuk pembangunan peralatan peringatan dini.
Adapun di Kabupaten Pesisir Selatan, sebanyak 13 nagari telah teridentifikasi sebagai calon lokasi studi kelayakan berdasarkan hasil desk study dan akan ditindaklanjuti melalui survei lapangan untuk menentukan calon titik pemasangan peralatan peringatan dini.
Di Kabupaten Tanah Datar, sebanyak sembilan nagari disepakati sebagai lokasi studi kelayakan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Datar, Sofyan, menyampaikan pentingnya penguatan sistem peringatan dini, tidak hanya melalui sarana penyebarluasan informasi berupa sirene, tetapi juga peralatan pemantauan kondisi sungai. Menurutnya, kebutuhan peralatan peringatan dini di daerah cukup besar sehingga penentuan lokasi perlu mempertimbangkan tingkat prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, di Kota Solok, hasil diskusi bersama pemerintah daerah menghasilkan penyesuaian empat kelurahan sasaran survei dari hasil identifikasi awal. Kondisi Kota Solok yang berada di bagian hilir sejumlah aliran sungai menjadi perhatian dalam perencanaan peralatan peringatan dini untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman banjir.
Adapun di Kabupaten Solok, enam nagari disepakati menjadi lokasi kajian, disertai sejumlah usulan tambahan dari pemerintah kecamatan terhadap wilayah lain yang dinilai memiliki kerawanan banjir. Dalam pembahasan tersebut, BPBD Kabupaten Solok juga mengusulkan penguatan sistem pemantauan melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV) di bagian hulu sungai serta integrasi panel kendali sirene dengan Pusdalops BPBD agar perkembangan kondisi sungai dapat dipantau dan informasi peringatan dapat disampaikan secara cepat.
Secara umum, rangkaian sosialisasi menunjukkan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan calon lokasi pembangunan sistem peringatan dini. Penilaian kelayakan nantinya akan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain tingkat ancaman dan riwayat kejadian bencana, jumlah penduduk yang berpotensi menerima manfaat, cakupan layanan sirene, ketersediaan lahan, infrastruktur pendukung, serta kesiapan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.
Sebagai tindak lanjut, tim penyusun studi kelayakan akan melaksanakan survei lapangan untuk memverifikasi kondisi geografis, karakteristik ancaman, kebutuhan peralatan, serta kesesuaian alternatif lokasi yang telah dibahas bersama pemerintah daerah. Hasil survei tersebut selanjutnya akan dianalisis sebagai dasar penyusunan rekomendasi lokasi prioritas rencana pembangunan sistem peringatan dini banjir di masing-masing wilayah.
Kesepakatan lokasi survei merupakan bagian dari proses penilaian kelayakan dan belum menjadi penetapan akhir lokasi pembangunan peralatan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung perencanaan penyediaan dan pembangunan peralatan peringatan dini yang tepat sasaran, sesuai dengan tingkat risiko bencana dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, diharapkan pembangunan peralatan peringatan dini banjir tersebut dapat direalisasikan pada 2027–2028 apabila tidak ada perubahan kebijakan dan proses perencanaan kedepannya.
Melalui rangkaian kegiatan ini, BNPB mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem peringatan dini yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Penguatan peralatan peringatan dini tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemantauan ancaman, mempercepat penyampaian informasi peringatan, serta mendukung tindakan dini masyarakat untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana banjir.
Berton SP Panjaitan, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
