EDITORIAL – NEWSLAN.ID. MERANGIN – KERINCI, JAMBI
Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), baik di wilayah Kabupaten Merangin maupun Kabupaten Kerinci, terus menjadi persoalan serius yang membutuhkan jawaban nyata dari negara.
Ironisnya, di tengah aktivitas pertambangan yang disebut-sebut berlangsung secara terbuka, masyarakat masih mempertanyakan: siapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Siapa pemodalnya? Siapa pemilik alat beratnya? Dan sejauh mana penegakan hukum benar-benar menyentuh aktor utama di balik aktivitas tersebut?
Jangan sampai negara hanya sibuk menghitung kerusakan, sementara pihak-pihak yang diduga mengendalikan aktivitas PETI justru tetap leluasa menjalankan bisnisnya.
Peristiwa tenggelamnya excavator di wilayah Sungai Manau, Kabupaten Merangin, yang mengakibatkan operator meninggal dunia, seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Ini bukan lagi sekadar persoalan kerusakan lingkungan. Ada nyawa manusia yang menjadi korban.
Pertanyaannya, apakah penyelidikan hanya berhenti pada peristiwa kecelakaan dan operator yang meninggal dunia? Bagaimana dengan pemilik alat berat? Siapa yang mendatangkan excavator tersebut? Siapa pemodalnya? Siapa yang mengatur operasionalnya?
Jangan sampai perhatian penegakan hukum hanya tertuju kepada pekerja lapangan, sementara pihak yang memiliki modal dan mengendalikan bisnis justru tidak tersentuh.
Berdasarkan informasi dan perkiraan yang berkembang di tengah masyarakat, jumlah excavator yang digunakan untuk aktivitas PETI di Merangin dan Kerinci disebut-sebut mencapai ribuan unit.
Angka ini tentu harus diverifikasi melalui pendataan lapangan yang transparan.
Jika benar jumlahnya sebesar itu, maka persoalannya bukan lagi sekadar penambangan ilegal berskala kecil. Ini merupakan persoalan serius yang patut ditelusuri dari sisi jaringan permodalan, distribusi alat berat, rantai pasokan BBM, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan.
Tidak mungkin alat berat dalam jumlah besar bergerak tanpa rantai logistik dan pembiayaan.
Lantas, mengapa aktor-aktor di balik bisnis ini belum terlihat jelas di hadapan publik?
Keberadaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dengan dukungan personel, kewenangan, dan anggaran negara yang besar semestinya mampu menghasilkan kerja terukur.
Publik berhak mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan, berapa operasi yang dilakukan, berapa alat berat yang diamankan, berapa hektare kawasan yang dipulihkan, serta berapa aktor utama yang berhasil diproses hukum.
Jangan sampai muncul kesan bahwa kegiatan penertiban hanya menjadi agenda seremonial, sementara kerusakan kawasan hutan terus berlangsung.
Anggaran negara bukan untuk menghidupi kegiatan administratif semata. Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat nyata bagi perlindungan hutan dan kepentingan masyarakat.
Jika aktivitas PETI masih terlihat, maka evaluasi terhadap efektivitas penertiban menjadi keharusan.
Salah satu persoalan paling penting dalam pemberantasan PETI adalah keberanian membongkar jaringan di belakang aktivitas tersebut.
Aparat harus berani menelusuri siapa pemilik excavator, siapa penyandang dana, siapa pemasok BBM, siapa yang mengatur lokasi, serta apakah terdapat pihak-pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Masyarakat juga mempertanyakan bagaimana alat berat bisa masuk dan beroperasi di kawasan yang seharusnya dilindungi.
Sebagai contoh, nama Kepala Desa Air Liki Baru kerap menjadi bahan perbincangan dalam konteks persoalan PETI. Bahkan, muncul perbandingan satir di tengah masyarakat dengan kasus penangkapan seorang mantan pejabat tinggi Polri berpangkat bintang empat.
Namun, perbincangan dan perbandingan tersebut bukan bukti tindak pidana. Jika terdapat dugaan keterlibatan pihak tertentu, aparat wajib melakukan pemeriksaan secara objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti.
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, tetapi tidak boleh pula ada orang yang dihakimi tanpa proses pembuktian.
NEWSLAN.ID mendorong pemerintah pusat, Satgas PKH, Kementerian Kehutanan, Polda Jambi, Polres Merangin, Polres Kerinci, serta instansi terkait untuk menjawab sejumlah pertanyaan berikut:
Bagaimana perkembangan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI di kawasan TNKS Merangin dan Kerinci?
Berapa jumlah excavator yang sudah didata, diamankan, atau ditertibkan?
Siapa pemilik dan pemodal alat berat yang beroperasi di kawasan tersebut?
Bagaimana penyelidikan atas kematian operator excavator di Sungai Manau?
Apakah sudah dilakukan pemetaan terhadap jaringan pemasok BBM dan pihak yang diduga membiayai PETI?
Berapa anggaran dan capaian konkret kegiatan Satgas PKH dalam penertiban kawasan hutan di wilayah Jambi?
Ini bukan serangan terhadap institusi. Ini adalah pertanyaan publik yang membutuhkan jawaban terbuka.
TNKS merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis penting bagi kehidupan masyarakat. Jika kerusakan terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi mendatang.
Jangan menunggu banjir, longsor, rusaknya daerah aliran sungai, dan jatuhnya korban berikutnya baru semua pihak bergerak.
Negara harus hadir bukan sekadar melalui spanduk penertiban, konferensi pers, atau laporan keberhasilan kegiatan.
Negara harus hadir melalui tindakan nyata, penegakan hukum yang transparan, dan keberanian membongkar jaringan yang berada di balik aktivitas pertambangan ilegal.
Jangan sampai ribuan excavator lebih berkuasa daripada hukum di negeri ini.
Hutan dilindungi undang-undang, bukan untuk diperdagangkan kepada siapa pun yang memiliki modal dan alat berat.
NEWSLAN.ID menegaskan: selamatkan TNKS, usut jaringan PETI sampai ke pemodalnya, dan buktikan bahwa hukum tidak hanya tajam kepada pekerja kecil, tetapi juga berlaku bagi siapa pun yang terbukti menjadi aktor utama!
