JAMBI – NEWSLAN.ID
Rencana kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Kota Jambi pada 23 November 2026 dalam rangka menghadiri agenda Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 di BW Luxury Jambi menjadi perhatian masyarakat.
Namun, di tengah persiapan menyambut agenda nasional tersebut, ada persoalan penting yang tidak boleh luput dari perhatian pemerintah pusat maupun daerah, yakni keberadaan stockpile atau tempat penumpukan batubara di sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi.
Menariknya, tanggal 23 November 2026 juga bertepatan dengan hari ulang tahun Gubernur Jambi, Al Haris. Momentum tersebut memunculkan pertanyaan publik: apakah akan ada kejutan atau kado khusus dari Presiden Prabowo untuk Gubernur Jambi?
Tetapi, di luar persoalan seremoni dan momentum ulang tahun tersebut, masyarakat tentu lebih membutuhkan jawaban konkret terhadap persoalan lingkungan dan perlindungan kawasan warisan sejarah bangsa.
Pertanyaan yang kini patut dijawab secara terbuka oleh pemerintah adalah: bagaimana perkembangan penanganan stockpile batubara di sekitar kawasan Candi Muaro Jambi?
Apakah aktivitasnya sudah benar-benar dihentikan? Apakah lokasi penumpukan batubara sudah ditutup secara permanen? Bagaimana dengan perizinan, pengawasan lingkungan, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terkait?
Jangan sampai masyarakat hanya menerima janji penertiban, sementara kepastian di lapangan tidak pernah disampaikan secara transparan.
Candi Muaro Jambi bukan sekadar objek wisata biasa. Kawasan ini merupakan warisan sejarah dan kebudayaan yang memiliki nilai penting bagi Indonesia. Karena itu, perlindungan kawasan tersebut semestinya menjadi prioritas bersama.
Kunjungan Presiden Prabowo seharusnya menjadi momentum untuk membuka persoalan-persoalan strategis di Provinsi Jambi, termasuk perlindungan lingkungan dan penyelamatan kawasan Candi Muaro Jambi.
Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah kabupaten terkait, aparat penegak hukum, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan dan lingkungan hidup perlu memberikan penjelasan terbuka.
Jangan sampai ketika Presiden datang, semua terlihat rapi dan tertata, tetapi persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat justru tidak tersentuh.
Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) telah menerbitkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto tertanggal 22 Oktober 2026.
Surat tersebut secara khusus mendesak penutupan stockpile batubara di sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi serta meminta penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas pemberian izin apabila ditemukan pelanggaran.
Artinya, persoalan ini bukan sekadar isu yang muncul menjelang kedatangan Presiden. Aspirasi tersebut telah disampaikan secara terbuka dan membutuhkan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat Jambi tentu berharap kehadiran Presiden Prabowo membawa dampak positif, bukan hanya bagi penyelenggaraan HCS 2026, tetapi juga bagi penyelesaian persoalan daerah.
Pertanyaan sederhana namun mendasar harus dijawab:
Apakah stockpile batubara di sekitar Candi Muaro Jambi sudah ditutup?
Jika masih beroperasi, apa dasar hukum dan perizinannya?
Instansi mana yang bertanggung jawab melakukan pengawasan?
Apakah sudah dilakukan pemeriksaan dampak lingkungan terhadap kawasan cagar budaya?
Apa langkah konkret pemerintah untuk memastikan kawasan Candi Muaro Jambi terlindungi?
Jangan sampai Candi Muaro Jambi hanya dijadikan kebanggaan dalam pidato dan promosi pariwisata, tetapi perlindungannya belum mendapatkan kepastian di lapangan.
NEWSLAN.ID menegaskan, kunjungan Presiden harus menjadi momentum membuka persoalan, bukan sekadar memperindah tampilan daerah.
Jambi membutuhkan jawaban, tindakan nyata, dan transparansi. Sebab warisan sejarah bangsa tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan aktivitas usaha yang tidak sesuai ketentuan.
Tim Redaksi NEWSLAN.ID Jambi
