JAKARTA NEWSLAN.ID – Setelah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia. Regulasi yang selama ini dinanti masyarakat tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum baru bagi negara untuk mengejar, menyita, dan mengembalikan aset hasil kejahatan.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Setelah meminta persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir, Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda resmi disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Perjalanan panjang pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi sorotan publik. Regulasi ini dinilai memiliki peran strategis dalam menghadapi kejahatan yang selama ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat I dan menyepakati agar RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat II.
Seluruh delapan fraksi di DPR RI disebut telah menyatakan persetujuan terhadap kelanjutan dan pengesahan regulasi tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut RUU Perampasan Aset merupakan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat. Ia juga mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai turut mengawal proses pembentukan regulasi tersebut sejak 2025.
Salah satu substansi penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme perampasan aset melalui proses hukum, termasuk mekanisme yang tidak harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal dengan istilah non-conviction based forfeiture (NCB).
Namun, mekanisme tersebut tetap harus melalui proses pengadilan dan disertai perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik.
Dengan regulasi ini, negara diharapkan tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mampu memulihkan kerugian melalui pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana.
Aset yang selama ini diduga disembunyikan, dialihkan, atau ditempatkan melalui berbagai skema diharapkan dapat lebih efektif ditelusuri dan dipulihkan sesuai ketentuan hukum.
UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah tindak pidana lain, di antaranya narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta penipuan dan penggelapan tertentu yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Pemberlakuan regulasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempersempit ruang bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil tindak pidana.
Terkait pemberitaan yang menyebut koruptor dapat dihukum mati, perlu ditegaskan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset bukan berarti seluruh pelaku korupsi otomatis dapat dijatuhi hukuman mati.
Ketentuan pidana mati terhadap koruptor tetap mengacu pada aturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, UU Perampasan Aset lebih menitikberatkan pada mekanisme penelusuran, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting, tetapi pekerjaan besar pemerintah dan aparat penegak hukum belum selesai.
Publik kini menunggu bagaimana regulasi tersebut benar-benar diterapkan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Jangan sampai undang-undang yang telah dinanti selama 18 tahun ini hanya menjadi produk hukum tanpa keberanian untuk menindak pelaku kejahatan dan memulihkan aset negara.
Negara harus membuktikan bahwa uang hasil kejahatan tidak lagi menjadi jalan bagi pelaku untuk menikmati kekayaan, sementara rakyat menanggung kerugian.
Newslan.id Jakarta – Mengawal penegakan hukum, mengungkap fakta, dan menyuarakan kepentingan rakyat.
