JAMBI NEWSLAN.ID – Narasi keberhasilan pembangunan sering kali indah di atas kertas, namun ujian sesungguhnya terletak pada bagaimana kebijakan tersebut menyentuh realitas di akar rumput. Di Provinsi Jambi, program unggulan Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake) garapan Gubernur Al Haris terus dikampanyekan sebagai pilar pengentasan kemiskinan melalui modal UMKM, beasiswa, hingga bedah rumah. Namun, di balik megahnya etalase program tersebut, mulai muncul pertanyaan mendasar: apakah Dumisake mencerminkan urgensi publik, atau sekadar kosmetik politik yang mengaburkan prioritas tata kelola keuangan daerah?
Upaya memoles citra lewat program-program seremonial berbiaya besar kini berbenturan dengan kenyataan pahit yang dihadapi para pelayan masyarakat di tingkat tapak. Ironisnya, di tengah klaim gelontoran miliaran rupiah per kecamatan, hak-hak dasar aparatur yang menjadi ujung tombak pemerintahan justru terabaikan.
Hingga memasuki pertengahan bulan Juli ini, gelombang kekecewaan merebak menyusul belum terbayarkannya sejumlah kewajiban krusial pemerintah daerah, antara lain:
Penundaan Gaji Perangkat Desa: Para pamong desa yang bertugas menjaga stabilitas pelayanan publik di lini terdepan harus menelan kekecewaan karena hak bulanan mereka belum juga ditunaikan.
Tunggakan Insentif Pegawai Syara’: Petugas keagamaan di daerah, yang kontribusinya menjaga moralitas dan sosial-keagamaan warga tak bernilai materi, kini dipaksa menanti kejelasan honorarium yang mandek.
Kelalaian Iuran BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan proteksi sosial bagi para pekerja rentan di desa dilaporkan belum terbayar, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian perlindungan kerja.
Paradoks ini memperlihatkan adanya celah besar dalam manajemen prioritas anggaran. Ketika sebuah pemerintahan lebih memilih mendanai program populis yang bernilai publisitas tinggi, namun di saat yang sama menunda hak normatif para pegawainya, maka kredibilitas program tersebut patut dipertanyakan. Kebijakan yang elegan seharusnya memprioritaskan penyelesaian kewajiban mendasar sebelum melangkah pada program-program insentif.
Masyarakat Jambi kini dihadapkan pada pemandangan kontras: baliho keberhasilan program yang tegak berdiri, berhadapan langsung dengan keresahan para perangkat desa dan pegawai syara' yang haknya tertahan. Jika tata kelola keuangan ini tidak segera dibenahi, Dumisake dikhawatirkan tidak akan diingat sebagai warisan kesejahteraan, melainkan sebagai sebuah tirai politik yang mahal untuk menutupi rapuhnya fondasi manajemen pemerintahan daerah.
Redaksi
