Lebih jauh, Kasat membeberkan setidaknya ada empat poin yang dihasilkan dalam koordinasi tersebut dalam rangka bersama-sama mencegah serta menanggulangi kegiatan PETI.

Pertama, bahwa pencegahan dan penanggualangan PETI adalah menjadi tanggungjawab bersama. Kedua, mendukung segala kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan, penanggulangan, penertiban, dan penghentian segala bentuk kegiatan Peti di Sarolangun.

Ketiga, mendukung pencegahan dan penanggulangan penanganan kegiatan PETI dengan mengedepankan tindakan preventif dan persuasif secara bersama-sama. Serta poin keempat, yakni mendukung kegiatan penegakan hukum yang dilakukan dalam ranga pemeliharaan Kamtibmas ditengah masyarakat.

“Yang jelas ini merupakan keputusan bersama dan kita berharap agar hasil koordinaai lintas sektoral terkait pencegahan aktivitas PETI yang kita lakukan dapat diketahui bersama oleh semua pihak,” terangnya.

Di tempat terpisah, Tokoh adat Kabupaten Sarolangun sekaligus Kepala Adat Sarolangun, H. Helmi. SH, MH menyampaikan pendapatnya mengenai koordinasi lintas sektoral terkait upaya pencegahan PETI. Setidaknya, dirinya menyampaikan delapan poin yang menjadi rekomendasi untuk kedepan bisa diperhitungkan oleh pihak terkait.

Pertama, dia meminta agar Pemda segera membentuk tim percepatan penanganan PETI. Kedua, Pemda segera menerbitkan aturan yang bersifat Deskresi terkait aktifitas Penambangan Rakyat termasuk aturan turunannya. Ketiga Pemda wajib melakukan sosialisasi menyeluruh dan masif terkait Aturan Pertambangan Rakyat yang sudah dibuat, baik Wilayah Pertambangan Rakyat dan cara melakukan penambangan yang sesuai aturan.

“Keempat kita rekomendasikan agar Pemda membuka loket layanan perijinan dan memberi waktu yang cukup ke penambang untuk mengurus Ijin Pertambangan Rakyat melalui Tim Percepatan, misal diberi tempo dalam 1 bulan. Kelima, sementara proses mengurus ijin, maka masyarakat wajib menghentikan dulu operasional penambangan yang tidak teratur, diberi batasan Waktu,” paparnya.

“Keenam, Setelah mendapat izin resmi dari Pemda melalui tim percepatan penanganan PETI, dengan SOP yang jelas maka baru boleh melakukan operasional penambangan kembali. Tujuh, Penambang wajib mengikuti aturan yang telah dibuatkan oleh Pemda termasuk cara penanganan Limbah, mengantisipasi pencemaran lingkungan dan penggunaan Mercuri, selalu diawasi secara Rutin. Serta poin terakhir (delapan), Apabila melanggar Poin 5 dan 7, maka pihak kepolisian wajib menindak tegas sesuai UU yang berlaku,” tutupnya.(Rita)