Berkat adanya angkutan penyeberangan perintis, pemerataan ekonomi di Maluku Utara semakin terwujud. Program ini juga mempermudah mobilitas masyarakat dan memperkuat rantai pasok barang di seluruh wilayah .
Provinsi Maluku Utara adalah provinsi dengan 10 Kabupaten/Kota, merupakan kepualauan strategis di timur Indonesia dengan lebih 975 pulau dan 80 persen wilayah berupa perairan. Kondisi geografis yang tersebar dan bergunung membuat konektivitas antarwilayah sangat bergantung pada keterpaduan transportasi darat dan laut (Bappeda Maluku Utara, 2025)
Memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perikanan, dan Perkebunan, dengan kawasan strategis, seperti Kawasan Industri Weda, Kawasan Industri Buli, Kawasan Industri Obi, Morotai dan Sofifi sebagai simpul industri, logistik dan pemerintahan menjadikan Maluku Utara sebagai poros pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur.
Konektivitas wilayah perairan
Tantangan geografis menjadi salah satu faktor utama ketimpangan antarwilayah di Provinsi Maluku Utara. Jarak antar pulau yang jauh, terpisah oleh laut, sulitnya akses transportasi, dan keterbatasan sumber daya alam di beberapa wilayah menjadikan pembangunan di daerah yang satu berjalan lebi lambat dibandingkan dengan wilayah di daratan utama di pulau-pulau besar. Akses yang sulit ini menyebabkan biaya logistic menjadi sangat tinggi. Pada akhirnya berdampak pada harga barang dan jasa yang lebih mahal serta minimnya ketertarikan investasi dari sektor swasta.
Layanan transportasi penyeberangan memainkan peran krusial dalam menghubungkan wilayah 3TP (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan) dengan daerah-daerah yang lebih maju. Keterhubungan ini secara langsung membuka akses bagi penduduk 3TP untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas yang lebih baik
Untuk menjamin kualitas dan kontinuitas layanan angkutan penyeberangan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai adalah kunci. Dengan kapal yang laik, fasilitas pelabuhan yang optimal, serta dukungan operasional yang prima, layanan dapat berjalan aman, tepat waktu, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Keberadaan angkutan penyeberangan perintis memiliki peran ganda, yaitu menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan konektivitas sosial. Layanan ini secara fundamental membuka akses agar wilayah 3TP tidak lagi terisolasi. Dampak ekonominya pun signifikan; layanan ini mendukung UMKM dan perdagangan lokal dengan mempermudah distribusi produk ke pasar yang lebih luas, serta memperkuat sektor pariwisata dengan mempermudah akses wisatawan ke berbagai destinasi antarpulau, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Peningkatan mobilitas dan pergerakan orang dapat dicapai dengan beberapa strategi utama. Strategi ini meliputi penyediaan armada kapal yang aman, nyaman, dan sesuai kapasitas, perbaikan kualitas dermaga, terminal, dan fasilitas penumpang untuk mendukung kecepatan dan ketertiban, dan integrasi angkutan penyeberangan dengan transportasi lanjutan lainnya.
Untuk menjamin kelancaran pergerakan barang, perlu diutamakan efisiensi distribusi logistik. Hal ini dilakukan dengan menyediakan jalur penyeberangan yang mempersingkat waktu distribusi barang antarpulau, sehingga memperkuat rantai pasok nasional dengan menjadi penghubung utama antara kawasan produksi dan pasar. Selain itu, penerapan sistem digital seperti e-ticketing, reservasi daring, dan monitoring logistik sangat penting untuk memangkas waktu tunggu secara keseluruhan.
Menurut data terbaru dari Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (2025), saat ini terdapat 276 Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis. Jumlah ini merupakan hasil revisi kedua di akhir tahun 2025, dan layanan tersebut didukung oleh 102 kapal motor penyeberangan.
Di Provinsi Maluku Utara, terdapat total 24 Lintasan Angkutan Penyeberangan Perintis yang dilayani oleh 11 kapal motor penyeberangan. Secara rinci, 19 lintasan perintis yang berada dalam provinsi Maluku Utara disubsidi melalui BPTD Maluku Utara. Sementara itu, 2 lintasan perintis di dalam provinsi dan 3 lintasan perintis antarprovinsi mendapatkan subsidi dari berbagai pihak, yaitu BPTD Papua Barat, BPTD Maluku, dan BPTD Sulawesi Tengah.
