MURATARA, NEWSLAN.ID – Ada apa dengan penanganan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi jenis Solar di SPBU 24.316.89, Jalan Lintas Sumatra KM 99, Sungai Jauh, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan?
Persoalan yang semestinya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan praktik penyimpangan distribusi BBM bersubsidi justru kini memunculkan tanda tanya besar. Wartawan NEWSLAN.ID wilayah Muratara berinisial ED, yang selama ini melakukan penelusuran dan mengungkap berbagai informasi terkait dugaan praktik di SPBU tersebut, kini merasa seolah-olah diarahkan menjadi pihak yang berhadapan dengan persoalan hukum.
Jika benar demikian, ini bukan lagi sekadar persoalan SPBU. Ini menyangkut keberanian aparat dalam membedakan mana masyarakat yang menyampaikan informasi dugaan pelanggaran dan mana pihak yang patut diperiksa atas dugaan penyimpangan.
Ironisnya, ED selama ini disebut telah berkoordinasi dengan Tim Indagsi Polda Sumatera Selatan dalam menyampaikan informasi dan perkembangan temuan lapangan.
Lantas, mengapa wartawan yang berupaya membuka persoalan distribusi Solar bersubsidi justru merasa berada dalam tekanan?
Sebelumnya, pada pertengahan Agustus 2026, Redaksi NEWSLAN.ID telah menyampaikan laporan resmi bernomor 019/RED-NEWSLAN/VIII/2026 terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di SPBU 24.316.89 Sungai Jauh.
Dalam laporan tersebut, redaksi menguraikan sejumlah informasi yang perlu diuji aparat penegak hukum, mulai dari dugaan penjualan Solar bersubsidi sekitar Rp10.000 per liter, uang deposit Rp10 juta, dugaan pungutan bulanan terhadap pelangsir, mekanisme pengondisian distribusi, hingga dugaan penyalahgunaan barcode atau QR Code MyPertamina.
Bahkan, terdapat informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang oknum anggota Polri berinisial atau bernama Arahmanu dalam pengelolaan uang deposit maupun pengaturan distribusi. Seluruh informasi tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi pihak-pihak terkait.
Namun, berdasarkan informasi yang dimiliki redaksi, hingga pengaduan lanjutan disiapkan, belum diterima penjelasan tertulis yang memadai mengenai perkembangan laporan tersebut.
NEWSLAN.ID mempertanyakan arah penanganan perkara ini. Jangan sampai energi penyelidikan justru lebih terlihat diarahkan kepada wartawan yang menyampaikan informasi, sementara substansi dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi belum memperoleh penjelasan terbuka.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan wartawan, silakan diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur yang sah. Namun, jangan sampai proses hukum digunakan untuk menekan, mengintimidasi, atau membungkam pihak yang menyampaikan informasi demi kepentingan publik.
Kritik bukan kejahatan. Pengaduan bukan permusuhan. Investigasi jurnalistik bukan alasan untuk mengintimidasi wartawan.
Penyidik harus mampu menunjukkan bahwa setiap langkah pemeriksaan didasarkan pada fakta, bukan karena seseorang berani membongkar persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Redaksi mengingatkan kembali pentingnya arahan Kapolri yang menekankan agar jajaran kepolisian hadir mendengarkan keluhan masyarakat, memberikan pelayanan humanis dan adil, responsif terhadap persoalan publik, serta berlapang dada menerima kritik sebagai bahan evaluasi.
Arahan tersebut seharusnya menjadi pedoman nyata di lapangan, bukan sekadar kalimat indah dalam setiap kegiatan seremonial.
Jika masyarakat yang melaporkan dugaan penyimpangan justru merasa tertekan, jika wartawan yang menyampaikan informasi merasa terancam, dan jika kritik diperlakukan sebagai gangguan, lalu di mana wujud polisi yang melayani dan melindungi masyarakat?
Jangan sampai slogan POLISI BERSAMA MASYARAKAT hanya hidup di spanduk, baliho, dan ruang konferensi pers, tetapi kehilangan makna ketika masyarakat menyampaikan kritik terhadap dugaan penyimpangan.
Atas perkembangan tersebut, NEWSLAN.ID meminta Kapolri memberikan perhatian serius dan memerintahkan evaluasi secara objektif terhadap penanganan laporan nomor 019/RED-NEWSLAN/VIII/2026.
Kami juga meminta Kapolda Sumatera Selatan melakukan pengawasan terhadap proses penanganan persoalan SPBU Sungai Jauh, termasuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum mana pun.
Apabila terdapat indikasi tekanan atau pelanggaran etik oleh anggota Polri, Divisi Propam harus melakukan pemeriksaan secara profesional. Sementara itu, dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi harus tetap ditelusuri hingga terang.
Kami juga meminta agar ED memperoleh perlindungan dari segala bentuk intimidasi yang berkaitan dengan aktivitas jurnalistiknya sesuai ketentuan hukum.
Apakah dugaan penyimpangan distribusi Solar bersubsidi di SPBU Sungai Jauh akan dibongkar sampai ke akar-akarnya, atau justru wartawan yang mengungkap persoalan tersebut yang akan terus berhadapan dengan tekanan?
Jangan biarkan publik menilai bahwa keberanian mengungkap dugaan penyimpangan justru menjadi risiko bagi wartawan.
NEWSLAN.ID tidak meminta siapa pun kebal hukum. Kami meminta hukum berlaku adil kepada semua pihak, tanpa pandang jabatan, seragam, kekuasaan, maupun kepentingan.
JANGAN KRIMINALISASI PENGUNGKAPAN. JANGAN LINDUNGI PENYIMPANGAN. BUKTIKAN BAHWA POLRI BENAR-BENAR HADIR BERSAMA MASYARAKAT!
Redaksi NEWSLAN.ID – Muratara
