JAMBI, NEWSLAN.ID – Langkah Pertamina bersama tim Tipidter Polresta Jambi melakukan pengecekan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Jambi mendadak menjadi sorotan publik. Pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok solar, mengendalikan antrean, serta mengantisipasi penyalahgunaan BBM tersebut justru memunculkan pertanyaan kritis dari masyarakat.
Warga mempertanyakan, mengapa pengawasan SPBU terkesan baru begitu intensif dilakukan menjelang kabar rencana kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Jambi.
Sejumlah masyarakat menilai, pengawasan terhadap distribusi BBM seharusnya menjadi tugas rutin dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan yang mendadak terlihat ketika ada agenda pejabat negara.
"Kenapa harus ada kabar Presiden mau datang ke Jambi baru pihak Pertamina sibuk? Jika memang bekerja serius untuk masyarakat, kenapa tidak dicek SPBU secara berkala di seluruh Jambi?" ketus Iwan, warga Jambi.
Sentilan tersebut menjadi kritik tajam terhadap pola pengawasan distribusi BBM yang selama ini dinilai belum cukup konsisten dirasakan masyarakat, terutama ketika persoalan antrean panjang, kelangkaan solar, hingga dugaan penyalahgunaan BBM masih kerap menjadi keluhan di lapangan.
Pengecekan SPBU oleh Pertamina bersama tim Tipidter Polresta Jambi yang dipimpin Kanit Tipidter Dhea Cakra Tirta tentu merupakan langkah positif. Namun, masyarakat berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi respons sesaat terhadap situasi tertentu.
Pengawasan distribusi BBM bersubsidi seharusnya dilakukan secara rutin, menyeluruh, dan transparan. Sebab, BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat, khususnya para pengemudi angkutan, pelaku usaha, petani, serta warga yang setiap hari bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Jika pengawasan baru terlihat ketika situasi menjadi sorotan, maka wajar publik mempertanyakan efektivitas pengawasan selama ini.
Warga berharap Pertamina tidak hanya memastikan stok BBM aman saat menjelang kunjungan pejabat, tetapi juga menjamin pelayanan yang sama setiap hari di seluruh SPBU.
Persoalan antrean, distribusi solar, dugaan penyalahgunaan BBM, hingga praktik yang merugikan konsumen harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan pelayanan maksimal ketika ada agenda nasional atau kunjungan pejabat tinggi negara.
Kritik masyarakat bukan untuk menolak pengawasan, melainkan mengingatkan bahwa pelayanan publik harus berjalan tanpa menunggu momentum tertentu.
Pertamina dan aparat terkait ditantang membuktikan bahwa pengawasan SPBU bukan sekadar kegiatan seremonial menjelang kedatangan Presiden, melainkan komitmen nyata untuk melindungi hak masyarakat mendapatkan BBM secara adil, aman, dan tepat sasaran.
Reporter: Joko S
NEWSLAN.ID JAMBI
