Oleh: Muhamad Akbar, Pemerhati Transportasi

Newslan-id Jakarta. Pagi itu, seorang sopir angkot di Cipanas hanya bisa memarkir kendaraannya di pinggir jalan. Bukan karena penumpang sepi, melainkan karena larangan beroperasi sudah diberlakukan. Di saat bersamaan, arus mobil pribadi dari luar kawasan terus mengalir menuju Puncak, nyaris tanpa jeda.

Setiap musim liburan Natal dan Tahun Baru, kawasan Puncak kembali menghadapi pola kemacetan yang nyaris serupa. Antrean kendaraan mengular di sepanjang ruas utama, laju lalu lintas tersendat berjam-jam. Jalan tak pernah bertambah lebar, sementara jumlah kendaraan terus meningkat. Dalam situasi seperti ini, kebijakan lalu lintas kerap lahir sebagai reaksi cepat, bukan hasil perencanaan yang matang. Tahun ini pun tak berbeda. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengambil langkah pengaturan lalu lintas dengan menghentikan sementara operasional ratusan angkutan kota (angkot) di jalur Puncak—dari Bogor hingga Cipanas—pada hari-hari puncak liburan.

Dari logika birokrasi, kebijakan ini memang tampak rapi. Sasarannya jelas, waktunya terbatas, wilayah penerapannya spesifik. Angkot memiliki trayek, pengemudi terdata, dan kompensasi tunai disiapkan. Dalam situasi darurat musiman, langkah yang cepat dan terukur seperti ini wajar terlihat meyakinkan. Namun transportasi bukan sekadar urusan birokrasi. Ia adalah sebuah sistem—dan sistem menuntut ketepatan membaca akar persoalan, bukan hanya kelancaran mengeksekusi aturan.

Angkot Dihentikan, Mobil Pribadi Tetap Melaju

Kemacetan di Puncak tidak bisa dipersempit menjadi persoalan angkot semata. Memang, praktik ngetem dan berhenti sembarang tempat kerap menggerus lebar efektif jalan. Namun nyatanya, tekanan terbesar kawasan ini sejak lama datang dari arus kendaraan pribadi yang masuk hampir bersamaan dari luar wilayah. Mobil pribadi—termasuk jenis SUV (sport utility vehicle), MPV (multi purpose vehicle), serta HiAce/Elf—dan sepeda motor memenuhi ruas jalan yang sejak awal tak pernah dirancang untuk menampung volume sebesar itu. Sementara angkot bergerak secara lokal, dengan kecepatan rendah, menjalankan fungsi sehari-hari sebagai pengangkut warga sekitar, pekerja pariwisata, dan wisatawan yang datang tanpa kendaraan sendiri.

Ketika angkot dilarang beroperasi, yang terjadi bukanlah pengurangan lalu lintas secara nyata, melainkan pembatasan mobilitas kelompok tertentu. Pengguna angkot pada dasarnya adalah captive market—mereka menggunakan angkutan umum bukan karena pilihan, melainkan karena tidak memiliki kendaraan pribadi. Di dalamnya ada warga lokal dan pekerja harian yang menggantungkan mobilitasnya pada transportasi yang murah, mudah dijangkau, dan tersedia setiap hari.

Sementara itu, kendaraan pribadi dari luar kawasan—yang sejak awal menjadi penyumbang terbesar kepadatan—tetap bergerak leluasa dan mendominasi ruang jalan. Di sinilah keberpihakan kebijakan transportasi kawasan Puncak dapat dibaca dengan jernih: mobilitas warga dan pekerja yang bergantung pada angkutan umum dibatasi, sementara arus kendaraan pribadi nyaris tak tersentuh oleh pengendalian yang sepadan.

Dampak Ekonomi Rakyat di Balik Larangan Angkot

Dari sisi sosial-ekonomi, dampak kebijakan ini meluas ke luar tubuh angkot itu sendiri. Di balik ratusan armada yang berhenti beroperasi, denyut ekonomi harian ikut melambat—terutama di pasar-pasar tradisional dan permukiman di sepanjang jalur angkot. Pasar menjadi simpul penting, karena penjual, pembeli, hingga distribusi barang skala kecil sama-sama bergantung pada angkutan umum untuk menopang aktivitas jual-beli sehari-hari.

Imbasnya terasa langsung pada pekerja informal dan usaha jasa lokal. Karyawan hotel kecil dan losmen, buruh bongkar muat pasar, hingga usaha skala rumahan seperti warung makan kampung, jasa laundry, dan bengkel kecil kehilangan sebagian akses pelanggan dan pasokan tenaga kerja. Padahal, bagi kelompok ini, musim puncak wisata bukan sekadar keramaian, melainkan penopang utama penghasilan tahunan. Kompensasi tunai mungkin meredam gejolak awal, tetapi sulit menggantikan peluang ekonomi yang hilang pada periode yang selama ini menjadi sandaran banyak keluarga.

Aspek Keselamatan yang Sering Terlewatkan

Ada dimensi lain yang kerap luput dalam kebijakan jangka pendek: keselamatan lalu lintas. Hubungan antara kepadatan lalu lintas dan risiko kecelakaan tidak sesederhana yang kerap dibayangkan. Jalan yang lebih lengang memang sering mendorong kecepatan lebih tinggi, dan di situlah potensi kecelakaan berat meningkat. Namun lonjakan kendaraan pribadi juga menghadirkan kepadatan yang tidak tertib—ditandai dengan manuver saling memotong, pengereman mendadak, jarak antar-kendaraan yang rapat, serta konflik antara mobil dan sepeda motor. Situasi semacam ini meningkatkan risiko tabrakan beruntun dan kecelakaan ringan yang kerap luput dari perhatian.