NEWSLAN.ID CIKARANG – Seratus hari bukan waktu yang sebentar. Namun, bagi Rahmat Aditya dan Niko Irawan, waktu selama itu seolah tidak cukup untuk mendapatkan kepastian hukum atas laporan dugaan tindak pidana pengeroyokan yang mereka laporkan ke Polsek Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
Laporan Polisi Nomor: LP/B/700/VII/2026/SPKT/POLSEK CIKARANG/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, tertanggal 29 Juli 2026, hingga Minggu (8/11/2026) disebut belum berujung pada penetapan tersangka maupun penangkapan terhadap pihak yang dilaporkan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi serius: Ada apa dengan penanganan laporan ini?
Apakah proses penyelidikan masih berjalan? Apakah seluruh saksi sudah diperiksa? Apakah alat bukti sudah dikumpulkan? Atau justru laporan tersebut berjalan di tempat tanpa perkembangan yang jelas?
Seratus hari seharusnya cukup menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara, setidaknya dengan memberikan penjelasan transparan kepada pihak pelapor mengenai perkembangan penanganannya.
Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa membuat laporan polisi hanya mudah di atas kertas, tetapi sulit mendapatkan kepastian dalam praktiknya.
Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
Korban yang datang melapor bukan sedang meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya berharap laporan yang disampaikan diproses secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Jika memang masih membutuhkan pendalaman, sampaikan kepada pelapor. Jika ada kendala penyidikan, jelaskan secara terbuka. Jika alat bukti belum mencukupi, apa yang masih perlu dilengkapi?
Jangan biarkan korban hanya menerima jawaban normatif sementara waktu terus berjalan.
Seratus hari tanpa kepastian bukan persoalan sepele. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
NEWSLAN.ID Cikarang meminta Kapolres Metro Bekasi memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut.
Pengawasan internal perlu dilakukan untuk memastikan apakah penanganan perkara telah berjalan sesuai prosedur, termasuk mengevaluasi perkembangan penyelidikan dan komunikasi penyidik dengan pihak pelapor.
Polsek Cikarang Utara juga perlu memberikan penjelasan resmi mengenai sejauh mana penanganan laporan polisi tersebut.
Jangan sampai slogan Polri Presisi hanya terdengar lantang dalam kegiatan seremonial, tetapi masyarakat yang mencari keadilan justru harus menunggu tanpa kepastian.
Perlu ditegaskan, penetapan tersangka harus berdasarkan alat bukti yang cukup dan prosedur hukum. Namun, tidak adanya penetapan tersangka bukan alasan untuk membiarkan pelapor tanpa informasi mengenai perkembangan perkara.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan pelayanan kepolisian bukan hanya banyaknya laporan yang diterima, melainkan juga bagaimana setiap laporan ditangani secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rahmat Aditya dan Niko Irawan berhak mendapatkan kejelasan atas laporan yang telah mereka buat.
Kini publik menunggu jawaban dari Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi.
Jangan sampai 100 hari menjadi 200 hari, kemudian 300 hari, sementara kepastian hukum hanya menjadi janji yang terus ditunggu.
Hukum tidak boleh tajam hanya kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika masyarakat meminta perlindungan.
NEWSLAN.ID CIKARANG – Mengawal transparansi, memperjuangkan keadilan, dan menyuarakan kepentingan masyarakat.
